Kepala Subseksi Teknologi Informasi, Intelijen, dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas III Bontang, Budiman, mengatakan sekitar 160 TKA bekerja di proyek pembangunan pabrik soda ash.

Selain itu, PT Graha Power Kaltim (GPK) di Bontang Lestari mempekerjakan sekitar 70 TKA. Sementara PT Indominco Mandiri memiliki tiga pekerja asing dan PT Black Bear Resources Indonesia (BBRI), satu orang. Sisanya tersebar di sejumlah perusahaan industri lainnya.

“Masa berlaku izin kerja mereka juga berbeda-beda. Ada yang enam bulan, dan ada yang satu tahun,” ujarnya saat ditemui, Senin (27/7/2026).

Budiman memastikan seluruh pekerja asing yang bekerja di Bontang telah mengantongi dokumen keimigrasian yang dipersyaratkan. Setiap perusahaan juga wajib melaporkan keberadaan TKA dengan melampirkan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), Izin Penggunaan Tenaga Kerja Asing (IPTKA), serta visa kerja yang masih berlaku.

Untuk memastikan kepatuhan tersebut, Imigrasi Bontang secara berkala melakukan pengawasan langsung ke perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing. “Belum lama ini kami juga melakukan pengecekan untuk memastikan aktivitas mereka sesuai dengan izin yang dimiliki,” ungkapnya.

Hingga saat ini, kata Budiman, belum ditemukan TKA yang melanggar masa berlaku visa. Menurutnya, perusahaan cukup disiplin mengurus perpanjangan izin karena sanksi overstay mencapai Rp1 juta per hari. (*)

Artikel 260 Tenaga Kerja Asing Bekerja di Bontang, Mayoritas dari Tiongkok pertama kali tampil pada Bontang Post .

BONTANGPOST.ID, Bontang – Kota Bontang berhasil menjadi daerah dengan capaian terbaik di Kalimantan Timur pada Tes Kemampuan Akademik (TKA) 2026 jenjang sekolah menengah pertama (SMP).

Artikel Bontang Sabet Peringkat Pertama TKA SMP 2026, Ungguli Balikpapan dan Samarinda pertama kali tampil pada Bontang Post .

Salah satu upaya yang dilakukan adalah menjalin koordinasi dengan penyedia layanan listrik dan jaringan internet agar pelaksanaan ujian berbasis komputer dapat berjalan tanpa hambatan.

Sekretaris Disdikbud Bontang, Saparuddin, mengatakan pihaknya akan melakukan komunikasi awal dengan Perusahaan Listrik Negara (PLN) guna mengantisipasi kemungkinan pemadaman listrik saat ujian berlangsung.

“Nanti kalau sudah mendekati pelaksanaan juga kita akan menyurati lagi,” ujar Saparuddin.

Selain itu, Disdikbud juga akan berkoordinasi dengan Telkom untuk memastikan jaringan internet tetap stabil selama pelaksanaan TKA. Hal ini dinilai penting karena ujian dilaksanakan menggunakan sistem berbasis komputer yang sangat bergantung pada koneksi internet.

“Nanti kita juga menyurati Telkom terkait jaringan supaya lancar selama TKA berlangsung,” tambahnya.

Meski demikian, untuk kesiapan teknis di tingkat sekolah, Disdikbud menyerahkan pengaturannya kepada masing-masing satuan pendidikan.

Menurut Saparuddin, hal-hal seperti penyediaan generator set (genset) atau perangkat cadangan merupakan bagian dari kesiapan teknis sekolah.

“Kalau yang teknis seperti itu langsung ke sekolah saja,” katanya.

Disdikbud sendiri lebih berfokus pada koordinasi serta memastikan kebijakan dari pemerintah pusat dapat dijalankan dengan baik di daerah.

Ia berharap pelaksanaan TKA tahun ini dapat berjalan lancar tanpa kendala berarti. Saparuddin juga berharap siswa di Bontang dapat memperoleh hasil yang memuaskan.

“Kalau kita tentu berharap nilainya bagus. Tapi yang bekerja kan siswa,” ujarnya.

Ia menambahkan, dinas hanya memberikan dukungan melalui pembinaan dan fasilitasi kepada sekolah, sementara proses pembelajaran dan kesiapan menghadapi ujian sepenuhnya menjadi tanggung jawab siswa dan guru di masing-masing sekolah. (ak)

Artikel Disdikbud Bontang Antisipasi Gangguan Listrik dan Internet saat TKA 2026 pertama kali tampil pada Bontang Post .

Saat ini seluruh sekolah tengah menjalani tahapan gladi bersih sebagai bagian dari persiapan sebelum ujian utama digelar pada April mendatang.

Sekretaris Disdikbud Bontang, Saparuddin, mengatakan gladi bersih telah dilaksanakan oleh sekolah-sekolah sesuai jadwal yang ditetapkan pemerintah pusat.

“Sekarang ini lagi gladi bersih. Kalau terkait jadwal dan teknisnya memang langsung di bidang yang menangani,” kata Saparuddin.

Ia memastikan pelaksanaan gladi bersih berjalan di seluruh sekolah tanpa kendala berarti. Seluruh satuan pendidikan juga melaksanakan simulasi secara mandiri tanpa harus bergabung dengan sekolah lain.

Menurutnya, setiap sekolah mampu menyelenggarakan ujian secara mandiri meskipun pelaksanaan TKA dibagi dalam beberapa sesi.

“Kalau datanya, tidak ada sekolah yang bergabung dengan sekolah lain. Semua melaksanakan sendiri-sendiri. Sistemnya memang bisa sampai empat sesi seperti ANBK,” ujarnya.

Sistem sesi tersebut dilakukan untuk menyesuaikan jumlah perangkat komputer yang tersedia di sekolah. Dengan sistem ini, pelaksanaan ujian tetap dapat berjalan meski jumlah perangkat terbatas.

Sebagai informasi, pelaksanaan TKA tahun 2026 dibagi dalam beberapa tahapan. Gladi bersih dilaksanakan pada 9–17 Maret 2026.

Sementara itu, ujian utama untuk jenjang SMP dijadwalkan berlangsung pada 6–16 April 2026. Adapun pelaksanaan TKA untuk siswa SD akan digelar pada 20–30 April 2026.

Saparuddin menjelaskan, gladi bersih menjadi tahap penting untuk memastikan seluruh sistem berjalan normal sebelum ujian utama dilaksanakan.

“Buktinya kan mereka sudah mulai kemarin menjalani gladi bersih,” tuturnya.

Selain memastikan kesiapan teknis, gladi bersih juga bertujuan membiasakan siswa dengan sistem ujian berbasis komputer yang digunakan dalam TKA.

Setelah pelaksanaan ujian utama, pemerintah juga menyiapkan jadwal TKA susulan pada 11–17 Mei 2026.

Sementara proses pengolahan hasil dijadwalkan berlangsung pada 18–23 Mei 2026, dan hasil TKA akan diumumkan secara resmi pada 24 Mei 2026.

Disdikbud Bontang berharap seluruh tahapan dapat berjalan lancar sehingga pelaksanaan TKA tahun ini berlangsung optimal di seluruh sekolah. (ak)

Artikel Sekolah di Bontang Bersiap Hadapi Ujian Akademik SD dan SMP Bulan Depan pertama kali tampil pada Bontang Post .

“Data yang kami sampaikan kepada DPMTK-PTSP benar adanya, hanya tujuh orang tenaga asing,” kata Sigit usai bertemu dengan para demonstran, Selasa (1/8) kemarin.

Bahkan ia menyebut jikalau isu TKA menduduki jabatan sekelas Divisi Sumber Daya Manusia atau Human Resources Departement (HRD) tidak benar. Dikatakannya, paling rendah tenaga asing tersebut menjabat posisi surveyor.

“Itu miss komunikasi dari isu yang berkembang. Kalau mau diperiksa bisa datang ke kantor,” ujarnya.

Dipaparkan Sigit, di perusahaannya terdapat beberapa divisi. Mulai dari divisi sipil, mekanik-eletrik, Health Safety Environment (HSE), general electric (GE), cost control, dan purchasing (pembelian material). “Hanya departemen mekanik-eletrik yang banyak tenaga Tiongkoknya,” ulasnya.

Sehubungan dengan kabar dipulangkannya beberapa TKA, Sigit menuturkan bukan dari perusahaannya. Dikarenakan perusahaannya mewajibkan pengurusan Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing (Imta). Sepengetahuannya, tenaga asing yang dimaksud hendak mengerjakan pembuatan pangkalan kecil atau jetty.

“Kemarin ada yang rencana tidak memakai Imta sudah kami tegur keras. Dengan cara kerja sama dengan aparat kepolisian dan TNI,” ungkapnya.

Saat ini, di divisi sipil dari enam tenaga kerja, tiga berasal dari lokal dan tiga berasal dari luar Bontang. Sementara untuk divisi mekanik-elektrik membutuhkan enam tenaga kerja lokal dalam waktu dekat. Sigit berujar saat ini jumlahnya masih satu orang saja di divisi tersebut.

Proyeksi ke depan, baik PT D&C Engineer Company maupun subkontraktor di bawahnya membutuhkan total 1.200 tenaga kerja. Dikatakannya penggunaan TKA di bawah 15 persen dari total rencana karyawan. Sementara untuk penggunaan tenaga lokal direncanakan menyentuh angka 70 persen. Untuk PT D&C Engineer Company akan menambah 45 tenaga kerja lokal lagi.

“Karena kami quality control jadi sedikit membutuhkan tenaga kerja. Jadi orang Tiongkok kerja di lapangan kalau sudah selesai nantinya kami yang cek. Sehingga yang melakukan pemeriksaan itu orang Indonesia termasuk Bontang,” pungkasnya. (ak)

Artikel Perusahaan Bantah Jumlah TKA Ratusan  pertama kali tampil pada Bontang Post .

“Jadi kemarin (dua hari lalu, Red.) pagi sudah saya tegaskan kepada bidang Hubungan Industrial maupun bidang Pelatihan, Produktivitas, dan Penempatan Tenaga Kerja untuk cross check data dengan masing-masing perusahaan,” kata Puguh di sela-sela menemui para demonstran yang menolak TKA, Selasa (1/8) kemarin.

Hasilnya, sebanyak 38 TKA bekerja di proyek strategis nasional tersebut. Rinciannya untuk PT Graha Power Kaltim (GPK) sejumlah dua tenaga asing. Jumlah yang sama juga dipekerjakan oleh main kontraktor yakni PT Chengda, PT D&C Engineer Company, dan PT Zhejiang Tenaga Pembangunan Indonesia (ZTPI) sama-sama merekrut 11 orang tenaga asing. Total terbanyak disandang oleh PT Jianxi Water and Hydropower dengan 12 pekerja asal Tiongkok. (selengkapnya lihat infografis)

“Jadi tidak benar isu yang mengatakan sekira 100 TKA yang bekerja di PLTU Teluk Kadere,” tuturnya.

Dari 38 TKA tersebut, seluruhnya telah mempunyai Kartu Izin Tinggal Terbatas (Kitas). Dituturkan Puguh, sebelumnya Bagian Pengawasan Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kaltim pun telah turun ke lapangan pekan lalu. Ditemukan sekira 36 TKA yang tidak lengkap dokumennya.

“TKA yang dipulangkan saya belum mengetahui dari perusahaan mana saja, karena datanya ada di Disnakertrans Kaltim. Dikarenakan kewenangan bagian pengawasan ada di sana (tingkat provinsi, Red.),” ujarnya.

Puguh mengatakan, nantinya data yang valid akan diterbitkan sebuah dokumen. Berbentuk laporan kedatangan atau keberadaan tenaga asing. Redaksi Bontang Post juga mendapatkan data bahwa terdapat 70 TKA yang belum lapor keberadaannya ke DPMTK-PTSP. Baik masih dalam proses pengurusan izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Imta) maupun Kitas.

Sementara tenaga kerja lokal yang digunakan oleh 19 perusahaan pembangunan PLTU sejumlah 514 orang. Sedangkan tenaga kerja luar Bontang atau disebut organik jumlahnya mencapai 377 orang. (ak)

DATA TENAGA KERJA PROYEK PLTU 2×100 MW TELUK KADERE-BONTANG LESTARI

Perusahaan                                                        Jumlah Tenaga Kerja

Lokal       Organik    TKA

PT Graha Power Kaltim                                     13                2          2

PT Chengda                                                         12                2          2

PT D&C Engineer Company                             19                17        11

PT Varia Usaha Beton                                       24                8          0

PT Wijaya Karya                                                 194              223      0

PT Berdikari Pondasi Perkasa                           24                23        0

PT Kaltim Jasa Security                                      28                0          0

PT Budi Bakti Prima                                             11                47        0

PT Nawakara                                                          28               0          0

PT Ray Anjerrah Resources                                   73             0          0

PT Jiangxi Water & Hydropower Construction  0              4          12

PT Panca Duta Perkasa                                           0                8          0

PT ZTPI                                                                     14              9          11

CV Putra Jaya Abadi                                             50               11        0

PT Tugu Beton                                                        8                7          0

PT Ghazindo                                                          3                12        0

CV Husna Mega jaya                                             5                0          0

PT Axia Tekindo Semesta                                     6                4          0

CV Hariady Jaya                                                    2                0          0

Total                                                                        514              377      38

Sumber : DPMTK-PTSP

Artikel Data TKA Sudah Valid pertama kali tampil pada Bontang Post .

“Saya tidak bisa ke sana (Teluk Kadere, Red.) karena ada tamu, tolong hargai saya! Kita sama-sama saling menghargai dan sama-sama berjuang,” tegas Neni saat menyambut para peserta aksi unjuk rasa di halaman Kantor Wali Kota Bontang, Kelurahan Bontang Lestari, Rabu (1/8) kemarin.

Dikatakan Neni, pihaknya juga sama-sama menuntut keadilan. Namun demikian, terkait investasi, tentu Pemkot Bontang akan berupaya agar investor mudah masuk di Bontang.

Memang kata dia, jumlah pengangguran di Bontang ada sebanyak 7 ribu orang dan belum semua terakomodir dengan adanya beberapa proyek strategis nasional. “Tetapi sudah ada sebagian yang bekerja, Alhamdulillah perjuangan saya waktu menjadi DPR RI tidak sia-sia, di mana Bontang dapat proyek 2,100 megawatt,” ujarnya.

Padahal sebelumnya, ground ekonomi di Bontang minus 0,8 persen, tetapi saat ini menjadi positif. Bahkan pengurangan pun menurun menjadi 1.000 orang.

Menyampaikan hal itu, para peserta aksi malah semakin menyoraki pernyataan Neni.

Neni melanjutkan, jika nanti masih akan ada proyek lainnya yang membutuhkan pekerja. Apalagi, sebentar lagi akan dibangun kilang minyak goreng dan dirinya komitmen untuk mengurangi pengangguran. “Untuk PT Wilmar yang memproduksi minyak goreng saya komitmen harus memprioritaskan warga lokal Bontang, apalagi masih banyak tenaga lokal Bontang yang mempunyai kemampuan sama seperti TKA, dan PTSP diharapkan bisa mengakomodirnya,” bebernya.

Meski Neni terus menjelaskan upayanya untuk mengentaskan pengangguran, para peserta aksi tetap saja riuh bersorak. Alhasil, Neni pun sedikit meninggikan suaranya dan berulang kali mengatakan tolong hargai dia. “Tolong hargai saya, ketika bapak-bapak berbicara saya diam, maka saya minta tolong hargai saya, kita sama-sama menghargai,” ungkapnya.

Disebutkan Neni, usai muncul aksi menolak TKA yang diterima Wakil Wali Kota Bontang Basri Rase beberapa waktu lalu, pemkot langsung menggelar rapat bersama perwakilan perusahaan. “Hasilnya, ada data sebanyak 38 TKA asal Tiongkok yang bekerja dan memiliki Imta,” kata Neni.

Menanggapi hal itu, Ketua Dewan Pembinan Aliansi Kaltim Bersatu (Alkab) Bontang Herman Saribanong yang juga Ketua Kadin Bontang mengatakan bahwa data 38 TKA itu yang legal. Maka selebihnya ilegal. Karena dirinya memiliki data ada sekira 103 orang TKA di sana. Maka dengan Perda Bontang nomor 1 tahun 2009 Satpol PP Bontang berhak melakukan penegakkan hukum.

Pernyataan itu langsung dipotong Neni yang mengatakan Perda Bontang bisa gugur ketika ada peraturan yang lebih tinggi yakni Peraturan Presiden (perpres) 20 tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Apalagi, pada proyek itu yang membangkitkan listrik tenaga uap sangat dibutuhkan oleh masyarakat. “Saya menghargai perjuangan bapak-bapak sekalian, tetapi bagaimana solusinya? Maka kita harus saling menghargai dan saling menghormati. Hargai presiden, karena kita satu NKRI,” ujarnya.

Neni bertekad untuk menurunkan angka pengangguran. Maka dari itu dirinya menyebut, perjalanan masih panjang dan pembangunan harus tetap dilanjutkan. “Kami di sini pemerintah sebagai perwakilan saja, karena dermaga yang digunakan masuk 2 daerah yakni Kutai Timur dan Kota Bontang, maka semua izin perusahaan itu dari Provinsi Kaltim,” tandasnya. (mga)

Artikel Wali Kota: Tolong Hargai Saya! pertama kali tampil pada Bontang Post .

“Hasil rapat hari ini (kemarin, Red.) datanya masih simpang siur,” kata Basri Rase kepada Bontang Post, usai menghadiri rapat koordinasi, Kamis (19/7) kemarin di Ruang Rapat DPMTK-PTSP.

Dikatakan Basri, perusahaan dituntut untuk menyetorkan data secara lengkap pada Senin (23/7). Baik itu jumlah tenaga lokal Bontang, tenaga kerja nusantara, maupun tenaga asing. “Kami minta kepada perusahaan untuk mengumpulkan data secara lengkap di Senin nanti,” imbuhnya.

Hasil rapat juga memutuskan Pemkot Bontang menolak TKA yang unskilled atau tak memiliki keahlian dalam berkerja. Basri menyebut dengan tegas akan memulangkan mereka jika menemukan hal tersebut. “Menolak tenaga asing yang unskill , jika ketemu harus dipulangkan,” ucapnya.

Selain itu, hasil kesimpulan rapat juga menyatakan Pemkot Bontang sepakat mendukung proyek strategis nasional dan berharap dapat selesai sesuai target yakni tahun 2019. Pemkot Bontang juga meminta kepada PT Graha Power Kaltim (GPK) selaku owner untuk membuat laporan secara berkala. Pemaksimalan tenaga kerja lokal, pengupahan berdasarkan upah minimum kota (UMK), dan penerimaan tenaga kerja melalui DPMTK-PTSP juga menjadi poin pembahasan.

Sementara, Site Managert PT GPK Aris Munandar menyatakan kesiapannya untuk melaporkan data penggunaan TKA. Ia memaparkan untuk PT GPK dan PT Chengda saat ini TKA yang dipekerjakan sejumlah 18 orang.

“Dari kami hanya 18 orang TKA saat ini. Untuk subkontraktor lain, saya belum mengetahui karena saat tadi mereka mau memberikan data diminta valid hari Senin,” kata Aris.

Aris juga menyepakati keputusan terkait pelaporan penggunaan TKA per tiga bulan sekali. Meskipun tiap perusahaan juga wajib melaporkan per bulan sehubungan dengan pemakaian data tenaga kerja. “Sudah sepakat dengan DPMTK-PTSP akan update tenaga kerja di proyek PLTU baik lokal, luar Bontang, maupun TKA,” pungkasnya. (ak)

Artikel Data TKA Milik Pemkot dengan Perusahaan Berbeda pertama kali tampil pada Bontang Post .

Nurhan, Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Bontang mengatakan, dalam aksi May Day ini KSPSI bersama dengan Serikat Buruh/Serikat Pekerja (SB/SP) dan Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTK-PTSP) bakal menyuarakan dan menuntut dicabutnya Peraturan Presiden Nomor 20 tahun 2018 tentang Penggunaan TKA (Perpres TKA) dan menolak kehadiran TKA buruh kasar dari Tiongkok.

“Perpres ini bertentangan dengan Undang-Undang (UU) nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Seharusnya tenaga asing ini hanya dipakai untuk jabatan-jabatan tertentu saja. Tidak untuk pekerja buruh kasar,” ujarnya kepada Bontang Post, Senin (30/4) kemarin.

Menurut dia, masih banyak pekerja lokal yang tidak bekerja alias menganggur. Sehingga seharusnya pemerintah pusat memberdayaan tenaga kerja lokal.

Selain masalah TKA, para buruh hari ini juga akan menyuarakan terkait kesejahteraan mereka. Namun begitu, Nurhan meminta para peserta aksi untuk tetap melaksanakan aksi dengan damai dan tidak anarkis. Dirinya berpesan, agar para pekerja dan buruh di Bontang tetap menjaga kondusifitas Bontang. Apalagi saat ini momen menjelang Pilgub Kaltim.

“Kami besok (hari ini, Red.) juga akan mendorong kepada Pemkot Bontang agar mendesak pemerintah pusat untuk meninjau kembali Perpres tersebut,” pungkasnya. (bbg)

Artikel Buruh Berorasi Tolak Perpres TKA  pertama kali tampil pada Bontang Post .

Hal menjadi kesimpulan rapat koordinasi terkait ditemukan 4 TKA asal Tiongkok di RT 13 Bontang Lestari saat gabungan komisi DPRD Bontang sidak ke lapangan beberapa waktu lalu.

Rapat yang dipimpin Ketua Komisi I Agus Haris, dihadiri Ketua DPRD Bontang Nursalam, Wakil Ketua DPRD Bontang Etha Rimba Paembonan serta seluruh ketua komisi dan anggota komisi.

Hadir pula perwakilan dari Kantor Imigrasi Kaltim, Kasat Intel Polres Bontang, Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTK-PTSP), Kesbangpol Bontang, Camat Bontang Selatan, Lurah Bontang Lestari, Syahbandar Tanjung Laut, Danpos Angkatan Laut serta Ketua RT 13 Bontang Lestari.

Di awal rapat, anggota DPRD mengaku kaget ditemukannya 4 TKA asal Tiongkok yang tidak memiliki dokumen lengkap. Mereka menganggap Pemkot Bontang sudah kecolongan atau mungkin ada yang ditutupi. Sebab, perusahaan yang akan membangun PLTU pun tidak ada laporan ke DPRD Bontang.

Anggota Komisi I Bilher mengatakan, setahu DPRD hanya 2 investor yang akan masuk yakni NPK Cluster dan pembangunan kilang minyak. “Ini kan termasuk kegiatan besar, tetapi Pemkot tak pernah komunikasikan dengan DPRD,” ujarnya di ruang rapat DPRD Bontang, Senin (3/4) kemarin.

Apalagi, pekerja dari Bandung di PT Adil Makmur Sentosa (AMS) sudah 2 bulan melakukan survei di laut. “Hal ini tentu akan menimbulkan dampak sosial, karena di Bontang masih banyak pengangguran tetapi banyak pekerja dari luar Bontang,” ungkap dia.

Hal senada juga disampaikan Ketua Komisi III, Rustam. Disebutkan bahwa mereka telah melanggar Perda dengan menggunakan TKA dari luar. Kesalahan lainnya, yakni perusahaan yang mempekerjakan mereka PT Sixth Engineering Chemical Construction (SCEC) tidak melaporkan kepada Pemkot Bontang.

Sementara itu, Ketua Komisi II, Ubaya Bengawan mengaku heran Bontang masih kecolongan. Pasalnya, sudah beberapa kali dilakukan rapat koordinasi untuk mengantisipasi masuknya TKA ilegal. Terkait ditemukannya 4 TKA asal Tiongkok, kalaupun sudah dipulangkan bukan berarti masalah selesai. Namun, harus ada antisipasi agar persoalan ini tidak terulang kembali. “Harus ada bentuk proteksi yang dirumuskan dari sekarang,” ujarnya.

Karena ini sudah mengundang reaksi luar biasa dari warga Bontang. Apalagi, jika mereka menyatakan akan membangun PLTU, sementara di Komisi II belum ada laporan masuk. Yang membuatnya heran Ubaya, justru mereka melakukan survei harga bahan bangunan, sayur mayur hingga sembako yang tidak ada hubungannya dengan pembangunan PLTU. “Apalagi PT AMS yang melakukan penelitian air laut ini. Untuk apa? Sedangkan mereka belum memiliki izin. Semacam ini harus diproteksi, karena terlihat sasarannya pesisir,” tegas Ubaya.

Anggota Komisi III Arif justru mencurigai jika mereka memiliki misi terselubung. Karena, kegiatan mereka di pesisir pasti belum dilaporkan ke Syahbandar dan TNI Angkatan Laut selaku penguasa lautan.

Sementara itu, Ketua RT 13 Bontang Lestari, Usman mengaku, sejak sebulan lalu sering keluar masuk warga Tiongkok menggunakan jalur laut yang berlabuh di Teluk Kadere, Salantuko.

Di lapangan, mereka hanya terlihat selama 1 jam sampai 3 jam. Dari orang bernama Roni, diakuinya menyampaikan padanya bahwa akan ada pekerjaan yang berjalan jika surat-surat sudah selesai. “Sehingga mereka butuh rumah dan menyewa rumah saya seharga Rp 5,5 juta per bulan,” terang dia.

Tanggal 2 Maret menempati rumah RT, Usman pun meminta dokumen berupa paspor untuk dilaporkan ke kelurahan, Bhabinkamtibmas dan Babinsa. Usman merasa heran karena terdapat 3 jenis pekerjaan yang para pekerjanya tidak saling kenal. “Jadi ada dari Tiongkok yang survei, ada yang melakukan pengeboran dan ada juga yang meneliti air laut, mereka ini tidak saling kenal, saya juga heran,” ungkapnya.

Tetapi, dia berharap orang yang menyewa rumahnya itu tidak bermasalah dan aman-aman saja. Karena 4 warga Tiongkok tersebut sudah meninggalkan Bontang. Dirinya juga sempat didatangi LSM. Oleh karenanya, Usman meminta perlindungan keamanan dari kepolisian.

Perwakilan dari Imigrasi, Suganda mengatakan, semua Warga Negara Asing (WNA) yang berada di Indonesia apabila sah dan paspornya masih berlaku, maka pihak imigrasi belum bisa mengambil tindakan.

Terkait yang ditemukan di Teluk Kadere Bontang, Suganda mengaku, belum ada laporan resmi. Di visa tertera 211A, artinya merupakan kunjungan bisnis atau usaha.

Apabila orang asing survei untuk mempekerjakan orang itu dianggap tidak melanggar. Kecuali jika dia yang melakukan pengeboran maka dianggap melanggar dan menyalahgunakan visa. “Intinya yang bisa menentukan mereka berhak untuk bekerja di Bontang atau tidak ialah DPMTK-PTSP Bontang. Jika berhak atas rekomendasi dari mereka barulah kami mengeluarkan Kartu Izin Tinggal Terbatas (Kitas) dengan jangka waktu 1 tahun dan bisa diperpanjang,” jelas Suganda.

Oleh karena itu, Agus Haris sebagai pimpinan rapat menyimpulkan bahwa hasil sidak pada Jumat (31/3) lalu sudah dianggap clear. Ke depan, kinerja Tim Pora diminta lebih ditingkatkan agar tidak kecolongan lagi.

Imigrasi pun belum bisa menindak karena belum ada pernyataan penyalahgunaan visa. “Kami minta Tim Pora lebih aktif lagi, mengingat akan ada investor besar di Bontang. Bontang juga harus komitmen agar tenaga kerja lokal diberdayakan kembali. Untuk sementara baik PT SCEC dan PT AMS harus dihentikan dulu kegiatannya sampai ada laporan resmi,” tandasnya.

KESBANGPOL DAN POLRES HANYA AWASI

Adanya 4 TKA asal Tiongkok membuat kinerja Tim Pengawas Orang Asing (Pora) dipertanyakan. Namun demikian, Kesbangpol Bontang selaku Ketua Tim Pora mengaku pihaknya hanya sebatas mengawasi dan tidak bisa mengambil kebijakan.  Kabid Bina Kesbang dan Demokrasi Kesbangpol Bontang Jainudin mengatakan, sesuai Permendagri Nomor 49 tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing di Daerah Tim Pora hanya mengawasi. Sehingga, dalam hal ini, Kesbangpol pun hanya memfasilitasi.

Terkait permasalahan 4 TKA yang ditemukan di Teluk Kadere Bontang Lestari, Tim Komunikasi Intelijen Daerah (Kominda) sudah melakukan antisipasi pada tanggal 9 Februari 2017. “Rencananya, tanggal 30 Maret mau dilaporkan, namun anggota dewan sudah masuk dan menemukan duluan di Teluk Kadere,” jelas Junaidi, Senin (3/4) kemarin.

Dalam hal ini, Kominda pun setiap bulan melakukan rapat. Tetapi laporan bisa disampaikan per 3 bulan ke Wali kota, Gubernur dan Kementerian Pertahanan sesuai dalam Permendagri nomor 49 tahun 2010. Dari hasil laporan bulan Februari ke Provinsi Kaltim, di Bontang terdapat 104 orang asing dari 7 perusahaan yang menginap di 16 hotel. “Untuk bulan Maret belum kami laporkan karena masih menyelesaikan rekapannya,” ujarnya.

Laporan pun, terbagi kepada 3 kategori. Ia menyebut mulai dari perusahaan, hotelnya juga orang yang bekerja di luar Bontang tetapi tinggal di Bontang. Pihaknya juga bekerjasama dengan DPMTK-PTSP Bontang. “Kami hanya bisa mengawasi, sehingga jika kinerja Tim Pora dipertanyakan sebenarnya kami tetap jalan di lapangan,” ungkapnya.

Hal yang sama juga diungkapkan Kasat Intel Polres Bontang, AKP Ibnu. Disebutkan bahwa kewenangan terhadap orang asing sudah dikembalikan ke imigrasi untuk penanganannya. Sehingga pihaknya hanya sekadar mengawasi. Menyikapi yang sedang terjadi saat ini, ada beberapa hal yang harus dikaji bersama. Di antaranya, memasuki Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) atau pasar bebas, semua harus siap berkompetisi secara sehat.

Namun, setelah mendapat perintah dari Kapolres, Polisi pun tidak tinggal diam. Pihaknya melakukan monitoring, pengawasan hingga interogasi dan sebagainya. “Dalam visa mereka tercatat sebagai kunjungan bisnis. Selama tidak ada pekerjaan fisik, maka belum ada pelanggaran penyalahgunaan visa, jadi belum bisa kami lakukan upaya lain,” jelasnya.

Jika mereka melanggar keimigrasian, maka pihak kepolisian akan menyerahkan ke Kantor Imigrasi. Namun jika ada tindakan pidana, maka pihaknya bisa segera menindaknya.

Oleh karena itu, menyikapi ini, Ibnu mengatakan, harus ada kerjasama yang baik di semua lini. Tim Pora memang terlihat vakum, makanya perlu dikoreksi bersama-sama. “Setelah dipantau mereka belum ada pelanggaran keimigrasian, saya justru khawatir kalau diambil tindakan, akan timbul masalah, karena mereka juga memiliki hak asasi manusia. Yang terpenting, semua harus bisa berperan untuk menjaga kamtibmas dan jangan sampai situasi ini diperkeruh karena kepentingan pribadi atau kelompok,” bebernya.

Ketua DPRD Bontang, Nursalam menyatakan memang dalam visa keempatnya merupakan kunjungan bisnis, tetapi terdapat dari PT SCEC sebagai peneliti. Nah, ini yang penting untuk diteliti pihak kepolisian. Karena, bukan hanya KITAS dan IMTA yang mereka tidak punya, tetapi Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) pun mereka tidak punya. “Ini peraturan yang tak bisa diabaikan, apa ini sudah melanggar atau tidak tergantung dokumennya yang kembali ke Undang-undang Keimigrasian,” ujar Salam.

Memang, lanjut dia, Bontang harus ramah terhadap investor, tetapi soal TKA ini harus dilengkapi dokumennya sebelum kembali ke Bontang. Karena, semua belum mengetahui posisi mereka apakah tenaga ahli atau hanya buruh. Karena jika tenaga ahli harus dilengkapi sertifikasi dengan pengalaman minimal 5 tahun.

Oleh sebab itu, harus dilakukan penelitian lebih lanjut. Apalagi, ke depan akan ada 400 TKA yang dimintakan izin. Lurah pun, tidak boleh langsung memberikan izin domisili. Karena jika ada harus dilaporkan ke Camat, Tim Pora dan kepolisian. “Mereka juga sebenarnya sudah menyewa alat berat, tetapi Dinas Lingkungan Hidup menolak memberikan rekomendasi karena dokumennya belum lengkap. Ini juga membuka mata agar tetap waspada, dan perlu diundang lagi investornya untuk presentasi,” pungkasnya. (mga)

Artikel DPRD: Awasi, Jangan Kecolongan Lagi! pertama kali tampil pada Bontang Post .