PARA peserta aksi unjuk rasa yang menolak Tenaga Kerja Asing (TKA) di proyek PLTU milik PT Graha Power Kaltim (GPK) diterima langsung oleh Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni. Sempat terjadi adu pendapat hingga Neni meminta para peserta aksi untuk menghargai perjuangannya selama di DPR RI untuk mendapatkan proyek strategis nasional di Bontang.
“Saya tidak bisa ke sana (Teluk Kadere, Red.) karena ada tamu, tolong hargai saya! Kita sama-sama saling menghargai dan sama-sama berjuang,” tegas Neni saat menyambut para peserta aksi unjuk rasa di halaman Kantor Wali Kota Bontang, Kelurahan Bontang Lestari, Rabu (1/8) kemarin.
Dikatakan Neni, pihaknya juga sama-sama menuntut keadilan. Namun demikian, terkait investasi, tentu Pemkot Bontang akan berupaya agar investor mudah masuk di Bontang.
Memang kata dia, jumlah pengangguran di Bontang ada sebanyak 7 ribu orang dan belum semua terakomodir dengan adanya beberapa proyek strategis nasional. “Tetapi sudah ada sebagian yang bekerja, Alhamdulillah perjuangan saya waktu menjadi DPR RI tidak sia-sia, di mana Bontang dapat proyek 2,100 megawatt,” ujarnya.
Padahal sebelumnya, ground ekonomi di Bontang minus 0,8 persen, tetapi saat ini menjadi positif. Bahkan pengurangan pun menurun menjadi 1.000 orang.
Menyampaikan hal itu, para peserta aksi malah semakin menyoraki pernyataan Neni.
Neni melanjutkan, jika nanti masih akan ada proyek lainnya yang membutuhkan pekerja. Apalagi, sebentar lagi akan dibangun kilang minyak goreng dan dirinya komitmen untuk mengurangi pengangguran. “Untuk PT Wilmar yang memproduksi minyak goreng saya komitmen harus memprioritaskan warga lokal Bontang, apalagi masih banyak tenaga lokal Bontang yang mempunyai kemampuan sama seperti TKA, dan PTSP diharapkan bisa mengakomodirnya,” bebernya.
Meski Neni terus menjelaskan upayanya untuk mengentaskan pengangguran, para peserta aksi tetap saja riuh bersorak. Alhasil, Neni pun sedikit meninggikan suaranya dan berulang kali mengatakan tolong hargai dia. “Tolong hargai saya, ketika bapak-bapak berbicara saya diam, maka saya minta tolong hargai saya, kita sama-sama menghargai,” ungkapnya.
Disebutkan Neni, usai muncul aksi menolak TKA yang diterima Wakil Wali Kota Bontang Basri Rase beberapa waktu lalu, pemkot langsung menggelar rapat bersama perwakilan perusahaan. “Hasilnya, ada data sebanyak 38 TKA asal Tiongkok yang bekerja dan memiliki Imta,” kata Neni.
Menanggapi hal itu, Ketua Dewan Pembinan Aliansi Kaltim Bersatu (Alkab) Bontang Herman Saribanong yang juga Ketua Kadin Bontang mengatakan bahwa data 38 TKA itu yang legal. Maka selebihnya ilegal. Karena dirinya memiliki data ada sekira 103 orang TKA di sana. Maka dengan Perda Bontang nomor 1 tahun 2009 Satpol PP Bontang berhak melakukan penegakkan hukum.
Pernyataan itu langsung dipotong Neni yang mengatakan Perda Bontang bisa gugur ketika ada peraturan yang lebih tinggi yakni Peraturan Presiden (perpres) 20 tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Apalagi, pada proyek itu yang membangkitkan listrik tenaga uap sangat dibutuhkan oleh masyarakat. “Saya menghargai perjuangan bapak-bapak sekalian, tetapi bagaimana solusinya? Maka kita harus saling menghargai dan saling menghormati. Hargai presiden, karena kita satu NKRI,” ujarnya.
Neni bertekad untuk menurunkan angka pengangguran. Maka dari itu dirinya menyebut, perjalanan masih panjang dan pembangunan harus tetap dilanjutkan. “Kami di sini pemerintah sebagai perwakilan saja, karena dermaga yang digunakan masuk 2 daerah yakni Kutai Timur dan Kota Bontang, maka semua izin perusahaan itu dari Provinsi Kaltim,” tandasnya. (mga)
