BONTANGPOST.ID – Pemerintah berkomitmen meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja sektor pendidikan dengan menyiapkan dana Rp31 triliun.

Anggaran jumbo tersebut dialokasikan untuk membiayai pengalihan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu yang dijadwalkan mulai berjalan pada 2027.

​Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan skema anggaran ini aman bagi postur APBN.

Penambahan dana dilakukan melalui mekanisme realokasi serta dieksekusi secara bertahap selama kurun waktu tiga tahun.

Langkah ini diambil untuk memberikan kepastian karier dan ketenangan bekerja bagi para guru non-ASN di seluruh Indonesia.

​Kesepakatan pengalihan status ini telah dicapai dalam rapat bersama antara pemerintah dan DPR.

Data Kementerian PAN-RB mencatat, dari total 955.245 guru berstatus PPPK saat ini, terdapat 231.246 orang yang masih berstatus PPPK paruh waktu.

Sementara itu, proyeksi kebutuhan guru nasional tercatat mencapai 526.689 formasi yang tersebar di instansi Kemenag, Kemendikdasmen, hingga program Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda.

Artikel Pemerintah Siapkan Rp31 Triliun untuk Pengalihan PPPK Paruh Waktu Jadi Penuh Waktu Mulai 2027 pertama kali tampil pada Bontang Post .

Persoalan ini disampaikan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abidin Fikri. Ia menegaskan negara harus hadir untuk menjamin kesejahteraan para guru madrasah yang selama ini telah mengabdi.

“Prinsipnya negara harus hadir untuk meningkatkan kesejahteraan guru madrasah. Mereka sudah berjuang dengan pengabdian luar biasa, tetapi kesejahteraannya masih terabaikan,” ujarnya, Selasa (31/3/2026).

Polemik semakin rumit setelah usulan pengangkatan PPPK terganjal aturan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Banyak guru tidak memenuhi syarat karena berstatus tenaga pendidik di lembaga swasta, bukan instansi pemerintah.

“Berdasarkan informasi yang kami terima, ratusan ribu guru madrasah swasta gagal menjadi ASN karena bekerja di lembaga swasta,” jelas Abidin.

Ia menyebut jumlah guru terdampak bahkan bisa mencapai 638 ribu orang. Karena itu, DPR mendorong adanya terobosan agar persoalan ini tidak berlarut-larut.

“Jangan sampai ratusan ribu guru madrasah yang telah diajukan justru mengalami jalan buntu dan terkatung-katung,” tegasnya.

Sebagai alternatif, DPR mengusulkan skema insentif bagi guru madrasah swasta. Skema ini dirancang berbasis jumlah siswa serta masa kerja guru.

Pendekatan tersebut dinilai lebih realistis dengan memanfaatkan data nasional madrasah sebagai dasar perhitungan.

Adapun konsep yang diusulkan meliputi:

• Berbasis rasio guru dan jumlah siswa
• Memperhitungkan masa bakti guru
• Menggunakan data nasional madrasah
• Disalurkan secara transparan dan akuntabel

Abidin menekankan pentingnya validitas data agar program insentif tepat sasaran di seluruh jenjang madrasah, mulai dari Ibtidaiyah, Tsanawiyah, hingga Aliyah.

“Dengan data yang valid, jumlah penerima insentif bisa ditentukan secara transparan dan akuntabel,” tambahnya.

Sementara itu, perwakilan Kementerian Agama, Amien Suyitno, memastikan proses usulan PPPK bagi guru madrasah swasta masih berjalan.

“Kami langsung menindaklanjuti pengusulan PPPK. Saat ini sedang diproses bersama kementerian terkait. Jumlah yang diusulkan mencapai 630 ribu orang,” ujarnya.

Menurutnya, seluruh proses tetap harus mengikuti ketentuan yang berlaku.

Hal senada disampaikan Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang. Ia menegaskan bahwa usulan tersebut telah diajukan oleh Kementerian Agama dengan skema afirmasi.

“Mereka telah mengusulkan 630 ribu guru madrasah swasta untuk diterima sebagai PPPK. Ini bersifat afirmasi, mengingat mereka sudah lama mengabdi,” katanya.

Di tengah ketidakpastian ini, para guru madrasah swasta masih menanti kepastian dari pemerintah. Persoalan ini tidak hanya menyangkut status kepegawaian, tetapi juga keadilan serta penghargaan atas pengabdian mereka.

Kepastian status dan peningkatan kesejahteraan menjadi kebutuhan mendesak yang telah lama dinantikan ratusan ribu guru madrasah di seluruh Indonesia. (KP) 

Artikel Nasib Guru Madrasah Swasta Menggantung, 630 Ribu Terancam Gagal Jadi PPPK karena Regulasi pertama kali tampil pada Bontang Post .

Kekhawatiran itu bahkan telah muncul di beberapa daerah. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), misalnya, sempat mewacanakan merumahkan sekitar 9 ribu PPPK karena keterbatasan kemampuan keuangan daerah.

Namun kondisi berbeda terjadi di Bontang. Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, memastikan pemerintah daerah tidak akan merumahkan PPPK, baik yang berstatus penuh waktu maupun paruh waktu.

Ia menyebut kondisi fiskal daerah masih memungkinkan untuk mempertahankan seluruh tenaga PPPK yang ada saat ini.

Diketahui, saat ini terdapat 211 PPPK penuh waktu dan 1.424 PPPK paruh waktu di lingkungan Pemerintah Kota Bontang.

“Dari proyeksi yang ada, kami berkeyakinan tidak akan merumahkan PPPK, baik penuh waktu maupun paruh waktu,” ujar Agus Haris.

Ketentuan batas belanja pegawai tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), tepatnya pada Pasal 146 ayat 1.

Meski demikian, pemerintah daerah tetap mendorong Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk mengumpulkan seluruh pemerintah kabupaten/kota guna membahas strategi bersama dalam mempertahankan tenaga PPPK.

Menurut Agus Haris, langkah tersebut penting agar kebijakan pengendalian belanja pegawai tidak menimbulkan persoalan baru, seperti meningkatnya angka pengangguran.

Selain itu, pemerintah daerah juga mulai melakukan konsolidasi internal untuk mengantisipasi dampak kebijakan tersebut. Terlebih pemerintah menargetkan dalam dua tahun ke depan angka pengangguran di Bontang dapat ditekan, bukan justru meningkat.

Ia juga menilai aspirasi daerah perlu disuarakan secara kolektif melalui forum nasional yang melibatkan pemerintah daerah dan DPRD.

“Melalui forum Asosiasi Gubernur, Pemerintah Kota, dan DPRD seluruh Indonesia, suara untuk mempertahankan PPPK bisa disampaikan bersama,” katanya.

Agus Haris juga mengusulkan agar pemerintah pusat menyiapkan skema pendanaan gaji PPPK melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serupa dengan mekanisme penggajian aparatur sipil negara yang masuk dalam Dana Alokasi Umum (DAU).

Di sisi lain, ia berharap pemerintah pusat tidak terus memangkas dana transfer ke daerah. Sebab, besaran persentase belanja pegawai sangat dipengaruhi oleh total nilai APBD yang diterima daerah.

“Kalau dana transfer setiap tahun dipangkas, otomatis nilai APBD mengecil. Sementara belanja rutin tetap ada, sehingga persentase belanja pegawai terlihat semakin besar,” pungkasnya. (*)

Artikel Isu PHK PPPK Menguat, Bontang Pastikan Ribuan Pegawai Tetap Aman pertama kali tampil pada Bontang Post .

Skema ini menjadi jalan baru bagi instansi pusat maupun daerah untuk memenuhi kebutuhan pegawai.

Tak hanya itu, kebijakan ini juga membuka peluang bagi pegawai non-Aparatur Sipil Negara (non-ASN) yang sudah terdata di database Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk diangkat menjadi ASN. Termasuk mereka yang gagal dalam seleksi CPNS maupun PPPK tahun 2024 lalu.

Bagi non-ASN yang belum tercatat di database BKN, namun pernah ikut seleksi PPPK, pemerintah masih memberi ruang untuk bisa dipertimbangkan melalui skema paruh waktu ini.

Tahapan Resmi PPPK Paruh Waktu 2025

• 7–20 Agustus 2025: Instansi daerah mengajukan formasi PPPK Paruh Waktu, lengkap dengan jumlah kebutuhan, jabatan, kualifikasi pendidikan, serta unit penempatan. Pengajuan dilakukan lewat sistem elektronik BKN dengan melampirkan surat resmi dan SPTJM.
• 21–30 Agustus 2025: Menteri PAN-RB menetapkan formasi resmi berdasarkan usulan daerah.
• 22 Agustus–1 September 2025: Pengumuman alokasi kebutuhan agar instansi dan calon pelamar bisa mengetahui ketersediaan formasi.
• 23 Agustus–15 September 2025: Calon pelamar non-ASN yang memenuhi syarat mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) secara online melalui akun SSCASN, dilengkapi dokumen pendukung.
• 23 Agustus–20/30 September 2025: Instansi mengajukan penerbitan Nomor Induk (NI) PPPK Paruh Waktu ke BKN. Setelah diverifikasi, BKN akan menerbitkan NI dalam waktu maksimal tujuh hari kerja.
• Pengangkatan Resmi: Setelah NI keluar, PPK mengangkat pegawai sebagai PPPK Paruh Waktu dengan masa perjanjian kerja satu tahun, sesuai aturan yang berlaku.

Menunggu Pengumuman Resmi

Setelah periode pengajuan formasi berakhir pada 20 Agustus 2025, tahap berikutnya adalah penetapan dan pengumuman kebutuhan resmi. Jadwalnya diperkirakan berlangsung akhir Agustus hingga awal September 2025.

Sementara itu, pegawai non-ASN yang ingin memantau status usulan atau penerbitan NI PPPK Paruh Waktu dapat mengeceknya langsung melalui situs resmi BKN di monitoring-siasn.bkn.go.id.

Di sana tersedia menu “Cek Layanan” yang memudahkan pelamar memantau apakah NI sudah diproses atau belum.

Harapan Ribuan Honorer

Bagi ribuan tenaga honorer di berbagai daerah, kebijakan PPPK Paruh Waktu 2025 ini menjadi angin segar. Meski statusnya berbeda dengan ASN penuh, kejelasan hak dan penghasilan tetap yang akan diterima diyakini mampu memberikan kepastian yang selama ini mereka nantikan. (*)

Artikel Hari Ini Penentuan Nasib Ribuan Honorer Lewat PPPK Paruh Waktu 2025 pertama kali tampil pada Bontang Post .

Kepala BKPSDM Sudi Priyanto mengatakan minimal nantinya PPPK paruh waktu mendapatkan gaji yang sesuai saat mereka masih berstatus TKD.

“Paling tidak setara. Diupayakan tidak turun dari yang diterima sekarang. Kalau lebih pun boleh tapi melihat kemampuan keuangan daerah,” kata Sudi.

Mengenai postur anggaran untuk penggajian PPPK diambil dari belanja pegawai. Sementara untuk PPPK paruh waktu masuk nomenklatur belanja barang dan jasa.

Terkait pengalihan dari PPPK paruh waktu ke penuh waktu, BKPSDM masih menuggu arahan dari pemerintah pusat.

“Namun untuk itu tergantung perhitungan dari pemerintah daerah lagi. Salah satu pertimbangannya ialah kemampuan fiskal. Secara ketentuan untuk belanja pegawai itu 30 persen,” ucapnya.

Nantinya skema tersebut tentu akan melihat dari beberapa aspek. BKPSDM meninjau dari beban kerja yang ada di tiap OPD.

Sementara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) akan menyoroti dari aspek keuangan dan inspektorat dari segi pengelolaan.

“Tunggu perkembangan dari pemerintah pusat. Kami hati-hati dalam pengambilan keputusan. Artinya mempertimbangkan semua aspek itu,” tutur dia.

Sebelumnya diberitakan bagi 1.077 peserta seleksi PPPK yang gagal di tahap pertama diprioritaskan untuk menjadi PPPK paruh waktu. Mereka pun sudah masuk dalam database yang dimiliki oleh BKN.

Sementara Wakil Wali Kota Bontang Agus Haris menilai untuk TKD yang belum genap bertugas selama dua tahun diusulkan untuk mengikuti seleksi PPPK di periode berikutnya.

Pemkot saat ini masih melakukan penghitungan terkait analisis jabatan. Mengingat Pemkot Bontang mendapatkan teguran dari Kemendagri terkait lonjakan jumlah TKD.

“Entah tahun 2026 ada seleksi tersebut, baik CPNS atau PPPK,” pungkasnya. (kp)

Artikel Ini Bocoran Besaran Gaji PPPK Paruh Waktu Bontang dari BKPSDM pertama kali tampil pada Bontang Post .

“Jumlah kelebihannya itu mencapai 400 orang,” kata pejabat yang akrab disapa AH.

Sejatinya satu pekerjaan itu bisa ditangani oleh satu atau dua orang petugas. Tetapi dengan lonjakan ini, satu pekerjaan harus diborong oleh tiga TKD. Akibatnya tentu belanja pegawai sangat tinggi.

“Kalau di bidang apa nanti tanya BKPSDM,” ucapnya.

Saat ini, Pemkot lagi merumuskan dengan melibatkan tim ekonomi sesuai dengan analisis jabatan. Hasil penghitungan nantinya akan digunakan pedoman untuk menentukan kebijakan.

“Kami akan hitung kelebihan jamnya, apakah ada opsi baru yang tidak merugikan,” tutur dia.

Politikus Gerindra ini juga menilai tidak elok pemerintah justru mencetak pengangguran. Selain itu, kajian ini juga akan melihat faktor apa yang menyebabkan situasi ini terjadi.

“Apakah ini karena proses pengangkatannya yang tidak sesuai sehingga jumlah SDM melebihi beban kerja yang tersedia,” terangnya.

Diketahui pada seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sama (PPPK) di lingkup Pemkot Bontang kali ini mendorong TKD untuk masuk dalam salah satu komponen ASN tersebut. Pemkot Bontang pun menggelar dua tahapan untuk seleksi PPPK.

Pemkot Bontang mendapatkan kuota untuk PPPK yakni 283 formasi. Rinciannya 213 tenaga teknis, 58, tenaga guru, dan 12 tenaga kesehatan. Kuota ini terbagi dalam dua tahap.

Tahap pertama meliputi eks tenaga honorer kategori II, pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data tenaga non ASN pada BKN dan aktif bekerja di lingkungan Pemkot Bontang. Tercatat 197 tenaga teknis dan sembilan tenaga kesehatan dinyatakan lolos dalam seleksi tersebut.

Tahap kedua menyasar pegawai yang aktif bekerja di lingkungan Pemkot Bontang paling sedikit dua tahun terakhir secara terus-menerus. Proses seleksi sudah dilakukan tetapi masih menunggu hasil yang akan dikeluarkan oleh BKN. (kp)

Artikel Pemkot Bontang Ditegur Kemendagri, Gara-Gara Ini pertama kali tampil pada Bontang Post .

Usulan tersebut disampaikan Gubernur Harum dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI di Senayan, Jakarta, pada Selasa (29/4/2025).

Dalam kesempatan itu, Rudy secara khusus meminta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) untuk mengeluarkan kebijakan yang memberikan kesempatan kepada tenaga non-ASN yang tidak terdata dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN) namun telah mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2024 dan dinyatakan tidak lulus.

Gubernur berharap agar kelompok tersebut dapat mengikuti seleksi PPPK pada tahap berikutnya.

“Termasuk mereka yang masa kerjanya kurang dari dua tahun pada 31 Desember 2024. Harapan kami, mereka tetap bisa mengikuti seleksi dan diangkat menjadi PPPK, minimal PPPK paruh waktu sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketersediaan formasi,” ujar Rudy.

Lebih jauh diterangkan, jumlah ASN Pemprov Kaltim saat ini 14.365 orang. Jika dikurangi dengan proyeksi ASN yang akan pensiun pada 2030 sekitar 7.348 orang. Maka jumlah ASN tersisa hanya 7.017 orang.

“Pengadaan 2024 akan diangkat sebanyak 6.889 PPPK sampai dengan tahap II yang saat ini sedang berlangsung,” ungkapnya.

Selanjutnya dengan formasi PPPK 9.295 orang, saat ini masih terdapat kekurangan sekitar 2.306 formasi. “Sementara saat ini untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah masih kekurangan ASN,” tegasnya. (*)

Artikel Gubernur Rudy Usulkan Seluruh Tenaga Non-ASN di Kaltim Diangkat Menjadi PPPK pertama kali tampil pada Bontang Post .

Lokasinya di Auditorium Garaha Taman Praja, Bontang Lestari. Pengumuman tersebut mengacu surat wali kota nomor B/800/1.2.2/361/BKPSDM/2025. Merujuk pada pasca sanggah hasil seleksi administrasi calon PPPK.

“Nantinya ada 749 yang telah lolos seleksi administrasi untuk melaju ke tahapan tersebut,” kata Sudi.

Peserta nantinya akan mengikuti seleksi kompetensi. Dengan menggunakan computer asisted test (CAT). Sesuai jadwal yang telah diumumkan peserta wajib hadir dan mengikuti ujian dengan mencetak kartu tanda peserta ujian melalui laman SSCASN BKN.

Menurutnya dalam seleksi tersebut peserta akan menjawab empat jenis materi. Meliputi kompetensi teknis, manajerial, sosial kultural, dan wawancara.

Materi kompetensi teknis ini bertujuan untuk menilai penguasaan, keterampilan, dan sikap yang dapat diamati atau pun dikembangkan sehubungan bidang teknis jabatan. Sementara materi kompetensi manajerial memiliki tujuan menilai komitmen, kemampuan, dan perilaku individu dalam berorganisasi.

Adapun kompetensi sosial kultural memiliki peran untuk menilai pengetahuan dan sikap terkait pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk. Secara otomatis memiliki keberagaman baik dari segi agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai moral, emosi dan prinsip.

“Peserta wajib hadir paling lambat 60 menit sebelum seleksi dimulai, Wajib menggunakan pakaian rapi dan sopan,” ucapnya.

Peserta akan dinyatakan lulus jika berperingkat terbaik. Tiap sesinya nanti akan diisi 100 peserta. BKPSDM memastikan untuk perangkat komputer yang akan digunakan telah siap. Apalagi piranti ini sebelumnya juga digunakan dalam seleksi PPPK tahap pertama dan CPNS.

Selain di Bontang terdapat 20 peserta yang akan menjalani seleksi di luar. Mencakup Kantor Regional IV BKN Makassar, Kantor Regional VI BKN Medan, Kantor Regional II BKN Surabaya, dan UPT BKN Jambi. Khusus di Bontang pelaksanaan seleksi akan berakhir pada 27 April mendatang. (*)

Artikel Ini Jadwal Seleksi PPPK Bontang Tahap II, Diikuti 749 Pelamar pertama kali tampil pada Bontang Post .

Mengingat pemerintah telah menjadwalkan ulang pengangkatan CPNS paling lambat Juni 2025, dari sebelumnya diwacanakan pada Oktober 2025.

Sementara PPPK paling lambat Oktober 2025 dari sebelumnya Maret 2026.

“Kami menunggu arahan teknis pelaksanaannya dari Badan Kepegawaian Negara (BKN),” kata Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Sudi Priyanto.

Disinggung mengenai kepastian waktu pengangkatan, ia belum membeberkan secara rinci.

“Kami masih terus berupaya. Insyaallah, mohon doanya,” pungkasnya.

Sebelumnya, pemerintah akhirnya mempercepat pengangkatan CASN.

“Pengangkatan CASN dipercepat, yaitu untuk CPNS diselesaikan paling lambat bulan Juni 2025, sedangkan untuk PPPK seluruhnya diselesaikan paling lambat pada bulan Oktober 2025,” kata Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Senin (17/3).

Prasetyo memastikan penyelesaian pengangkatan CPNS dan PPPK ini akan ditindaklanjuti dan dilakukan sesuai dengan kesiapan Kementerian/Lembaga serta Pemerintah Daerah (Pemda) masing-masing.

“Penyelesaian pengangkatan ini agar ditindaklanjuti dan dilakukan sesuai dengan kesiapan masing masing kementerian, lembaga dan pemda serta instansi terkait,” tutupnya. (*)

Artikel Soal Pengangkatan CPNS dan PPPK, Pemkot Bontang Tunggu Arahan Pusat pertama kali tampil pada Bontang Post .

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kaltim, Deni Sutrisno, menegaskan proses administrasi sedang berjalan.

“Nomor induk PPPK harus diusulkan paling lambat 10 September 2025. Sementara NIP CPNS, paling lambat 10 Mei 2025. Kami berkomitmen selesai tepat waktu,” ucapnya, Rabu, 19 Maret 2025.

Saat ini, Kaltim masih menuntaskan penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) CPNS. Lalu menunggu seleksi kompetensi tahap kedua PPPK yang dijadwalkan akan digelar Computer Assister Test pada 17 April 2025.

Dari sisi keuangan, Sekretaris Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, memastikan tak ada kendala. “Secara finansial, kita siap. Anggaran belanja pegawai sudah dihitung dan masih dibawah 30 persen dari total APBD 2025,” tuturnya beberapa waktu lalu.

APBD Kaltim 2025 disepakati sebesar Rp 21 triliun. Meski ada efesiensi dari pusat, jumlahnya diperkirakan masih berkisar Rp 20 triliun. Dari total itu, Rp 9,54 triliun dialokasikan untuk belanja pegawai, barang dan jasa, hibah, hingga bantuan sosial.

“Refocusing sudah berjalan dan pembiayaan masih aman,” tutup Sri. (*)

Artikel Kaltim Siap Jalankan Pengangkatan CASN dan PPPK Sesuai Jadwal pertama kali tampil pada Bontang Post .