Direktur Kelembagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Diktiristek) Kemendikbudristek Lukman mengatakan saat ini ia memimpin 4.231 perguruan tinggi dengan 29.821 program studi, sembilan juta mahasiswa, dan 350 ribu dosen.

Lukman mengaku Direktorat Jenderal Diktiristek menerima beragam masalah perguruan tinggi di Tanah Air setiap hari.

“Direktorat Diktiristek terpaksa mencabut izin operasional sebuah perguruan tinggi yang memiliki 6.800 mahasiswa,” kata Lukman di Padang, Rabu (25/5) malam.

Menurutnya, banyaknya problem tersebut setidaknya tercermin dari pencabutan izin operasional belasan perguruan tinggi oleh Direktorat Diktiristek Kemendikbudristek pada 2023 dan 31 perguruan tinggi pada 2022.

Tak hanya itu, Lukman menyatakan saat ini sudah ada 19 berkas perguruan tinggi yang akan dipelajari Direktorat Jenderal Diktiristek terkait dengan beberapa permasalahan yang sedang dihadapi.

Kendati demikian, ia menyadari pencabutan izin operasional perguruan tinggi memiliki dampak yang luas. Mulai dari ribuan mahasiswa terdampak, dosen hingga dampak perekonomian bagi masyarakat sekitar yang menggantungkan hidupnya dari aktivitas perguruan tinggi seperti indekos dan rumah makan.

“Di sinilah letak problematikanya, tidak mudah mengelola perguruan tinggi, program studi, dosen dan mahasiswa ketika akan mencabut izin operasional,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala LLDIKTI Wilayah X Afdalisma mengatakan program kerja yang dirumuskan oleh 220 perguruan tinggi swasta di bawah naungannya diharapkan merefleksikan peranan dan tanggung jawab semua pihak.

Ia menjelaskan tanggung jawab tersebut meliputi peran Kemendikbudristek, LLDIKTI Wilayah X, Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI), badan penyelenggara hingga institusi perguruan tinggi.

Selain itu, Afdalisma berharap dukungan pemerintah daerah, kabupaten/kota maupun provinsi dalam mendorong perkembangan perguruan tinggi untuk peningkatan mutu para lulusan. (cnn)

Artikel Izin Operasional 17 Perguruan Tinggi Dicabut, Ribuan Orang Terdampak pertama kali tampil pada Bontang Post .

Tidak ada pula pembedaan jurusan IPA dan IPS dalam seleksi masuk perguruan tinggi negeri.

“Kali ini berbeda. Dalam seleksi ini, tidak ada lagi tes mata pelajaran,” kata Nadiem lewat siaran pers, Rabu (7/9).

Seleksi masuk perguruan tinggi negara terdiri dari jalur prestasi, tes skolastik dan seleksi mandiri oleh kampus masing-masing. Masing-masing jalur memiliki perbedaan.

Seleksi Berdasarkan Prestasi

Di jalur ini, seleksi akan fokus pada pencapaian siswa di seluruh mata pelajaran yang tertuang dalam buku rapor di SMA. Jalur ini menggantikan Seleksi Nasional Masuk PTN (SNMPTN).

Rapor akan menjadi rujukan utama, sehingga siswa didorong untuk mendapat nilai yang baik di seluruh mata pelajaran serta aspek minat dan bakat.

Pemeringkatan didasari 50 persen rata-rata nilai rapor seluruh mata pelajaran dan 50 persen komponen minat dan bakat.

“Nantinya peserta didik diharapkan agar menyadari bahwa semua mata pelajaran adalah penting dan agar mereka membangun prestasinya sesuai minat dan bakat,” kata Nadiem.

Seleksi juga tidak lagi ada pembedaan jurusan IPA dan IPS. Menurut Nadiem, pemisahan itu bertujuan agar seluruh pelajar memiliki kesempatan yang sama.

“Untuk sukses di masa depan peserta didik perlu memiliki kompetensi yang holistik dan lintas disipliner. Contohnya, seorang pengacara harus punya ilmu dasar tentang hukum, tetapi juga harus memiliki ilmu komunikasi yang jadi pembeda,” ujar Mendikbudristek.

Seleksi Tes Skolastik

Jalur ini berbeda dengan Seleksi Bersama Masuk PTN (SBMPTN) yang selama ini dilakukan.

SBMPTN yang berisi tes berisi banyak materi dari berbagai mata pelajaran tidak akan dipakai lagi.

Dalam seleksi ini, calon mahasiswa perguruan tinggi negeri hanya akan menghadapi tes kognitif, literasi dan penalaran beberapa mata pelajaran saja.

“Kali ini berbeda. Dalam seleksi ini, tidak ada lagi tes mata pelajaran, tetapi hanya tes skolastik yang mengukur empat hal yaitu potensi kognitif, penalaran matematika, literasi dalam bahasa Indonesia, dan literasi dalam bahasa Inggris,” ucap Nadiem.

“Soal pada seleksi ini akan menitikberatkan kemampuan penalaran peserta didik, bukan hafalan,” kata Nadiem.

Seleksi Mandiri PTN

Seleksi mandiri digelar oleh masing-masing perguruan tinggi negeri. Pemerintah mengatur agar seleksi mandiri dilakukan secara lebih transparan.

PTN harus melakukan beberapa hal sebelum dan setelah seleksi mandiri.

Sebelum seleksi mandiri digelar, PTN wajib mengumumkan jumlah calon mahasiswa di tiap fakultas dan program studi.

Kemudian, PTN juga harus mengumumkan metode penilaian yang terdiri dari tes mandiri, tes kerja sama lewat konsorsium perguruan tinggi.

PTN pun harus mengumumkan besaran biaya yang dibebankan bagi calon mahasiswa yang lulus seleksi jalur mandiri.

“Sesudah pelaksanaan seleksi secara mandiri PTN diwajibkan mengumumkan beberapa hal, antara lain jumlah peserta seleksi yang lulus seleksi dan sisa kuota yang belum terisi,” kata Nadiem.

Ada pula masa sanggah usai pengumuman calon mahasiswa yang lolos seleksi sebanyak lima hari. (cnn)

Artikel Nadiem Ubah Pola Seleksi Masuk Perguruan Tinggi Negeri pertama kali tampil pada Bontang Post .

Ketua Koordinator Pelaksana Teknis LTMPT Prof Budi Prasetyo Widyobroto menuturkan, tambahan lima hari masa pendaftaran rasanya cukup. Total sudah 16 hari panitia memberikan kesempatan kepada siswa untuk memilih jurusan dari 83 universitas negeri di Indonesia sesuai dengan minat dan kemampuan. Apalagi, masalah server yang kerap down sudah tidak lagi dialami.

Jumlah server yang semula 13, kini sudah ditingkatkan menjadi 25 server. Masing-masing bisa mengatasi 150 ribu peserta yang mengakses. “Saya kira kami sudah cukup menunggu. Kalau memang ada siswa yang tidak menggunakan haknya, ya ngapain,” ucap Budi saat dihubungi Jawa Pos kemarin.

Budi menyadari, mendaftar atau tidak adalah hak siswa maupun sekolah. “Artinya, siswa maupun sekolah boleh menggunakan haknya atau tidak. Tergantung keputusan masing-masing,” terang dia.

Berdasarkan data yang masuk hingga pukul 17.30, baru 60 persen siswa yang mendaftar dari jumlah total 778.849 siswa yang layak dan berhak mendaftar. Atau sekitar 472.371 peserta. Meski begitu, belum seluruhnya melakukan finalisasi. Hanya 459.820 orang yang sudah melakukan finalisasi dan mencetak kartu ujian.

Dosen Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada itu juga mengeluhkan minat masyarakat yang memilih mendaftar di akhir waktu. Dia juga tidak memungkiri bahwa peningkatan jumlah pendaftar selama dua hari kemarin kurang menggembirakan. Hanya meningkat 29.526 peserta sejak update pada 15 Februari lalu.

Untuk menggenjot jumlah pendaftar, lanjut Budi, pihaknya sudah melakukan segala upaya untuk sosialisasi. Salah satunya dengan membuat running text di berbagai televisi nasional. “Kami lakukan imbauan di TV setiap hari. Harapannya, masyarakat melihat itu dan segera mendaftar sampai tuntas,” terang Budi. (han/oni/jpg)

Artikel Pendaftar SNM PTN Masih Minim, Tak Ada Perpanjangan Waktu pertama kali tampil pada Bontang Post .

Ketua LTMPT Ravik Karsidi menjelaskan bahwa belum semua siswa yang eligible atau layak melakukan pendaftaran dan finalisasi. Dia berharap agar kesempatan ini digunakan sebaik-baiknya. ”Agar tidak ada perpanjangan lagi,” tuturnya.

Kemarin server di http://snmptn.ac.id/ sempat down. Panitian SNMPTN mengatakan jika ini merupakan kebiasaan tiap tahun. Wartawan Jawa Pos kemarin mencoba masuk ke portal SNMPTN. Pada bagian awal memang tidak membutuhkan waktu lama. Namun begitu masuk ke laman pendaftaran, laman loading. Hanya nampak layar putih di komputer.

Panitian SNMPTN sudah mengumumkan bahwa pada 4 hingga 14 Februari merupakan masa pendaftaran SNMPTN. Ketua pelaksana eksekutif Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT) Budi Prasetyo kemarin menjelaskan jika sudah menjadi kebiasaan masyarakat untuk mendaftar di akhir periode. Hal itu sangat disayangkan Budi. ”Tahun sebelumnya sama. Mau dibuka satu minggu, dua bulan, atau satu bulan itu tidak ada bedanya, karena semua nyerbu di hari-hari terakhir,” ucapnya saat dihubungi Jawa Pos kemarin.

Menurut Budi jumlah siswa yang berhak untuk mendaftar SNMPTN ada 778.878 orang. Namun hingga kemarin, baru 370.878 orang yang sudah mendaftar. Sedangkan yang tahap final atau sudah mencetak kartu ujian ada 288.017 orang. ”175.007 orang sudah log-in (memiliki akun, Red) dan 83.009 yang sudah mengisi formulir namun belum final,” bebernya.

Dia mengeluhkan minat masyarakat yang mendaftar di akhir waktu. Padahal pada 4 hingga 10 Februari lalu masih sepi pendaftar. Pada lima hari terakhir memang mulai meningkat.

”Estimasi server kita itu bisa diakses 150.000 dalam satu hari,” ucapnya. Menurut Budi jika masyarakat tidak berbarengan mendaftar di akhir maka tidak ada kejadian server down. ”Karena perilaku dari kita selalu ingin yang di belakang, akhirnya seperti tadi pagi (kemarin pagi, Red),”imbuhnya.

Kemarin sore tim SNMPT melakukan evaluasi. Sebelum itu, perbaikan server juga sudah dilakukan. Salah satu upayanya adalah memperbesar bandwidth. ”Tapi coba dibayangkan dalam waktu yang bersamaan ada yang log in secara bersama. Makanya kami bingung mau gimana?,” tutur Budi. (lyn/jpg)

Artikel Kekurangan Peserta, Pendaftaran SNMPTN Diundur pertama kali tampil pada Bontang Post .

Pengamat pendidikan dari Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda, Edi Rahmat menuturkan, perguruan tinggi perlu memperbaiki standar perkualiahan. Dia melihat, kampus masih mengandalkan pembelajaran yang berbasis teoritis.

“Banyak teori yang disampaikan oleh dosen. Tetapi praktiknya kurang. Padahal praktik itu bisa melibatkan tugas mandiri maupun tugas kelompok,” sebut Edi pada Metro Samarinda, Senin (20/8) kemarin.

Menurut dia, ketika ada dosen yang menerapkan studi berbasis praktik, mahasiswa belum berinisiatif bekerja secara mandiri. Mahasiswa lebih senang mengerjakan tugas secara kelompok.

Akibatnya, tidak muncul keterampilan khusus dari mahasiswa. Padahal setiap praktik yang dilaksanakan dapat memacu munculnya keahlian baru dalam diri mahasiswa.

“Karena effort mahasiswa untuk dirinya sendiri itu sangat terbatas. Yang terjadi, ada disparitas. Mahasiswa yang punya effort di perguruan tinggi mapan, itu akan melahirkan orang-orang yang berdaya saing tinggi,” ucapnya.

Inisiatif pribadi selama perkuliahan tersebut, lanjut dia, akan berimbas pada lulusan kampus. Sebab ketika lulus dari perguruan tinggi, mahasiswa yang memiliki inisiatif inividual, tidak perlu mencari pekerjaan.

“Mereka bisa membuat lapangan kerja sendiri. Kita bisa melihat beberapa contoh dari UGM (Universitas Gadjah Mada, Red.). Mereka masih muda. Tetapi bisa menciptakan lapangan kerja sendiri,” sebutnya.

Begitu juga dengan lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Benua Etam. Umumnya sekolah memiliki kelemahan dalam bidang praktikum. Sehingga keterampilan yang dimiliki sangat rendah dibandingkan lulusan SMK dari pulau Jawa.

“Memang ada perbedaan generasi saya dengan generasi sekarang. Generasi lulusan 80-an itu kemampuan pribadinya sangat tinggi. Karena ditempa dengan tugas-tugas yang sangat luar biasa,” bebernya.

Karena itu, pengembangan pribadi sangat diperlukan bagi mahasiswa atau pelajar di SMA/SMK. Sebab saat ini, peluang kerja justru banyak lahir dari industri kreatif.

Salah satunya keterampilan teknologi. Dari situ, mahasiswa dapat memiliki gagasan untuk menciptakan lapangan kerja. Terlebih saat ini, pemerintah pusat mendorong mahasiwa untuk bergerak di industri kreatif.

“Dengan keterampilan itu, mahasiswa dapat hidup mandiri. Tidak harus tergantung pada pihak lain. Sekarang bermacam-macam aplikasi. Aplikasi itu bisa dijual. Kalau sudah laku, bisa menciptakan lapangan pekerjaan,” imbuhnya.

Namun demikian, mahasiswa di Kaltim pada umumnya masih gagap teknologi. Padahal era digital terbukti memunculkan beragam lapangan pekerjaan.

“Di industri kreatif itu, jangan dilihat mereka menganggur. Sesungguhnya mereka bekerja. Lebih kreatif. Memang tidak terdata. Misalnya Go-Jek, Grap, dan lain-lain. Industri itu diciptakan para mahasiswa. Lalu mereka sambil bekerja lewat aplikasi itu,” tegas Edi. (*/um)

Artikel Kampus Dituntut Tingkatkan Kuliah Praktik  pertama kali tampil pada Bontang Post .

Faktor itu, menurutnya, karena kualitas dosen, infrastruktur dan minimnya riset. Mengatasi hal tersebut, harus ada perbaikan kualitas dosen yakni, dengan meningkatkan kualitas dosen S1 menjadi S2. ”Dengan angka PT yang terakreditasi A sekarang, itu masih sangat kecil. Tetapi kita patut bangga karena pada tahun ini ada sembilan PTS (perguruan tinggi swasta) yang sudah terakreditasi A,” ungkap Nasir saat memaparkan capaian kinerja Kementerian Ristek dan Dikti pada 2016 di Jakarta, Rabu (28/12).

Secara tegas, lanjut Nasir, BAN PT harus lebih independen dalam memberikan penilaian dan pendampingan terhadap PT di Indonesia. Selain itu, BAN PT memberikan kontribusi pada perbaikan Program Pendidikan (Prodi) di PT. Ke depan, Kementerian Ristek dan Dikti akan memprioritaskan PT pada bidang vokasi. ”Kami tengah siapkan regulasinya, baik pendidikan vokasi pada pendidikan menengah (dikmen) hingga perguruan tinggi,” ucap Nasir.

Menanggapi hal itu, Ketua Dewan Eksekutif BAN PT Prof T. Basaruddin menerangkan, secara internal PT di Indonesia harus melakukan perbaikan, baik sistem yang sangat berkaitan erat pada peningkatan mutu PT. ”Selama ini penilaian kami hanya melihat bagaimana hasil perbaikan itu,” ujarnya.

Di tempat yang sama, Dirjen Kelembagaan, Iptek dan Dikti Kementerian Ristek dan Dikti Patdono Suwignjo menuturkan, program revitalisasi pendidikan vokasi bakal menyasar dikmen dan dikti. Pasalnya, ketersediaan tenaga kerja Indonesia saat ini belum memenuhi kebutuhan industri, sehingga secara bergelombang tenaga kerja asing (TKA) masuk ke Indonesia. ”Lulusan dikti kita belum sesuai kebutuhan industri, misalnya program pendidikan dikti A, kebutuhan industri B. Ini yang akan kita perbaiki,” terangnya.

Di negara maju, kata Patdono, jumlah PT bidang vokasi lebih besar daripada PT nonvokasi. Demikian pula jumlah mahasiswa pendidikan tinggi vokasi jauh lebih banyak dari pada pendidikan tinggi nonvokasi.

Dicontohkan Patdono, di Austria jumlah mahasiswa pendidikan vokasi sebesar 78 persen, sedangkan nonvokasi hanya 22 persen. Sementara di Indonesia jumlah mahasiswa pendidikan vokasi hanya 5,6 persen dari total jumlah mahasiswa pendidikan nonvokasi. ”Ini akan kita revisi. Pada 2017 nanti, kami tidak akan memberikan izin pendirian universitas, institute, dan politeknik nonvokasi dan prodi non Sains, Teknologi, Engineering dan Matematika (STEM),” tegasnya.

Dia menyatakan, pendidikan vokasi berorientasi pada kompetensi lulusan. Itu bukan saja dimiliki lulusan D3, tetapi lulusan S1 terapan, S2 terapan hingga doktor terapan. Pihaknya tengah menerapkan pilot project pendidikan vokasi pada 12 plus satu politeknik di Indonesia. ”Kami akan lihat hasil lulusan pilot project pada 2019 nanti. Selain lulus dengan kompetensi, mereka mengantongi sertifikasi konpetensi,” katanya.

Revitalisasi lainnya, lanjut Patdono, adalah program penyusunan kurikulum bersama dunia industri. Ini untuk mempersiapkan lulusan sesuai kebutuhan industri. Selain itu, keterlibatan tenaga pengajar dari dunia industri. Idealnya, tenaga pengajar sebesar 50 persen dari PT dan 50 persen dari industri. ”Kami juga inginkan industri mempersiapkan tempat untuk magang. Karena, pendidikan vokasi tidak hanya tempat mendapatkan kompetensi, tapi juga tempat uji kompetensi dan sertifikasi,” jelasnya.

Untuk mendukung program revitalisasi pendidikan vokasi, diungkapkan Patdono kementriannya juga mengirim para dosen politeknik ke luar negeri. Tujuannya, agar mereka mendapatkan sertifikasi berstandar internasional. (nas/jpg)

Artikel Sulit Dapatkan Akreditasi A, Mutu PT Masih Rendah pertama kali tampil pada Bontang Post .