Dalam waktu dekat, dua bengkel resmi yakni Auto 2000 dan AHASS akan siap memberikan layanan pemeriksaan dan perbaikan kendaraan secara gratis.

“Kami mendapat informasi bahwa Pertamina Patra Niaga akan menunjuk bengkel resmi di dua kota tersebut untuk membantu masyarakat yang kendaraannya bermasalah karena dugaan BBM tercemar,” ujar Kepala Dinas ESDM Kaltim, Bambang Arwanto.

Saat ini, tim hukum dari Pertamina dan perwakilan dari kedua bengkel sedang menyelesaikan proses finalisasi kerja sama.

“Kedua belah pihak sedang mematangkan perjanjian. Untuk tahap awal, baru dua bengkel ini yang akan ditunjuk sambil menunggu perkembangan lebih lanjut,” jelas Bambang.

Menurutnya, kerja sama ini akan mengatur detail teknis, mulai dari prosedur pemeriksaan hingga perbaikan kendaraan. Ia berharap layanan ini bisa segera dimulai begitu seluruh dokumen resmi rampung.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sendiri mengapresiasi langkah cepat Pertamina dalam merespons keluhan masyarakat.

“Gubernur sangat perhatian dengan situasi ini. Beliau memahami keresahan warga dan mendukung langkah Pertamina yang mau bertanggung jawab,” tambah Bambang.

Senada, Manager Retail Sales Region Kalimantan Pertamina Patra Niaga, Addieb Arselan, menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat atas ketidaknyamanan yang terjadi.

“Kami akan membuka layanan pemeriksaan di bengkel resmi sesuai merek kendaraan, dan saat ini tengah menjajaki kerja sama serupa dengan bengkel-bengkel lain di kabupaten/kota se-Kaltim,” katanya.

Ia juga menyebutkan bahwa hasil uji awal terhadap sampel BBM menunjukkan kesesuaian dengan standar yang berlaku. Namun, investigasi lanjutan tetap dilakukan guna memastikan penyebab utama gangguan yang dikeluhkan masyarakat.

Tahap awal dari layanan ini akan fokus pada pemeriksaan menyeluruh untuk mendeteksi kerusakan dan mencari tahu penyebabnya, sebelum dilakukan perbaikan. (Antara) 

Artikel Pertamina Tunjuk Dua Bengkel Ini untuk Tangani BBM Bermasalah di Kaltim pertama kali tampil pada Bontang Post .

Bantuan tersebut untuk pemilik motor yang mengalami kerusakan akibat mengisi bahan bakar minyak (BBM) yang diduga oplosan. Bantuan ini hanya berlaku untuk masyarakat yang memiliki KTP Samarinda.

Bantuan ini ditujukan bagi pengendara yang mengalami masalah pada periode 28 Maret hingga 8 April 2025.

Untuk mendapatkan bantuan tersebut, masyarakat diharuskan menyiapkan surat keterangan dari bengkel yang menyatakan bahwa kendaraan mereka benar-benar mengalami kerusakan akibat BBM yang diduga campuran. Selain itu, pengendara juga wajib melampirkan foto saat kendaraan sedang diperbaiki.

Wali Kota Samarinda Andi Harun, menjelaskan bahwa syarat-syarat tersebut harus dibawa ke kecamatan domisili masing-masing. Proses pengajuan bantuan ini akan berlangsung dari tanggal 14 April hingga 20 April 2025.

“Pelaporan dapat dilakukan terhitung Senin (14/4) selama satu minggu di kantor kecamatan sesuai domisili korban terdampak,” ungkap Andi Harun.

Terkait batas rentan waktu tersebut, diakuinya berdasarkan rapat bersama pihak internal pemkot, termasuk mendengar hasil rapat dengar pendapat RDP DPRD Kaltim dengan PT Pertamina pada Rabu (9/4).

“Dalam rapat itu kan Pertamina mengaku siap bertanggung jawab. Makanya bantuan dari pemkot terhitung pada awal kejadian yakni sebelum Lebaran,” singkatnya.

Andi Harun menegaskan bahwa bantuan ini hanya berlaku untuk motor yang mengalami kerusakan akibat pengurasan BBM. Diakuinya, pemkot tidak ingin ada motor yang rusak bukan karena itu.

“Salah satu alat uji kami adalah pernyataan dari bengkel, walaupun tulisan tangan, yang penting bersumber dari bengkelnya,” tambahnya.

Ia juga menekankan pentingnya transparansi dalam proses ini. Bahwa bantuan sederhana dari pemerintah kota sebagai bentuk kepedulian. Di tengah-tengah ribut masyarakat yang belum mendapatkan kepastian.

“Kami ingin memberikan sesuatu yang bermanfaat,” jelasnya.

Dia berharap dengan adanya bantuan ini, masyarakat yang terdampak dapat terbantu dan tidak merasa sendirian dalam menghadapi masalah yang disebabkan oleh BBM oplosan.

 “Pemkot Samarinda berkomitmen untuk terus mendengarkan keluhan masyarakat dan memberikan solusi yang tepat,” pungkasnya.

Dokumen yang diperlukan untuk mengajukan bantuan ini antara lain:

• Nota perbaikan bengkel yang menyatakan kerusakan akibat BBM.

• Fotokopi KTP (wajib KTP domisili Samarinda).

• Fotokopi STNK kendaraan.

• Kendaraan wajib dibawa.

• Foto atau video kondisi motor.

• Foto atau video suku cadang yang diganti. (*) 

Artikel Pemkot Samarinda Beri Insentif Rp300 Ribu Motor Rusak Imbas BBM Oplosan pertama kali tampil pada Bontang Post .

Upaya para pemilik kewenangan menindaklanjuti keluhan yang muncul memang patut diapresiasi. “Langkah turun ke lapangan, menyigi masalah itu cukup positif. Tapi, ada tapinya,” ucapnya dikonfirmasi via seluler, Senin, 7 April 2025.

Komunikasi para pemegang otoritas itu mestinya jangan sekadar rilis resmi bernarasikan positif jika semua baik-baik saja. Minim manajemen krisis.

Pemerintah mestinya perlu mendengar langsung, menyimak realitas sesungguhnya dari masyarakat. Bukan menempatkan masyarakat sebagai penonton dalam langkah-langkah menangani permasalahan yang ada. “Harusnya ada komunikasi dua arah,” sebutnya melanjutkan.

Respons Gubernur Kaltim, Rudy Mas`ud selepas menyidak beberapa SPBU beberapa waktu lalu misalnya. Pemerintah terkesan defensif tanpa berani lebih jauh melangkah meski kewenangan dimiliki. Apa yang disampaikan orang nomor satu di tanah Etam itu malah belum seujung kuku kegelisahan masyarakat.

Pernyataan “semua sudah sesuai standar” yang disampaikan Gubernur justru membuat ketidakpuasan masyarakat kian melebar karena tak dibarengi dengan penjelasan teknis atau langkah investigasi terbuka.

“Mestinya pernyataan pemimpin bisa jadi penenang, bukan menambah keraguan. Bisa bikin publik makin tak percaya,” jelasnya.

Pertamina dan kepolisian pun demikian. Mereka punya tanggung jawab lebih dari sekadar klarifikasi dan menyodorkan rilis resmi. Harusnya dibuka sebuah ruang dialog. Dalam kasus ini, yang dipertaruhkan bukan hanya tentang mesin motor yang mogok, tapi juga rasa aman warga terhadap pelayanan publik yang dihadirkan. “Pendekatan komunikasinya perlu dibenahi,” lanjutnya.

Jangan sekadar melempar narasi resmi hasil kerja dan menanggalkan pelibatan publik dalam mencari jalan keluar dari masalah BBM bikin brebet ini. “Seluruh pihak berkelindan perlu lebih transparan, empatik, serta responsif,” tukasnya.

Respons gubernur, Pertamina, serta kepolisian memang langkah yang patut diapresiasi karena mereka mau mendengar keluhan masyarakat. Tapi narasi yang tersusun hasil respons itu masih tak sejalan dengan kondisi lapangan yang dihadapi warga.

Terlepas dari niat baik para pemilik kewenangan tersebut, kredibilitas lembaga tetap bisa runtuh. “Meski fakta lapangan kadang tak seburuk yang dibayangkan. Kalau komunikasinya tak tepat sasaran, tetap akan jelek di mata publik,” katanya mengakhiri. (*)

Artikel Pemilik Otoritas Minim Komunikasi Krisis di Polemik BBM Bikin Brebet pertama kali tampil pada Bontang Post .

Spekulasi muncul, menduga jika BBM yang dijual SPBU tersebut teroplos air atau bahan lainnya. Hal ini membuat mesin kendaraan batuk-batuk dan tak bertenaga ketika dipacu.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim Akhmed Reza Pahlevi pun angkat bicara soal ini. menurutnya Pertamina harus turun tangan. Menginspeksi setiap SPBU yang dicurigai bermasalah. Menguji laboratorium sampel BBM yang diterima SPBU serta memperketat distribusi.

“Pertamina perlu turun. Jika memang ada bukti permainan, beri sanksi tegas. Jangan ada toleransi,” ucapnya, Kamis, 3 April 2025.

Polemik ini harus secepatnya diselesaikan karena menyangkut kepercayaan publik, bukan lagi sekadar dugaan oplosan. Ini juga soal hak konsumen yang justru dirugikan dan bukan perkara remeh.

Pasal 28 UU 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen serta Pasal 55 UU 22/2001 tentang Minyak dan Gas sudah terang soal itu. “Regulasi sudah ada, tinggal berani menegakkannya,” lanjutnya.

Para wakil rakyat di Karang Paci, sebutan DPRD Kaltim pun ditegaskannya tak akan tinggal diam soal ini. Kasus ini akan dipantau. Pertemuan antara Pertamina, aparat hukum, serta masyarakat terdampak dalam sebuah forum akan difasilitasi dewan.

Jangan sampai kejadian ini berulang dan masyarakat, sebut Reza, butuh kepastian jika uang yang mereka keluarkan sebanding dengan apa yang mereka dapat.

“Pelayanan dan perlindungan konsumen dalam kasus ini harus diprioritaskan,” tutup Politikus Gerindra itu. (*)

Artikel Bensin Bikin Ngadat Kendaraan Masyarakat, DPRD Kaltim Desak Pertamina Turun Inspeksi pertama kali tampil pada Bontang Post .

Anggota Komisi VI DPR Mufti Anam bahkan mengusulkan agar Pertamina membagikan Pertamax gratis sebagai bentuk permintaan maaf kepada konsumen yang dirugikan.

Menurut Mufti, permintaan maaf saja tidak cukup. “Bagaimana tanggung jawab Pertamina untuk mengganti kerugian masyarakat? Dengarkan kata netizen, ada benarnya. Untuk mengembalikan integritas Pertamina, ganti kasih Pertamax gratis selama setahun misalnya,” ujarnya saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama direksi PT Pertamina (Persero), Selasa (11/3/2025).

Menanggapi usulan tersebut, Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan bahwa persoalan di Pertamina harus diselesaikan sesuai mekanisme yang ada.

Erick juga menyoroti pentingnya reformasi administrasi di tubuh Pertamina, meski ia menegaskan bahwa hal itu tidak boleh dicampurkan dengan proses hukum yang sedang berlangsung.

“Yang pasti, seperti yang selalu disampaikan Pak Presiden Prabowo, kasus korupsi harus ditindaklanjuti. Kami mendukung itu. Namun, jangan sampai kasus ini menghambat restrukturisasi dan perbaikan korporasi,” tegasnya.

Ia mencontohkan transformasi PT Garuda Indonesia (Persero) yang tetap berjalan meskipun perusahaan itu pernah diterpa kasus korupsi.

“Kami terus menjaga agar peran korporasi tetap berjalan, apakah ada perbaikan administrasi? Ya, itu harus dilakukan. Tapi jangan sampai ini menghambat perbaikan perusahaan,” lanjutnya.

Dugaan Pertamax oplosan ini mencuat setelah adanya laporan bahwa BBM bersubsidi jenis Pertalite dicampur untuk dijual sebagai Pertamax. (*)

Artikel Tidak Cukup Minta Maaf, Anggota DPR Usul Pertamina Bagikan Pertamax Gratis Setahun pertama kali tampil pada Bontang Post .

Dalam wawancara yang tayang di kanal YouTube Narasi Newsroom pada 1 Maret 2025, Ahok secara blak-blakan menyebut proyek ini penuh dengan masalah serius yang berpotensi menyeret lebih banyak tersangka.

“Itu sampai ngaco banget! Banyak dosa-dosa lama yang harus dibereskan, dan saya di dalam. Apa kerja saya? Saya menjaga ketat pengeluaran uang dengan melakukan cost optimalisasi.”

Ahok menilai bahwa kondisi internal Pertamina semakin buruk, sehingga perlu ada langkah besar untuk membenahi permasalahan yang ada.

Ia bahkan yakin jika proyek kilang Balikpapan diperiksa lebih dalam, maka akan ditemukan lebih banyak penyimpangan.

“Kalau proyek ini diperiksa, pasti ketemu yang aneh-aneh. Banyak yang harus disikat!”

Selama menjabat sebagai Komisaris Utama Pertamina (2019-2024), Ahok mengklaim telah berusaha menekan pemborosan dan meningkatkan efisiensi.

Hasilnya, keuntungan Pertamina mencapai 4,77 miliar dolar, dan jika optimalisasi dilanjutkan, angka ini bisa naik hingga 6 miliar dolar.

“Waktu saya tinggalkan Pertamina, kita mencapai keuntungan 4,77 miliar dolar. Kalau procurement 46 persen dijalankan, bisa dapat 6 miliar dolar!”

Skandal Kilang Balikpapan Bisa Seret Lebih Banyak Tersangka?

Kini, Ahok siap bersaksi dalam kasus dugaan korupsi BBM oplosan yang merugikan negara Rp 193,7 triliun.

Kejaksaan Agung telah menetapkan 9 tersangka, termasuk pejabat tinggi Pertamina.

Ahok mengaku memiliki rekaman dan notulen rapat yang bisa menjadi bukti kuat.

“Saya siap bantu! Kalau sidang, semua rekaman rapat saya itu diputar. Biar rakyat Indonesia tahu apa yang terjadi di Pertamina!”

Lebih lanjut, Ahok juga mengungkap bahwa selama menjabat, ia sempat mendapat tekanan agar tidak membuka informasi ke publik.

“Mereka neken saya, nggak boleh ngomong ke media karena ini rahasia perusahaan. Oke, saya kerjain. Nanti di sidang kita dengar rekaman rapatnya.”

Kasus ini menyeret nama-nama besar di Pertamina dan pihak swasta. Berikut daftar lengkapnya:

1. Riva Siahaan – Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga
2. Sani Dinar Saifuddin – Direktur Feedstock And Product Optimization PT Pertamina International
3. Yoki Firnandi – Direktur Utama PT Pertamina International Shipping
4. Agus Purwono – VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional
5. Muhammad Kerry Adrianto Riza – Beneficial Owner PT Navigator Khatulistiwa
6. Dimas Werhaspati – Komisaris PT Navigator Khatulistiwa & PT Jenggala Maritim
7. Gading Ramadhan Joedo – Komisaris PT Jenggala Maritim & Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak
8. Maya Kusmaya – Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga
9. Edward Corne – VP Trading Operation Pertamina Patra Niaga

Kejagung memastikan bahwa proses penyelidikan masih terus berlanjut dan membuka kemungkinan pemanggilan Ahok untuk memberikan kesaksian. (*)

Artikel Ahok Sebut Proyek Kilang Balikpapan “Ngaco Banget”, Ada Dosa Lama yang Harus Dibongkar pertama kali tampil pada Bontang Post .

Penegasan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) tersebut terkait temuan dan dugaan sementara dari Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018-2023.

“Konsumen atau masyarakat berhak untuk menggugat dan meminta ganti rugi kepada PT Pertamina melalui mekanisme gugatan yang telah diatur dalam perundang-undangan, salah satunya dapat secara bersama-sama karena mengalami kerugian yang sama,” ujar Ketua BPKN RI, Mufti Mubarok dalam keterangan resminya Rabu (26/2/2025).

Mufti menyampaikan, berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), pemerintah atau instansi terkait juga harus turut serta melakukan gugatan karena kerugian yang besar dan korban yang tidak sedikit.

Menurut dia, jika dugaan oplosan ini benar maka para tersangka telah meniadakan hak konsumen, yaitu hak memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar, kondisi, dan jaminan yang dijanjikan.

“Konsumen dijanjikan RON 92 Pertamax dengan harga lebih mahal, malah mendapatkan RON 90 Pertalite lebih rendah,” kata Mufti.

Tak hanya itu, tindakan para tersangka diduga merampas hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.

“Dalam kasus ini, diduga konsumen telah memperoleh informasi yang palsu dan menyesatkan karena label RON 92 pertamax yang dibayarkan tetapi ternyata mendapatkan RON 90 Pertalite lebih rendah,” ujarnya.

Untuk menindaklanjuti dugaan-dugaan tersebut, BPKN segera memanggil direktur utama Pertamina untuk meminta klarifikasi atas dugaan pengoplosan bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi.

Kemudian, BPKN juga akan segera melakukan uji sampling terhadap Pertamax yang tengah beredar di SPBU.

“BPKN bersama Pemerintah (Kementerian ESDM dan BUMN) akan membentuk tim kerja bersama yang melibatkan stakeholder terkait untuk melakukan mitigasi, penyuluhan informasi kepada masyarakat dan aktivasi mekanisme pengaduan konsumen bagi yang mengalami kendala akibat kejadian ini,” kata Mufti.

Diberitakan, Kejaksaan Agung (Kejagung) menduga telah terjadi pengoplosan Pertamax dengan Pertalite dalam konstruksi kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018-2023. (*)

Artikel Buntut Pertamax Oplosan Pertalite, Badan Perlindungan Konsumen Nasional Persilahkan Rakyat Gugat Pertamina pertama kali tampil pada Bontang Post .