BONTANG – Tuntutan yang diberikan oleh Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Bontang dalam aksi demonstrasi pekan lalu mendapat respon. Baik itu dari owner, kontraktor utama, maupun subkontraktor proyek pembangunan PLTU 2×100 MW, Teluk Kadere, Bontang Lestari.
Dalam rapat mediasi yang diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTK-PTSP), Selasa (22/5) sempat terjadi perdebatan. Lantaran keinginan para pendemo agar pihak perusahaan membubuhkan tanda tangan kesepakatan bersama nyaris tak terwujud. “Kesepakatan tanggal 15 Mei kemarin karena banyak subkontraktor yang tidak hadir maka penandatanganan dilakukan saat mediasi ini,” tegas perwakilan SBSI, Wahyudi.
Bila tidak maka perwakilan pendemo menyatakan perusahaan inkonsisten. Bahkan massa bakal diturunkan lebih banyak lagi di aksi selanjutnya. “Saya duduk dan berbicara di sini mewakili ratusan teman saya. Mohon rapat ini jangan ditutup, saya curiga ini ada pesanan,” tudingnya.
Menanggapi hal tersebut, Kabid Pelatihan, Produktivitas, dan Penempatan Tenaga Kerja Ikhwan Agus mengatakan bahwa dalam memimpin rapat ini tidak ada pesanan dari pihak manapun. “Kalau saya ada pesanan, batal puasa saya,” ucap Ikhwan Agus.
Suhu yang tak normal membuat pimpinan perusahaan angkat bicara. Sigit Wibowo, Construction Manager PT D&C Engineer Company mengatakan, tuntutan para demostrasi dirasa tidak ada masalah. “Tergantung PT Wika saya ikut saja,” tutur Sigit.
Ia pun juga meminta kepada pendemo agar tidak mempolitisasi kesepakatan ini dengan hal di luar tuntutan. Terdapat tujuh perusahaan yang akhirnya bersedia menandatangani kesepakatan di spanduk, yaitu PT Graha Power Kaltim (GPK), PT Chengda, PT Wika, PT D&C Engineer Company, PT ZTPI, PT Varia Beton, dan PT BPP.
Adapun tuntutannya ialah mengutamakan tenaga kerja lokal, memberikan upah sesuai UMK, serta melengkapi tenaga kerja dengan BPJS. (ak)
