Kemarin (30/9/2019) Presiden KSPI Said Iqbal dan Presiden KSBSI Andi Ghani Nena Wea bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor. Ghani menuturkan, rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan perlu ditinjau ulang. Sebab, dengan kenaikan mencapai 100 persen, tanggungan hidup akan semakin berat. ”Sangat berpengaruh kepada buruh dan rakyat,” ujar dia saat memberikan keterangan pers.

Bagi buruh, kenaikan iuran tersebut akan sangat terasa karena harus menanggung semua anggota keluarga. Terlebih buruh yang hidup di daerah dengan upah minimum regional (UMR) rendah. Sebagaimana diketahui, masih ada daerah yang menetapkan UMR di bawah Rp 2 juta.

Said Iqbal menambahkan, besarnya porsi untuk iuran BPJS setiap bulan bisa berdampak pada penurunan daya beli buruh. Karena itu, dia berharap rencana tersebut dibatalkan. Setidaknya untuk kelas III. ”Untuk dipertimbangkan agar iuran kelas III tidak dinaikkan,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui, pemerintah berencana menaikkan iuran BPJS mulai tahun depan. Kelas I naik dari Rp 80 ribu menjadi Rp 160 ribu, kelas II Rp 51 ribu menjadi Rp 110 ribu, dan kelas III Rp 25.500 menjadi Rp 52.000. Sementara itu, Joko Widodo mengaku akan menampung semua masukan. Termasuk untuk tidak menaikkan iuran BPJS kelas III. ”Kami pertimbangkan lah,” ujarnya.(jpc)

Artikel Serikat Buruh Tolak Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan pertama kali tampil pada Bontang Post .

Dalam rapat mediasi yang diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTK-PTSP), Selasa (22/5) sempat terjadi perdebatan. Lantaran keinginan para pendemo agar pihak perusahaan membubuhkan tanda tangan kesepakatan bersama nyaris tak terwujud. “Kesepakatan tanggal 15 Mei kemarin karena banyak subkontraktor yang tidak hadir maka penandatanganan dilakukan saat mediasi ini,” tegas perwakilan SBSI, Wahyudi.

Bila tidak maka perwakilan pendemo menyatakan perusahaan inkonsisten. Bahkan massa bakal diturunkan lebih banyak lagi di aksi selanjutnya. “Saya duduk dan berbicara di sini mewakili ratusan teman saya. Mohon rapat ini jangan ditutup, saya curiga ini ada pesanan,” tudingnya.

Menanggapi hal tersebut, Kabid Pelatihan, Produktivitas, dan Penempatan Tenaga Kerja Ikhwan Agus mengatakan bahwa dalam memimpin rapat ini tidak ada pesanan dari pihak manapun. “Kalau saya ada pesanan, batal puasa saya,” ucap Ikhwan Agus.

Suhu yang tak normal membuat pimpinan perusahaan angkat bicara. Sigit Wibowo, Construction Manager PT D&C Engineer Company mengatakan, tuntutan para demostrasi dirasa tidak ada masalah. “Tergantung PT Wika saya ikut saja,” tutur Sigit.

Ia pun juga meminta kepada pendemo agar tidak mempolitisasi kesepakatan ini dengan hal di luar tuntutan. Terdapat tujuh perusahaan yang akhirnya bersedia menandatangani kesepakatan di spanduk, yaitu PT Graha Power Kaltim (GPK), PT Chengda, PT Wika, PT D&C Engineer Company, PT ZTPI, PT Varia Beton, dan PT BPP.

Adapun tuntutannya ialah mengutamakan tenaga kerja lokal, memberikan upah sesuai UMK, serta melengkapi tenaga kerja dengan BPJS. (ak)

Artikel Tuntutan Serikat Buruh Diakomodir  pertama kali tampil pada Bontang Post .