Putusan sela dalam perkara Nomor 31/Pdt.G/2026/PN Bon dibacakan pada Jumat (9/10/2026). Majelis hakim menyatakan PN Bontang berwenang memeriksa dan mengadili perkara serta memerintahkan para pihak melanjutkan persidangan ke tahap pemeriksaan pokok perkara. Sementara itu, biaya perkara ditangguhkan hingga putusan akhir.

Gugatan diajukan Rahman, pemilik lahan di kawasan Polder Tanjung Laut, terhadap Pemkot Bontang cq Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (PUPRK) Bontang. Nilai gugatan mencapai Rp8.974.560.000.

Persoalan ini bermula ketika bidang tanah milik Rahman tidak masuk dalam pembebasan lahan proyek pengendalian banjir. Proses tersebut terkendala karena pemilik lahan dan pemerintah belum mencapai kesepakatan mengenai besaran ganti rugi.

Putusan sela tersebut belum menentukan siapa yang benar dalam pokok sengketa maupun berapa nilai ganti rugi yang semestinya diterima pemilik lahan. Hal itu akan diperiksa lebih lanjut dalam persidangan berikutnya.

Kuasa hukum Rahman, Rostan, sebelumnya menjelaskan bahwa persoalan yang dipermasalahkan kliennya bukan hanya mengenai harga tanah. Ada sejumlah komponen yang menurut pihak penggugat belum diperhitungkan dalam penentuan ganti rugi, termasuk biaya penimbunan dan pondasi yang telah dibangun serta dipadatkan di atas lahan.

“Tanahnya persis di tengah-tengah di situ, sehingga tidak bisa akses lagi. Sebenarnya sudah mau diganti rugi, cuma tidak cocok,” kata Rostan.

Ia menerangkan, posisi bidang tanah yang berada di tengah kawasan pembangunan polder membuat pemanfaatannya semakin sulit. Lahan di sekelilingnya, termasuk bagian kiri, kanan, dan belakang, disebut telah dibebaskan untuk proyek, sedangkan tanah milik kliennya belum masuk dalam pembebasan.

“Tidak masuk dalam pembebasan. Itu yang nanti di pengadilan perlu kita luruskan,” ujarnya.

Menurut Rostan, pemilik lahan sebelumnya telah merencanakan pembangunan rumah kos di lokasi tersebut. Bahkan, material bangunan disebut sudah disiapkan sebelum rencana itu terkendala akibat perubahan kondisi akses setelah lahan di sekitarnya dibebaskan.

“Sudah dibebaskan kiri, kanan, belakang, dan sampingnya. Jadi tidak mungkin lagi dibangun di situ,” tuturnya.

Meski perkara telah bergulir di pengadilan, pihak penggugat masih membuka peluang penyelesaian melalui komunikasi maupun mediasi. Negosiasi dinilai tetap memungkinkan apabila kedua pihak bersedia mencari titik temu terkait persoalan ganti rugi.

“Pada saat gugatan bagaimana jalan keluarnya, nanti kita bicarakan. Tidak menutup kemungkinan di mediasi, bisa kita negosiasi di situ,” terangnya.

Sebagai informasi, proyek pembangunan Polder Tanjung Laut dikerjakan PT Bumi Lasinrang dengan nilai kontrak Rp38,5 miliar. Masa kontrak proyek tersebut dijadwalkan berakhir pada akhir tahun ini.

Pembangunan polder diharapkan membantu mengendalikan banjir akibat tingginya intensitas hujan di wilayah Tanjung Laut dan Tanjung Laut Indah. Di sisi lain, sengketa pembebasan lahan tersebut masih harus melalui proses hukum sebelum pokok persoalannya memperoleh penyelesaian.

“Kami akan siapkan bukti penguat saat proses persidangan nantinya,” pungkasnya. (ak)

Artikel PN Bontang Tolak Eksepsi Pemkot dalam Gugatan Lahan Polder Tanjung Laut Rp8,9 Miliar pertama kali tampil pada Bontang Post .

Salah satunya rumah milik Murin, warga RT 23 yang berada bersebelahan dengan area pembangunan. Ia mengaku menemukan keretakan pada bagian dapur rumahnya yang diduga muncul akibat getaran dari aktivitas pengerukan menggunakan alat berat.

“Karena getaran proyek saat ekskavator mengeruk di dekat rumah, khawatirnya ambrol saja, Mas,” ungkapnya.

Ia berharap kondisi rumah warga yang terdampak dapat segera mendapat perhatian. Terlebih, aktivitas pembangunan masih berlangsung dan proyek masih dalam tahap awal pengerjaan.

Lurah Tanjung Laut, Andriayani, mengatakan hingga saat ini terdapat dua warga di RT 23 yang telah melaporkan adanya keretakan pada rumah mereka.

“Untuk saat ini baru dua warga yang melaporkan di RT 23. Ada yang sudah diperbaiki pondasinya, kami juga sudah berkoordinasi dengan kontraktornya,” ujarnya.

Andriayani menambahkan, pihak kelurahan telah meneruskan keluhan tersebut kepada kontraktor pelaksana. Kelurahan juga akan menampung laporan warga yang terdampak aktivitas pembangunan untuk kemudian dikoordinasikan dengan pihak terkait.

Diketahui, proyek Polder Tanjung Laut dikerjakan PT Bumi Lasinrang dengan nilai kontrak Rp38,5 miliar. Hingga Senin (10/8/2026), progres pembangunan polder tersebut baru mencapai 5 persen.

Ketua DPRD Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam, mengatakan pihaknya telah meminta kelurahan menampung berbagai keluhan masyarakat selama proyek berlangsung. Langkah tersebut dilakukan agar persoalan yang muncul dapat segera dikomunikasikan kepada kontraktor pelaksana.

“Sudah kita hadirkan kelurahan, serta kontraktor. Katanya selain pembersihan jalan, mereka siap untuk melakukan perbaikan rumah yang terdampak,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Sumber Daya Air dan Sanitasi (SAMSDA) DPUPR Bontang, Edi Suprapto, mengatakan pihaknya telah menerima laporan terkait keretakan rumah warga.

Ia menyebut keluhan tersebut sudah disampaikan kepada kontraktor. Namun, perbaikan rumah warga rencananya dilakukan setelah seluruh pekerjaan proyek rampung pada Desember 2026.

“Biar tidak berulang. Kalau diperbaiki sekarang takutnya rusak lagi. Makanya kami putuskan di akhir setelah pengerjaan,” pungkasnya. (*) 

Artikel Dua Rumah Warga Retak Imbas Proyek Polder Tanjung Laut Bontang pertama kali tampil pada Bontang Post .

Keluhan tersebut disampaikan saat inspeksi mendadak (sidak) Komisi C DPRD Bontang bersama Ketua DPRD Bontang Andi Faizal Sofyan Hasdam, Senin (10/8/2026).

Rahman, warga RT 9 Kelurahan Tanjung Laut, mengatakan material proyek diangkut melalui Jalan Selat Karimata menuju lokasi pembangunan Polder Tanjung Laut. Namun, sisa material yang jatuh ke badan jalan disebut tidak rutin dibersihkan.

Menurutnya, kondisi tersebut membuat debu beterbangan, terutama saat kendaraan melintas. Debu bahkan disebut mengganggu kegiatan anak-anak di PAUD yang berada tepat di seberang akses masuk proyek.

“Sudah saya sendiri yang bersihkan. Debunya mengganggu PAUD di RT 9 karena tepat di seberang jalan masuk polder. Anak-anak cukup terganggu,” ujarnya.

Rahman mengaku telah menyampaikan keluhan tersebut mulai dari tingkat RT, kelurahan hingga kecamatan. Namun, persoalan debu dan sisa material masih terjadi.

Ia juga membantah pernyataan yang menyebut kontraktor telah melakukan pembersihan jalan.

“Ngakunya kontraktor sudah (membersihkan) tadi, saya langsung sanggah, belum ada,” ungkapnya.

Ketua DPRD Bontang Andi Faizal Sofyan Hasdam menilai kebersihan jalan harus menjadi perhatian kontraktor selama aktivitas proyek berlangsung. Ia meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Bontang mengingatkan kontraktor agar rutin membersihkan sisa material yang tercecer di badan jalan.

“Tolong ini nanti harus dibersihkan sisanya, biar warga tidak terdampak,” tegasnya.

Menurutnya, aktivitas pembangunan tidak seharusnya menimbulkan gangguan bagi masyarakat sekitar, terlebih akses proyek berada dekat dengan permukiman dan fasilitas pendidikan.

Terpisah, Kepala Sanitasi, Air Minum, dan Sumber Daya Air (SAMSDA) DPUPR Bontang Edi Suprapto mengatakan pihaknya akan kembali mengarahkan kontraktor untuk melakukan pembersihan jalan.

Ia menjelaskan, pembersihan sebelumnya telah dilakukan mulai dari depan gang. Namun, pihaknya menduga terdapat miskomunikasi sehingga sebagian ruas jalan di depan rumah warga belum ikut dibersihkan.

“Kita maksimalkan lagi. Nanti pasti kami arahkan kontraktor untuk melakukan pembersihan,” pungkasnya.(*)

Artikel Warga Keluhkan Proyek Polder Tanjung Laut Bontang Bikin Jalan Berdebu, PAUD Ikut Terdampak pertama kali tampil pada Bontang Post .

Kepala Bidang Sanitasi, Air Minum, dan Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (PUPRK) Bontang, Edi Suprapto, mengatakan pembangunan jogging track yang sebelumnya masuk dalam perencanaan hanya akan diselesaikan hingga tahap pengerasan.

Lintasan tersebut memiliki panjang sekitar 466 meter yang mengelilingi kawasan polder mengikuti garis centerline. Dalam desain awal, jogging track direncanakan menggunakan perkerasan beton bertulang dan dilengkapi area hijau melalui penempatan pot tanaman di sejumlah titik.

Namun, bukan hanya jogging track yang belum bisa dirampungkan tahun ini. Edi menyebut masih ada beberapa komponen penting yang juga harus menunggu pendanaan lanjutan, di antaranya pembangunan inlet kedua, outlet kedua, penambahan satu unit pompa dari rencana total dua pompa, serta penyediaan genset sebagai sumber listrik cadangan.

“Kebutuhan anggarannya masih kami hitung bersama tim perencana karena yang belum dikerjakan bukan hanya jogging track. Estimasi sementara bisa lebih dari Rp10 miliar,” ujarnya.

Menurutnya, usulan penyelesaian seluruh fasilitas tersebut akan diajukan kembali pada tahun anggaran 2027 apabila tersedia alokasi dana.

Meski demikian, progres pembangunan Polder Tanjung Laut sejauh ini masih berada di atas target. Berdasarkan laporan pelaksanaan minggu kedelapan periode 21–28 Juli 2026, realisasi fisik mencapai 4,653 persen, lebih tinggi dibanding target sebesar 3,504 persen atau mengalami deviasi positif 1,150 persen.

Proyek pembangunan Polder Tanjung Laut ditargetkan rampung pada Desember 2026. Pekerjaan tersebut dibiayai melalui Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan dikerjakan oleh PT Bumi Lasinrang.

Pemkot Bontang berharap penyelesaian fasilitas pendukung dapat segera dilanjutkan pada tahun depan agar kawasan polder tidak hanya berfungsi sebagai infrastruktur pengendali banjir, tetapi juga menjadi ruang terbuka publik yang nyaman bagi masyarakat. (ak)

Artikel Polder Tanjung Laut Bontang Belum Rampung Tahun Ini, Pemkot Perkirakan Butuh Tambahan Rp10 Miliar pertama kali tampil pada Bontang Post .

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (PUPRK) Bontang, Much Cholis Edi Prabowo mengatakan, sejumlah komponen material bangunan mengalami kenaikan harga dalam beberapa waktu terakhir.

Salah satu yang paling terasa ialah besi serta kebutuhan operasional alat berat.

“Ada beberapa material yang naik. Besi sekarang juga mulai naik,” kata pejabat yang akrab disapa Bowo itu.

Menurutnya, kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pelaksanaan proyek pembangunan Polder Tanjung Laut yang saat ini masih berada pada tahap pengadaan.

Ia menjelaskan, proyek yang belum memasuki tahap kontrak masih memungkinkan dilakukan penyesuaian nilai sesuai perkembangan harga pasar. Namun kondisi berbeda berlaku bagi proyek yang sudah terikat kontrak kerja.

“Kalau yang belum kontrak masih bisa ada penyesuaian harga. Tapi kalau sudah kontrak tentu menjadi risiko penyedia atau kontraktor,” ujarnya.

Selain kenaikan harga material, peningkatan biaya operasional alat berat juga dipicu naiknya harga bahan bakar industri seperti Dexlite. Kondisi tersebut otomatis berdampak pada biaya sewa alat dan mobilisasi peralatan konstruksi.

“Kalau Dexlite naik otomatis biaya alat berat ikut naik juga. Sewa alat pasti berpengaruh,” tuturnya.

Bowo menilai situasi tersebut menjadi tantangan yang harus diantisipasi seluruh pihak, terutama kontraktor pelaksana proyek strategis daerah. Sebab, fluktuasi harga material dan bahan bakar berpotensi memengaruhi perhitungan biaya pekerjaan di lapangan.

Meski demikian, Pemkot Bontang memastikan proyek pembangunan Polder Tanjung Laut tetap berjalan sesuai rencana.

Saat ini proses pengadaan proyek masih berlangsung dan dijadwalkan mulai tayang di e-katalog pada Senin mendatang. Pemerintah menargetkan kontrak pekerjaan dapat diteken pada Mei 2026 dengan durasi pengerjaan sekitar tujuh bulan.

Dengan demikian, pembangunan polder ditargetkan selesai pada akhir tahun.

Proyek Polder Tanjung Laut menjadi salah satu program prioritas pemerintah dalam pengendalian banjir di Kota Bontang. Tahun ini, anggaran pembangunan yang dikucurkan mencapai Rp42 miliar termasuk pengawasan teknis.

Polder tersebut nantinya akan dilengkapi berbagai fasilitas pendukung seperti rumah pompa, rumah genset, pintu air, gorong-gorong boks, hingga area taman dan lampu penerangan jalan.

Bowo berharap kondisi kenaikan harga material dan bahan bakar tidak menghambat proses pembangunan. Pemerintah optimistis proyek strategis tersebut tetap dapat diselesaikan sesuai target.

“Ini memang tantangan, tapi mudah-mudahan semua bisa berjalan lancar sampai selesai,” pungkasnya. (ak)

Artikel Kenaikan Harga Material dan BBM Berpotensi Pengaruhi Nilai Kontrak Proyek Polder Tanjung Laut Bontang pertama kali tampil pada Bontang Post .

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (PUPRK) Bontang, Much Cholis Edi Prabowo mengatakan, review inspektorat wajib dilakukan karena proyek pembangunan polder masuk dalam kategori pembangunan strategis daerah.

Menurut pejabat yang akrab disapa Bowo itu, tahapan review menjadi bagian penting agar proses pengadaan berjalan sesuai aturan sebelum memasuki penandatanganan kontrak.

“Karena ini masuk pembangunan strategis Kota Bontang, jadi dilakukan review oleh inspektorat. Kemarin review baru selesai, jadi Senin baru tayang di e-katalog,” katanya.

Ia memastikan tidak ada lagi kendala berarti terkait pembebasan lahan yang berpotensi menghambat pembangunan proyek pengendali banjir tersebut. Sebagian besar warga terdampak disebut telah menyelesaikan proses administrasi dan tahapan yang diperlukan.

“Sudah selesai semua sebenarnya. Tinggal ada beberapa saja, tapi kalau pekerjaan sudah mulai tentu harus mengikuti proses yang ada,” ujarnya.

Dinas PUPRK menargetkan seluruh proses pengadaan berjalan cepat sehingga kontrak pekerjaan dapat diteken pada Mei 2026. Dengan estimasi durasi pekerjaan selama tujuh bulan, proyek pembangunan polder ditargetkan selesai pada Desember mendatang.

Bowo menegaskan proyek pembangunan Polder Tanjung Laut yang akan dilelang merupakan pekerjaan penuh atau full package, bukan lagi pekerjaan parsial seperti tahapan sebelumnya.

“Sudah full sampai selesai, termasuk fasilitas pendukungnya,” tuturnya.

Proyek tersebut menjadi salah satu prioritas utama Pemkot Bontang dalam penanganan banjir. Pemerintah berharap pembangunan polder mampu mengurangi genangan yang selama ini terjadi di kawasan Tanjung Laut dan sekitarnya.

Selain itu, keberadaan polder juga diharapkan dapat meningkatkan kapasitas sistem drainase perkotaan sehingga aliran air saat hujan deras dapat lebih terkendali.

Bowo optimistis seluruh proses pengadaan berjalan sesuai jadwal. Dengan dimulainya penayangan di e-katalog, tahapan pembangunan fisik dipastikan semakin dekat.

“Insyaallah lancar semua. Yang penting proses administrasi selesai dan pembangunan bisa segera dimulai,” pungkasnya. (ak)

Artikel Proyek Polder Tanjung Laut Bontang Segera Dilelang, Pembangunan Ditarget Tuntas Desember 2026 pertama kali tampil pada Bontang Post .

Kabid Sanitasi, Air Minum, dan Sumber Daya Air Dinas PUPRK Bontang, Edi Suprapto, mengatakan saat ini proyek masih dalam proses persiapan tender.

“Kami menyesuaikan karena warga minta sampai April, baru pindah semua,” kata Edi. Ia menargetkan pembangunan polder rampung akhir tahun.

Berdasarkan DED, luas konstruksi polder mencapai 16.016 meter persegi, dengan area genangan bawah 7.700,68 m² dan genangan atas 8.542,14 m². Volume tampung air maksimal diperkirakan 46.292,04 meter kubik.

Selain kolam penampungan, PUPRK juga membangun rumah genset (5×8 m), rumah pompa (10×7 m), rumah travo (5×5 m), rumah PLN (2×2 m), gudang bengkel (5×8 m), pos jaga (2×2 m), serta lima unit boks culvert ukuran 6 meter. Polder juga dilengkapi pintu air, area parkir 495 m², taman hijau 452 m², ikon Polder Tanjung Laut, dan 22 lampu penerangan jalan.

Infrastruktur ini diharapkan menjadi solusi permanen terhadap banjir yang kerap melanda wilayah Tanjung Laut dan sebagian Tanjung Laut Indah. (ak)

Artikel Tahun Ini Polder Tanjung Laut Dibangun, Pemkot Bontang Siapkan Taman dan Infrastruktur pertama kali tampil pada Bontang Post .

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (PUPRK) Bontang, Much Cholis Edi Prabowo, mengatakan dari 38 bidang lahan yang telah dibebaskan, terdapat 18 bangunan di atasnya.

“Masih ada dua yang menunggu proses pindah rumah. Ini berdasarkan hasil rapat terakhir dengan warga,” kata Bowo, Jumat (27/3/2026).

Warga meminta agar pembangunan hunian baru rampung terlebih dahulu. Dinas PUPRK memberikan batas waktu hingga awal April mendatang.

Sebelumnya, pembebasan lahan polder dilakukan dengan skema konsinyasi, dengan total anggaran mencapai Rp38 miliar. Salah seorang warga, Agus, menyebut pembangunan hunian tetap terus dikebut, bahkan saat Lebaran, agar proyek bisa segera berjalan.

“Pembangunan itu dikebut karena ada target dua bulan mulai Februari, sejak tanah dibebaskan,” ujarnya.

Beberapa warga menerima kompensasi hingga Rp1 miliar untuk pembebasan lahan. Sementara itu, Pemkot Bontang telah menyelesaikan kajian DED, studi kelayakan, studi larap, dan UKL-UPL sebagai persiapan proyek polder. (ak)

Artikel Pembangunan Polder Tanjung Laut Bontang Masih Tunggu Dua Warga Rampungkan Hunian Baru pertama kali tampil pada Bontang Post .

Artikel Polder Tanjung Laut Bontang Siap Dibangun 2026, Tahap Awal Dialokasikan Rp43 Miliar pertama kali tampil pada Bontang Post .

Politikus Golkar ini menilai tujuan dari infrastruktur ini sangat vital. Utamanya dalam penanganan banjir dan penyediaan sumber baku air bersih. Ia menilai proyek ini jangan hanya jadi sebuah wacana.

“OPD terkait harus serius. Memang persoalan lahan ini perlu hati-hati. Tapi jangan juga jalan di tempat,” ucapnya.

Salah satu cara jika ada klaim dari beberapa warga yang mengaku memiliki lahan ialah dengan menitipkan anggaran ke Pengadilan Negeri Bontang (konsinyasi). Sebab jika tidak dimulai secara cepat maka penanganan banjir belum bisa maksimal.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (PUPRK) Much Cholis Edi Prabowo mengatakan untuk rencana pembebasan lahan baru dilakukan tahun depan.

“2026 baru kami mulai tahapan untuk pembebasan lahan. Sementara ini baru selesai dokumen perencanaan pengadaan tanah (DPPT),” kata pejabat yang akrab disapa Bowo ini.

Ia memastikan untuk langkah ini dilakukan secara bertahap. Pasalnya kebutuhan anggaran diperkirakan mencapai Rp150-Rp 160 miliar. Hingga pembangunan fisik infrastruktur tersebut. Apalagi, saat ini Dinas PUPRK masih fokus terkait pembebasan lahan Polder Tanjung Laut. “Nanti kalau Polder Tanjung Laut kelar kami fokus kembali ke Polder Telihan,” ucapnya.

Dengan demikian, pembangunan fisik baru bisa dimulai pada 2027. Total lahan yang harus dibebaskan untuk Polder Telihan mencapai 28 hektare.

Kehadiran Polder Telihan sebelumnya diharapkan dapat menjadi tempat tampungan air sementara. Ketika debit sungai tinggi. Setelah air laut surut maka tampungan diharapkan bisa dialirkan secara bertahap ke bagian hilir.

Pada Agustus lalu, dari total lahan yang dibutuhkan baru diketahui pemiliknya sekira 37 persen. Tahapan pembebasan lahan memang membutuhkan durasi cukup panjang.

Bahkan secara tentuan lahan di atas 5 hektare harus dilaporkan ke Kanwil BPN Kaltim. Rencana pembangunan polder ini sudah terdengar sejak 2019. Kala itu, anggaran untuk FS digelontorkan Rp 228 juta. Kemudian, penyusunan detail engineering design (DED) baru dilakukan tiga tahun lalu. Dengan pagu anggaran Rp1,2 miliar.

Diketahui, lokasi polder tersebut berada di dekat Tugu Selamat Datang Kota Bontang. Di sebelah kiri ruas jalan itu jika dari arah simpang empat RSUD ada akses. Areanya berdekatan dengan bibir Sungai Bontang. Diperkirakan lahan dengan sungai berjarak sekira 100 meter.

Secara wilayah lahan itu masuk area administrasi Kota Bontang. Berdasarkan FS, lahan potensial memiliki luasan 500×500 meter. Pada saat DED akan kembali didetailkan perihal luasan lahan. (kp)

Artikel Polder Telihan Terkendala Pembebasan Lahan, DPRD Bontang: Jangan Hanya Sebatas Rencana pertama kali tampil pada Bontang Post .