Pertemuan itu menyoroti peningkatan tata kelola dan sinergi antarpihak dalam pengelolaan sampah di Kaltim dan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Kegiatan tersebut diikuti sekitar 250 peserta yang terdiri dari akademisi, praktisi lingkungan, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya.

Seminar bertajuk “Peningkatan Tata Kelola dan Sinergi Antarpihak dalam Pengelolaan Sampah di Kaltim dan IKN” menjadi ruang diskusi untuk mengulas persoalan persampahan secara komprehensif, mulai kebijakan, teknologi, hingga perubahan perilaku masyarakat.

Hadir pula dalam acara itu, Koordinator Prodi Magister Ilmu Lingkungan Universitas Mulawarman Yunianto Setiawan.

Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita IKN Myrna A Safitri menegaskan, pengelolaan sampah merupakan infrastruktur strategis bagi kota masa depan.

Menurutnya, IKN dirancang sebagai kota hijau dan rendah emisi karbon, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022.

Ia menjelaskan konsep pembangunan IKN mencakup forest city yang mempertahankan lanskap hutan, sponge city yang mampu menyerap air dan menekan risiko banjir, dan smart city yang didukung teknologi modern. Namun, di balik konsep tersebut terdapat tantangan besar berupa potensi timbulan sampah.

Pada 2045, saat populasi IKN diperkirakan mendekati dua juta jiwa, timbulan sampah diproyeksikan mencapai 1.701 ton per hari.

Sekitar 72 persen berasal dari sampah rumah tangga. Sementara sisanya dari perkantoran, pasar, fasilitas publik, dan kawasan komersial.

“Pengelolaan sampah menjadi komponen penting ke depan, apalagi dengan target pengurangan dan penanganan melalui daur ulang sekitar 60 persen pada 2045,” ujar Myrna.

Saat ini, sistem pengelolaan sampah di IKN dirancang dari hulu. Warga diwajibkan memilah sampah dari rumah menggunakan kantong berwarna berkapasitas 10 liter.

Sampah kemudian diangkut menggunakan kendaraan roda tiga dan dibawa ke Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) 1 di kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN.

Fasilitas tersebut mampu mengolah hingga 74 ton sampah per hari. Sampah dipilah, dikurangi kadar airnya, dan sebagian diolah menggunakan teknologi waste to energy (WtE) melalui pembakaran temperatur tinggi untuk menghasilkan energi.

“WtE bukan sekadar mesin pembakar sampah, melainkan bagian dari ekonomi sirkular dan upaya menuju kota rendah emisi karbon,” jelasnya.

Dari perspektif nasional, Aisyah Syafei dari Kementerian Lingkungan Hidup memaparkan kondisi pengelolaan sampah di Indonesia yang masih menghadapi tantangan serius.

Indonesia memiliki sekitar 550 tempat pemrosesan akhir (TPA), namun 343 di antaranya masih menggunakan sistem open dumping.

Pada 2024, timbulan sampah nasional mencapai 56,63 juta ton per tahun. Hanya sekitar 39 persen yang terkelola. Sementara lebih dari 34 juta ton berpotensi mencemari lingkungan.

Jika kondisi itu tidak berubah, TPA secara nasional diproyeksikan penuh sebelum 2030. Hingga November 2023, tercatat 32 TPA terbakar akibat pengelolaan yang tidak sesuai standar dan faktor cuaca.

Aisyah juga menyoroti tingginya pembuangan ilegal, keterbatasan infrastruktur daur ulang, serta rendahnya alokasi anggaran pengelolaan sampah di banyak daerah yang belum mencapai satu persen dari APBD.

“Rantai penanganan kita masih linier. Yakni kumpul, angkut, dan buang,” ujar fungsional penyuluh ahli madya itu.

Target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 menargetkan 100 persen sampah terkelola pada 2029 melalui teknologi ramah lingkungan, mulai bank sampah, tempat pengelolaan sampah reduce-reuse-recycle (TPS3R), rumah kompos, hingga waste to energy dengan residu minimal ke TPA.

Di tengah tantangan nasional tersebut, Bontang menjadi salah satu contoh praktik baik. Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, memaparkan bahwa kota dengan penduduk sekitar 194 ribu jiwa itu menghasilkan 107,40 ton sampah per hari, dengan tingkat pengelolaan mencapai 99,71 persen.

Sampah dikelola melalui berbagai simpul, seperti bank sampah unit dan induk, TPS3R, rumah kompos, pengepul, hingga TPA Bontang Lestari yang menerapkan sistem sanitary landfill.

“Kami (pemkot) juga mengerahkan 342 personel kebersihan yang kami sebut sebagai pasukan kuning dan pasukan hijau,” ucapnya.

Bontang turut memanfaatkan teknologi digital melalui aplikasi bank sampah “TRADISI” dan sistem retribusi persampahan. Kampanye lingkungan melibatkan influencer lokal, serta program “Satu Bank Sampah Satu RT” dan gerakan “Sampahku Tanggung Jawabku (GESIT)”.

Selain itu, Bontang menjajaki kerja sama hibah dengan Jeju, Korea Selatan, melalui skema ODA bersama KOICA untuk penguatan pengelolaan sampah dan daur ulang.

Dalam diskusi akademik, Prof Prabang Setyono dari Perkumpulan Program Studi Ilmu Lingkungan Se-Indonesia mengingatkan pengelolaan sampah berbeda dengan pemanfaatan sampah.

Pengelolaan sampah bersifat cost center yang memerlukan dukungan pemerintah dan mencakup seluruh jenis sampah.

Sementara pemanfaatan sampah merupakan profit center yang hanya mengambil material bernilai ekonomi.

“Ilmu lingkungan memberi landasan untuk melihat persoalan ini secara utuh, dari ekosistem hingga kebijakan,” ujarnya.

Seminar juga menekankan filosofi sederhana dalam pengelolaan sampah. Solusinya aktif mengurangi, pakai lagi, alih rupa, dan hasilkan nilai tambah ekonomi, edukasi, ekologi, estetika, serta energi.

Artinya, persoalan sampah tak selesai di truk pengangkut atau cerobong insinerator. Dia dimulai dari rumah, kebiasaan memilah, keberanian pemerintah berinvestasi, industri yang mendesain ulang kemasan, hingga kota yang merancang sistem sejak awal.

IKN mungkin bisa menjadi laboratorium kota masa depan. Namun, seperti diingatkan dalam seminar itu, kota secanggih apa pun tetap akan berhadapan dengan satu hal yang sama.

“Sampah adalah cermin cara manusia hidup. Dan mengelolanya adalah soal kesadaran kolektif, bukan semata teknologi,” terang Parabang.

Toman Colbert Manalu, ketua panitia acara menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang mendukung penyelenggaraan seminar. Ia berharap kolaborasi yang terjalin bisa berlanjut dan kegiatan serupa digelar secara rutin.

Dari puluhan makalah yang masuk, panitia menyeleksi 29 makalah untuk dipresentasikan dalam sesi paralel, terdiri atas 19 program doktor, satu program magister, dan sembilan program sarjana.

Seminar itu menegaskan bahwa persoalan sampah tidak dapat diselesaikan oleh teknologi semata. Kesadaran kolektif masyarakat, komitmen pemerintah, serta kolaborasi lintas sektor menjadi kunci mewujudkan pengelolaan sampah berkelanjutan di Kaltim dan IKN. (rd/kpg)

Artikel Seminar Nasional Magister Lingkungan Unmul Soroti Sampah IKN, Bontang Jadi Contoh Pengelolaan pertama kali tampil pada Bontang Post .

Terhubungnya Tim PIS Provinsi Jeju dengan Pemkot Bontang di Pendopo Rujab Walikota pada Rabu (13/9/2023) berkat fasilitas yang diberikan United Cities and Local Governments (UCLG).

Seperti diketahui, UCLG ASPAC ialah persatuan pemerintah daerah di wilayah Asia-Pasifik yang diakui oleh PBB.

Kepala DLH Bontang Heru Triatmojo mengatakan kedatangan rombongan PIS Provinsi Jeju ke Kota Bontang untuk menindaklanjuti proposal yang ia ajukan tahun lalu.

Kata Heru, alasan proposal tersebut terpilih lantaran Bontang memiliki sedikit kemiripan dalam mengolah sampah seperti di Jeju, Korea Selatan. Pun, proposal yang dikirim melampirkan dokumen yang lengkap. Itu sebabnya, rombongan PIS tertarik bertolak ke Bontang untuk memastikan langsung.

“Dari beberapa daerah di Indonesia, Bontang yang dianggap cocok dengan konsep pengelolaan sampah Jeju,” ucapnya singkat.

Hal itu turut dibenarkan Direktur Jeju Internasional Development Cooperation Center (JIDCC) Eui-chul Shin. Kata dia, kedatangannya ke Bontang selain bentuk kerja sama antarnegara ialah adanya permintaan dari Pemkot Bontang untuk menjalin kolaborasi pengelolaan sampah.

“Adanya pertemuan ini agar Bontang mengadopsi beberapa program pengelolaan sampah yang telah diterapkan Provinsi Jeju. Sehingga Bontang menjadi kota bersih,” paparnya.

Beberapa pertanyaan pun dilontarkan dari pihak Jeju. Di antaranya mengenai cara Pemkot Bontang mengatur jam pembuangan sampah, program yang digaungkan untuk mengurai sampah, pemilihan jenis sampah, pengelolaan sampah saat di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan sebagainya.

“Ini kesempatan yang baik. Kami akan mengirimkan kuesioner melalui surat elektronik sebagai tindak lanjut. Mohon kuesioner nanti direspons untuk kelanjutan kegiatan ini,” ucapnya.

Eui-chul Shin menegaskan, bahwa pertemuan ini merupakan tahapan awal bentuk kerja sama. Nantinya, usai mengunjungi lapangan seperti di TPST Bontang Kuala, TPA Berebas Tengah, dan TPA Bontang Lestari, pihaknya akan memberikan penilaian apakah kerja sama dengan Bontang dilanjutkan atau tidak.

Jika hasil penilaian lapangan menunjukan Bontang pantas menerima bantuan, maka pihaknya akan menyiapkan dana sebesar USD 10 juta atau setara dengan Rp153 miliar. Dana tersebut bersumber dari KOICA yang berbentuk hibah.

Diketahui, KOICA merupakan Badan Pemerintah Republik Korea yang didirikan untuk memaksimalkan efektivitas bantuan pada negara-negara berkembang. Badan ini memberikan bantuan teknis dan keuangan serta membagikan pengalaman dan keahlian Korea dalam hal pembangunan.

“Budget itu dari KOICA khusus untuk Bontang saja. Nah, agar di approve KOICA project ini harus berjalan dengan baik,” sambungnya.

Oleh sebab itu, bilang Eui-chul Shin agar project ini berhasil baik Pemkot Bontang maupun PIS Provinsi Jeju harus belajar bersama.

Adapun, peruntukan hibah USD 10 juta itu telah terpetakan. Tidak semuanya dalam bentuk fasilitas pengelolaan sampah. Namun, turut mencakup anggaran training pengelolaan sampah di dunia pendidikan. Tujuannya untuk mengedukasi dan membentuk pola kebiasaan masyarakat sejak dini.

“Nantinya fasilitas yang akan dibangun untuk pengelolaan sampah ialah green house. Sebagaimana tekah diterapkan di Jeju. Ini semua belum fiks. Masih dalam bentuk rencana saja,” tutur Eui-chul Shin.

Apabila projek kerjas ama ini mendapat respons positif maka bisa diimplementasikan pada 2026. Sedangkan pada 2024 hanya sebatas preparation project lalu pada 2025 melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama.

“USD 10 juta itu menurut saya bukan budget yang besar melainkan uang yang kecil. Jadi kita harus memilah dan memilih program mana yang akan dialokasikan,” tandasnya. (*)

Artikel Jajaki Kerja Sama dengan Korea Selatan, Pemkot Bontang Bakal Dapat Hibah USD 10 Juta pertama kali tampil pada Bontang Post .

Wacana tersebut ia benarkan usai menyerahkan bantuan kepada tiga korban kebakaran di Kelurahan Berbas Pantai, pada Senin (11/9/2023).

“Minggu ini belum (berangkat). Masih diurus administrasinya,” ujarnya singkat.

Kata Basri, tujuannya bertandang ke Negeri Gingseng itu untuk belajar soal pengelolaan sampah yang nantinya diterapkan di Kota Bontang.

Berdasarkan informasi yang diterima redaksi bontangpost.id, saat di Korea Selatan nanti Basri akan mengunjungi Pulau Jeju. Dalam kunjungan tersebut akan didampingi oleh Ketua PKK sekaligus Istri Basri Hapidah, Kepala DLH Bontang Heru Triatmojo, dan Kepala Bapelitbang Amiruddin.

Dikonfirmasi terpisah, Amirudin mengatakan bahwa sebelum rombongan Pemkot Bontang berangkat ke Korea Selatan, lebih dulu pihak Korea Selatan berkunjung ke Kota Bontang. Pejabat Korea Selatan tersebut dijadwalkan tiba pada Selasa (12/9/2023) besok.

“Selasa sore tiba di Bontang. Kalau tidak salah tiga orang dari Korea yang akan ke Bontang,” akunya.

Kedatangannya ke Bontang, kata Amir untuk mempresentasikan pengelolaan sampah dari Korea Selatan. Tak hanya itu, pihak Korea Selatan juga akan meninjau langsung kondisi pengelolaan sampah di Kota Bontang.

“Jadi mereka nanti akan memaparkan materi dulu dan tinjau lokasi sampah. Semacam observasi daerah gitu sebelum kami berangkat ke sana (Korsel),” tutupnya. (*)

Artikel Belajar Pengelolaan Sampah, Wali Kota Basri Bakal Sambangi Korea Selatan Bulan Ini pertama kali tampil pada Bontang Post .

Ketua Yayasan Bina Kelola Lingkungan (Bikal) Hamzah mengatakan, penerapan kembali retribusi sampah berkaitan dengan hak dan kewajiban masyarakat. Masyarakat berhak mendapatkan pelayanan pengelolaan sampah yang baik dan lingkungan yang bersih. Sementara kewajiban masyarakat adalah membayar retribusi sebagai bagian dari biaya operasional pengelolaan sampah tersebut.

“Secara garis besar saya setuju jika ada retribusi. Tapi pemkot juga harus berkomitmen untuk memenuhi hak masyarakat. Maksimalkan pengelolaan sampah,” katanya.

Kemudian yang perlu dipertimbangkan yakni masyarakat yang tidak tercatat sebagaiu pelanggan. Mengingat, pembayaran retribusi akan dimasukkan dalam tagihan air PDAM. “Itu yang sebenarnya juga perlu dibahas,” sambungnya.

Selain itu, pemberian edukasi mengenai pengolahan sampah pun perlu digencarkan. Sehingga bukan hanya soal retribusi, namun juga berfokus pada cara mengurangi sampah harian rumah tangga.

Adapun ia mengusulkan, retribusi sampah ditarik berdasarkan berat sampah yang dihasilkan. Agar masyarakat memiliki kontrol dan bisa mengurangi jumlah produksi sampah harian.

“Saya sudah pernah mengusulkan. Karena ada daerah lain yang menerapkan itu. Jadi masyarakat punya kesadaran. Oh, kalau sampah banyak, dana yang dikeluarkan juga banyak,” pungkasnya.

Mengenai pembangunan tempat pembuangan sampah terpadu reuse, reduce, dan recycle (TPST3R), lanjutnya, bisa dititik beratkan pada fungsi depo pengolahan sementara. Dengan demikian, kelompok swadaya masyarakat (KSM) yang selama ini melakukan tugas pengangkutan sampah bisa tetap dimaksimalkan.

“Jadi dari KSM itu bisa melakukan pengolahan sampah di TPST3R. Sehingga petugas dari DLH bisa mengangkut residunya saja,” jelasnya.

Lebih lanjut, jika pembangunan TPST3R di tiap kelurahan sebagai tempat masyarakat untuk membuang sampah dinilai terlalu jauh. Karena cakupan dalam satu kelurahan terlalu luas. Lagi-lagi, peran KSM sangat dibutuhkan untuk menyasar seluruh kawasan.

Dengan demikian ia mengharapkan KSM yang ada saat ini bisa diberi perhatian lebih. Termasuk soal kesejahteraannya. Utamanya persoalan iuran masyarakat yang sering kali menunggak.

“Enggak usah jauh-jauh soal retribusi. Masyarakat bayar iuran angkut sampah di KSM saja masih sering dirapel per beberapa bulan. Padahal biaya operasional, bensin untuk sehari-hari itu dari mana,” tandasnya. (*)

Artikel Pemkot Bontang Diminta Maksimalkan Peran KSM hingga Pengelolaan Sampah  pertama kali tampil pada Bontang Post .

Kepala DLH Bontang Heru Triatmojo mengatakan peningkatan itu disebabkan tingkat konsumsi makanan dan minuman masyarakat saat berbuka puasa. Terutama yang menggelar buka puasa bersama.

Terlebih sampah yang mendominasi adalah jenis plastik, kotaka makanan, hingga sampah organik berupa sisa makanan.

Hal itu ditandai sampah yang masuk ke Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Besai Berinta mengalami kenaikan volume sejak awal Ramadan. Yakni menjadi 16 ton perhari. Padahal, di hari biasa TPST menampung 12 hingga 13 ton perhari atau meningkat sekira 3 sampai 4 ton.

Sedangkan, jumlah volume sampah di TPA Bontang Lestari mengalami kenaikan sekira 14 persen atau menjadi 74,2 ton perhari. Padahal, pada hari biasa dalam sehari volume sampah hanya berkisar 60 ton.

“Iya, baru tiga hari ini terlihat volume sampah meningkat,” ujarnya saat di konfirmasi, Minggu (17/4/2022).

Meski volume sampah mengalami kenaikan, kata Heru  angka tersebut terbilang menurun ketimbang beberapa tahun sebelumnya yang bisa mencapai 80 ton per hari. “Karena sudah banyak masyarakat yang teredukasi dengan pengolahan sampah terlebih kami memiliki 26 unit bank sampah yang tersebar di 15 kelurahan,” paparnya.

Selama Ramadan jadwal pengangkutan sampah oleh petugas kebersihan mengalami perubahan dari biasanya. Semula pukul 02.00 dini hari menjadi pukul 00.00 hingga 00.30 dini hari.

“Berlaku selama Ramadan. Tapi, nanti kami evaluasi kembali apakah bisa diterapkan pada hari biasa,” tutupnya.

Untuk meminimalisasi lonjakan volume sampah, Heru mengimbau masyarakat ketika berbelanja takjil hendaknya untuk membawa goodybag atau wadah dari rumah. “Sebisa mungkin membawa tas yang bisa digunakan secara berulang atau sejenisnya,” aku Heru. (*)

Artikel Produksi Sampah saat Ramadan Meningkat 14 Persen pertama kali tampil pada Bontang Post .

Meski nilai yang diperoleh sudah baik, namun terdapat indikator penilaian yang perlu ditingkatkan. Utamanya dalam hal pengelolaan sampah di Bontang. Hal ini disampaikan Permana Arif Mardika, staf bidang evaluasi dan tindak lanjut Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregional Kalimantan (P3EK) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) saat menghadiri acara Ekspose Adipura di ruang rapat Kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Bontang Lestari, Rabu (29/11) kemarin.

“Upaya pengelolaan sampah yang baik tidak hanya dibuang di TPA (Tempat Pemrosesan Akhir, Red.), tetapi juga harus dilakukan dari hulu melalui bank sampah, pemanfaatan kembali sampah, daur ulang sampah, hingga pembatasan sampah di rumah tangga dan diri sendiri,” ujarnya.

Menangapi hal tersebut, Kabid Peningkatan Kapasitas dan Penegakan Hukum Lingkungan DLH, Anwar Sadat berujar, pihaknya akan mendorong semua pihak untuk bersama-sama membenahi kekurangan tersebut. Pasalnya keberhasilan meraih Adipura tidak hanya peran DLH, namun semua komponen masyarakat Bontang. “Seperti di pasar malam Berbas Pantai, di sana untuk pohon peneduh dinilai masih kurang. Hal ini tentu akan kita benahi. Begitu juga di beberapa wilayah perkantoran dan permukiman warga,” terangnya.  (bbg)

Artikel Pengelolaan Sampah Wajib Ditingkatkan  pertama kali tampil pada Bontang Post .

Perusahaan Xiejiang berencana mengolah sampah di ibu kota Kaltim menjadi minyak dan energi pembangkit listrik. Dana segar sebesar USD 300 juta atau senilai Rp 4,5 triliun akan digelontorkan perusahaan yang bergerak di sektor green energy technology tersebut.

Rencana investasi mega anggaran itu diungkapkan oleh Asisten II, Sekretariat Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda, Endang Liansyah, ketika disambangi sejumlah awak media di ruang kerjanya, Selasa (23/1) kemarin.

“Perusahaan ini (Xiejiang, Red.) menawarkan investasi 100 persen. Nantinya semua anggaran pengolahan sampah ditanggung mereka. Termasuk lahan dan operasional perusahaan,” jelas lelaki yang karib dengan kaca mata tersebut.

Ia menerangkan, perusahaan Xiejiang tersebut telah berdiri cukup lama di negara China, atau tepatnya tahun 1996 silam. Jika nanti rencana kerja investasi jadi dilakukan, maka setiap harinya perusahaan Xiejiang akan mengelola sampah di Samarinda hingga 500 ton hingga 1.500 ton setiap harinya.

“Di Samarinda sendiri, setiap harinya bisa menghasilkan hingga 800 ton. Kalau melihat kebutuhan perusahaan itu, ya saya kira ketersediaan sampah di Samarinda untuk bahan dasar perusahaan cukup memadai,” tuturnya.

Posisi Pemkot Samarinda dalam kerja sama tersebut nantinya yakni membantu proses pemberian perizinan, serta pemberian rekomendasi lokasi tempat operasional perusahaan. Proses pemberian izin baru akan dilakukan setelah perusahaan terkait menyampaikan profil dan tawaran kerja sama investasi.

Sesuai gambaran awal pemerintah, sambung dia, terdapat dua lokasi yang nantinya bisa digunakan. Pertama di Kelurahan Simpang Pasir Palaran. Kedua di Kecamatan Samarinda Seberang. Pasalnya di dua daerah itu memiliki potensi batu bara berkalori rendah.

“Karena di dua kecamatan itu potensi batu bara berkalori rendah, bisa dimanfaatkan perusahaan sebagai pengganti bahan baku bila terjadi kekurangan pasokan sampah. Soalnya, batu bara berkalori rendah bisa diolah jadi minyak dan energi listrik,” ujarnya.

Dia menyebut, dari kerja sama tersebut, Samarinda akan mendapatkan dua keuntungan besar. Pertama kontribusi minyak dan energi listrik. Kedua setoran pajak yang berasal dari perusahaan juga akan ikut meningkat. Karenanya, pemkot sangat menyambut baik rencana investasi ini.

“Kami tidak keberatan. Karena banyak keuntungan yang didapatkan Samarinda. Nanti perusahaan Xiejiang ini bisa bekerja sama dengan PLN untuk kontribusi energi listrik, sehingga kebutuhan listrik di Samarinda bisa terpenuhi,” tandasnya. (*/um/drh)

Artikel Kota Tepian Dilirik Tiongkok  pertama kali tampil pada Bontang Post .