Hingga Rabu (2/9), sebanyak 500 santri telah dilarikan ke sejumlah fasilitas kesehatan akibat kejadian tersebut.

Para korban tersebar di delapan rumah sakit di wilayah Sidoarjo. Dari total tersebut, sebanyak 320 santri telah diperbolehkan pulang setelah mendapat penanganan medis.

Sementara itu, 115 santri masih menjalani observasi dan 65 lainnya harus menjalani rawat inap.

RSUD Notopuro Sidoarjo menjadi fasilitas kesehatan dengan jumlah pasien terbanyak, yakni mencapai 334 santri.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 239 pasien telah diperbolehkan pulang. Sebanyak 92 pasien masih dalam tahap observasi, sedangkan tiga pasien lainnya menjalani rawat inap.

Korban lainnya tersebar di sejumlah fasilitas kesehatan. RS Siti Hajar menangani 74 pasien, RSU Aisyiyah Siti Fatimah sebanyak 47 pasien, RS Delta Surya 20 pasien, dan RS Pusura 13 pasien.

Kemudian, RS Arafah Anwar Medika menangani tiga pasien dan RS Anwar Medika satu pasien.

Sementara itu, RS Pusdik Bhayangkara Porong menampung delapan santri. Seluruhnya masih menjalani perawatan intensif.

“Sampai pagi tadi masih ada 8 santri yang menjalani rawat inap,” kata Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Pusdik Porong, Zaid, Rabu (2/9). (KP)

Artikel 500 Santri Keracunan Usai Santap MBG di Sidoarjo, Puluhan Masih Dirawat pertama kali tampil pada Bontang Post .

Dari jumlah tersebut, 21 orang dibawa ke RS LNG Badak untuk mendapatkan penanganan medis. Sementara sebagian lainnya mendapat observasi di lingkungan sekolah.

Keluhan mulai dirasakan setelah siswa dan guru menyantap menu MBG sekitar pukul 09.50 Wita. Menu yang dibagikan terdiri dari nasi gurih, ayam suwir, tumis wortel, oseng tahu, dan buah jeruk.

Seiring kegiatan belajar berlangsung, sejumlah siswa mulai mengeluhkan kondisi tubuh mereka. Beberapa di antaranya mengalami mual hingga muntah dan kemudian dipulangkan oleh pihak sekolah.

Kepala SMP Vidatra, Solikhin, membenarkan adanya siswa dan guru yang mengalami keluhan tersebut. Pihak sekolah langsung melakukan penanganan dengan melibatkan tenaga kesehatan.

“Benar, Mas. Ada dibawa ke RS LNG dan dipulangkan,” ujarnya.

Menurut Solikhin, kejadian tersebut merupakan yang pertama kali terjadi selama pelaksanaan program MBG di sekolahnya. Pihak sekolah langsung melakukan penanganan setelah mengetahui adanya siswa yang mulai mengalami keluhan.

“Ini kejadian pertama kali,” tuturnya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, sejumlah siswa mulai dipulangkan sekitar pukul 13.00 Wita setelah mengalami mual dan muntah saat mengikuti pembelajaran.

Salah seorang siswa mengaku merasakan mual setelah menyantap menu yang dibagikan. Ia menyebut hanya mengonsumsi sebagian makanan yang tersedia.

“Banyak yang mual-mual. Sekitar puluhan tadi dipulangkan. Saya makan nasi dan ayamnya. Tahu saya makan satu. Sayurnya tidak saya makan,” ujarnya.

Diketahui, suplai MBG untuk SMP Vidatra berasal dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Bontang Selatan 5.

Hingga berita ini diterbitkan, belum diketahui penyebab pasti munculnya keluhan yang dialami siswa dan guru tersebut.

Bontang Post masih berupaya mengonfirmasi Kepala SPPG Bontang, Surya Dwi Saputra. Namun, hingga berita ini diterbitkan, yang bersangkutan belum memberikan respons. (*)

Artikel 36 Siswa dan Guru SMP Vidatra Bontang Mual Usai Santap MBG, 21 Orang Dilarikan ke Rumah Sakit pertama kali tampil pada Bontang Post .

Insiden tersebut juga menjadi perhatian serius BGN untuk memperketat pengawasan terhadap seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Evaluasi dilakukan guna memastikan seluruh proses penyediaan makanan berjalan sesuai standar keamanan pangan.

Selain menghentikan sementara operasional dapur yang terlibat, BGN mempercepat pembenahan sistem pengawasan, termasuk penerapan sistem digital yang memungkinkan setiap tahapan produksi makanan dipantau secara menyeluruh.

BGN Tegaskan Tidak Ada Toleransi

Kepala Badan Gizi Nasional, Sudaryono, menegaskan pihaknya tidak akan memberikan toleransi terhadap pelanggaran yang berpotensi membahayakan penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis.

Usai menjenguk para korban di sejumlah rumah sakit di Kota Semarang, Sabtu (1/8), Sudaryono menegaskan komitmen tersebut.

“Saya sebagai Kepala Badan Gizi yang baru memastikan zero tolerance terhadap keracunan, zero tolerance terhadap tindak pidana korupsi dan praktik-praktik penyimpangan. Tidak boleh lagi ada titip-menitip uang maupun pelanggaran lainnya,” kata Sudaryono, dikutip dari Akurat.co, Senin (3/8).

Ia juga meminta seluruh petugas SPPG mematuhi standar operasional prosedur (SOP) secara ketat agar kejadian serupa tidak terulang.

“Kalau ada petugas yang tidak mau mengikuti SOP, seperti tidak mencuci tangan, tidak memakai sarung tangan atau masker, harus dikeluarkan. Ini menyangkut kesehatan dan nyawa seseorang, jadi tidak boleh ditoleransi,” tegasnya.

Dapur MBG Disuspensi

Sebagai tindak lanjut, BGN menghentikan sementara operasional SPPG Karangturi yang memasok makanan ke SMK Negeri 6 Semarang.

Selain itu, surat peringatan juga diberikan kepada pengelola dapur, yayasan mitra, serta koordinator wilayah sambil menunggu hasil penyelidikan.

“Dapurnya kami suspend sambil menunggu hasil investigasi. Semua pihak yang terlibat juga kami beri peringatan,” ujarnya.

Menurut Sudaryono, investigasi masih berlangsung untuk memastikan penyebab dugaan keracunan melalui pemeriksaan laboratorium terhadap sampel makanan. Dugaan sementara mengarah pada beberapa bahan makanan, seperti daun singkong dan bumbu rendang, maupun kemungkinan makanan dimasak terlalu lama sebelum didistribusikan.

“Hasil laboratorium kami perkirakan keluar sekitar lima sampai tujuh hari kerja. Setelah itu baru bisa dipastikan penyebabnya,” katanya.

707 Orang Alami Gejala

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Semarang, sebanyak 707 orang diduga mengalami keracunan setelah mengonsumsi menu MBG pada Jumat (31/7). Jumlah tersebut terdiri dari 693 siswa dan 14 guru SMK Negeri 6 Semarang.

Sebagian besar korban mengalami gejala berupa pusing, mual, muntah, dan diare. Dari jumlah tersebut, 13 orang menjalani perawatan di rumah sakit maupun puskesmas, sedangkan lainnya mendapat penanganan sesuai kondisi masing-masing.

Dalam kunjungannya, Sudaryono juga mendatangi RS Permata Medika, RS Bhakti Tamtama, dan RS Pantiwilasa Citarum untuk memastikan kondisi korban yang masih menjalani perawatan.

BGN Percepat Pengawasan Digital

Insiden ini turut mendorong BGN mempercepat penerapan sistem digital dalam pengelolaan Program Makan Bergizi Gratis.

Melalui sistem tersebut, seluruh tahapan produksi makanan akan terdokumentasi secara real time, mulai dari pemotongan bahan, proses memasak, penggunaan bumbu, hingga distribusi kepada penerima manfaat.

Menurut Sudaryono, sistem tersebut akan memudahkan pengawasan sekaligus mempercepat penelusuran apabila terjadi persoalan keamanan pangan di kemudian hari.

“Kami sedang kebut penerapan sistem ini. Nanti semua proses, mulai kapan sayur dipotong, kapan dimasak, bahan apa yang digunakan, semuanya tercatat dan bisa dimonitor,” pungkasnya. (KP)

Artikel 707 Siswa dan Guru di Semarang Diduga Keracunan MBG, BGN Hentikan Operasional Dapur Karangturi pertama kali tampil pada Bontang Post .

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Kaltim, Toni Yuswanto, membenarkan adanya surat internal dari Kejagung yang memerintahkan seluruh kejaksaan negeri (Kejari) menghentikan aktivitas pulbaket yang sebelumnya telah dijalankan.

Menurut Toni, keputusan itu diambil karena masa penugasan pulbaket telah berakhir. Kejagung kemudian menerbitkan surat baru sebagai dasar penghentian kegiatan tersebut.

“Instruksi pulbaket sebelumnya memang memiliki masa berlaku. Setelah itu selesai, terbit instruksi untuk menghentikan kegiatan tersebut,” ujarnya saat dikonfirmasi, Selasa (15/7/2026).

Ia menegaskan, penghentian pulbaket merupakan kebijakan administratif yang mengatur pelaksanaan tugas di lingkungan kejaksaan. Langkah tersebut juga dimaksudkan sebagai bentuk pengawasan agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan dalam pelaksanaan tugas.

“Surat itu murni bersifat administratif, berupa imbauan dan langkah antisipatif. Tidak ada kaitannya dengan isu lain yang berkembang,” tegasnya.

Menindaklanjuti arahan tersebut, Kejati Kaltim telah menginstruksikan seluruh Kejari di wilayahnya untuk menghentikan seluruh aktivitas pulbaket yang masih berjalan.

Sementara itu, data dan informasi yang telah dihimpun selama proses pengumpulan sebelumnya akan dikompilasi dan diteruskan kepada Kejaksaan Agung sebagai bagian dari pelaporan hasil penugasan. (KP)

Artikel Jalankan Instruksi Kejagung, Seluruh Kejari di Kaltim Hentikan Pulbaket Program MBG pertama kali tampil pada Bontang Post .

Artikel Kejari Bontang Akan Periksa Seluruh Pengelola Dapur MBG pertama kali tampil pada Bontang Post .

Tersangka baru yang ditetapkan adalah Andri Mulyono (AM), Komisaris PT Yasa Artha Trimanunggal (PT YAT), perusahaan yang memenangkan proyek pengadaan motor listrik tersebut.

Dengan penetapan AM, jumlah tersangka dalam perkara ini bertambah menjadi lima orang. Sebelumnya, penyidik telah menetapkan Dadan Hindayana, Soni Sonjaya, Lodewyk Pusung, dan Asep Yusuf Somantri sebagai tersangka.

Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi, mengatakan tersangka diduga melakukan penggelembungan harga atau mark up pada setiap unit motor listrik yang diadakan.

“Saudara AM secara melawan hukum melakukan penggelembungan harga atau mark up untuk setiap unit sepeda motor listrik dengan tujuan mendekati pagu yang tersedia dalam pengadaan tersebut,” kata Syarief dalam konferensi pers di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta, Sabtu (13/6).

Menurut penyidik, besaran pasti nilai mark up masih dalam proses penghitungan. Namun, Kejagung menilai harga yang digunakan dalam pengadaan tersebut tidak wajar.

Penyidik juga menemukan dugaan pengondisian dalam penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Kerangka Acuan Kerja (KAK). Harga yang tercantum dalam HPS disebut hampir sama dengan nilai pengadaan yang disepakati.

“Berapa nilai per unit motor listrik berdasarkan HPS itu. Kurang lebih sama dengan nilai pengadaan. Sekitar Rp47 juta per unit,” ujar Syarief.

Selain dugaan mark up, penyidik turut menyoroti proses pencairan pembayaran proyek. Kejagung menduga Andri Mulyono menerima pembayaran penuh meski terdapat permasalahan dalam pelaksanaan pengadaan.

“Saudara AM secara melawan hukum telah mendapatkan bayaran penuh 100 persen atas pengadaan sepeda motor listrik sesuai dengan berita acara serah terima yang telah dimanipulasi,” katanya.

Penyidik saat ini masih mendalami alur pembayaran serta kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam proyek tersebut.

Dalam penyidikan, Kejagung juga menemukan dugaan ketidaksesuaian spesifikasi motor listrik yang disediakan dengan perencanaan awal proyek. Penyidik menduga terjadi penurunan kualitas barang dibandingkan spesifikasi yang telah ditetapkan.

“Seolah-olah perakitan sepeda motor telah selesai dan sesuai spesifikasi, padahal harga dan spesifikasi motor listrik tersebut tidak sesuai dengan standar barang dan kebutuhan,” ujar Syarief.

Temuan tersebut menjadi dasar bagi penyidik untuk menghitung potensi kerugian negara dalam proyek pengadaan motor listrik senilai Rp1,1 triliun itu.

Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Andri Mulyono langsung ditahan selama 20 hari di Rumah Tahanan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk kepentingan penyidikan.

Kejagung menegaskan pengusutan perkara ini masih terus dikembangkan guna mengungkap pihak-pihak lain yang diduga terlibat. (KP)

Artikel Kejagung Bongkar Dugaan Mark Up Motor Listrik Program MBG Rp1,1 Triliun pertama kali tampil pada Bontang Post .

Keputusan tersebut tertuang dalam Surat Pemberitahuan SPPG Bontang Selatan 05 Yayasan Ainia Rasiyifa Lil Ummah Nomor 01/SPb/SPPGBS05/VI/2026 tertanggal 9 Juni 2026.

Koordinator SPPG Bontang Selatan 05, Aldila Huud, membenarkan penghentian sementara operasional dapur MBG tersebut. Menurutnya, kendala yang dihadapi murni disebabkan keterlambatan pencairan dana operasional.

“SPPG Bontang Selatan 05 sementara berhenti karena dana operasional belum masuk. Untuk kapan kembali beroperasi, kami masih menunggu perkembangan proses pencairan,” ujarnya saat dikonfirmasi, Rabu (10/6/2026).

Aldila mengatakan pihaknya telah melaporkan kondisi tersebut kepada Badan Gizi Nasional (BGN). Saat ini, proses pendataan terhadap dapur MBG yang belum menerima pencairan dana masih berlangsung.

Berdasarkan informasi yang diterima pengelola, pencairan dana operasional berpotensi dilakukan dalam waktu dekat.

“Kemarin sudah dilakukan pendataan dapur yang belum menerima dana. Kalau prosesnya lancar, kemungkinan pencairan bisa dilakukan Kamis atau Jumat ini,” katanya.

Ia menjelaskan mekanisme pendanaan program MBG dilakukan melalui pemantauan saldo operasional setiap dapur oleh pemerintah pusat. Ketika saldo berada di bawah batas tertentu, pemerintah akan melakukan penambahan dana untuk menjaga kelancaran operasional.

“Biasanya ketika saldo berada di bawah Rp150 juta hingga Rp200 juta akan dilakukan top up sampai sekitar Rp500 juta. Kemungkinan kali ini ada kendala administrasi atau pendataan sehingga pencairannya terlambat,” jelasnya.

Aldila menegaskan persoalan keterlambatan dana operasional hanya terjadi di SPPG Bontang Selatan 05. Sementara dapur MBG lainnya di Kota Bontang masih beroperasi normal.

“Kalau yang terkendala dana operasional di Bontang Selatan baru dapur lima. Dapur lainnya masih berjalan,” terangnya.

Penghentian layanan juga berdampak pada tenaga kerja yang bertugas di dapur tersebut. Selama operasional dihentikan, para pekerja untuk sementara diliburkan karena sistem honor mengikuti aktivitas dapur.

“Karena operasional berhenti, tenaga kerja sementara diliburkan. Sistem honornya memang mengikuti kegiatan operasional dapur,” tambahnya.

Berdasarkan data SPPG Bontang Selatan 05, sebanyak 2.398 penerima manfaat terdampak penghentian sementara layanan tersebut. Mereka terdiri dari siswa, guru, tenaga nonkependidikan, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

Distribusi MBG dari dapur tersebut mencakup sejumlah sekolah dan lembaga pendidikan di Bontang Selatan, termasuk layanan untuk beberapa posyandu yang melayani ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. (ak)

Artikel Dana Operasional Belum Cair, Dapur MBG Bontang Selatan 05 Setop Sementara pertama kali tampil pada Bontang Post .

Informasi penghentian layanan tersebut telah disampaikan kepada sekolah dan posyandu yang selama ini menjadi sasaran program. SPPG Bontang Utara 2 diketahui melayani enam sekolah dan lima posyandu di wilayah Bontang Utara.

Kepala Regional SPPG Bontang, Surya Dwi Saputra, membenarkan penghentian sementara operasional dapur MBG tersebut. Menurutnya, kendala terjadi karena dana operasional dari Badan Gizi Nasional (BGN) belum diterima oleh pengelola.

“Benar, ada beberapa dapur yang sementara berhenti beroperasi karena persoalan teknis pembayaran dari pusat,” ujarnya.

Ia menjelaskan, pencairan dana operasional yang sebelumnya dijadwalkan pada awal pekan ini mengalami penundaan. Akibatnya, pengelola dapur tidak dapat melanjutkan proses produksi dan distribusi makanan kepada para penerima manfaat.

Meski demikian, Surya belum dapat memastikan kapan operasional dapur akan kembali normal. Saat ini pihaknya masih menunggu proses pencairan anggaran dari pemerintah pusat.

“Untuk waktunya kami belum tahu sampai kapan. Tapi semoga saja bisa secepatnya,” katanya.

Selain SPPG Bontang Utara 2, dua dapur MBG di wilayah Bontang Selatan juga masih belum beroperasi. Namun penghentian layanan di lokasi tersebut disebabkan proses evaluasi karena belum memenuhi sejumlah persyaratan yang ditetapkan Badan Gizi Nasional.

Kondisi ini membuat ribuan penerima manfaat program MBG di Kota Bontang untuk sementara belum mendapatkan layanan hingga permasalahan operasional dan administrasi tersebut terselesaikan. (*)

Artikel Dana Operasional Belum Cair, SPPG Bontang Utara 2 Setop Sementara Layanan MBG pertama kali tampil pada Bontang Post .