BONTANG – Aliansi Kaltim Bersatu (Alkab) yang terdiri dari berbagai organisasi menggelar unjuk rasa kurang lebih 12 jam, (1/8) kemarin. Demonstrasi damai yang digelar sejak pagi hingga malam tersebut mendapati 5 poin yang disepakati bersama. Di antaranya, Pemkot Bontang berjanji memulangkan para Tenaga Kerja Asing (TKA) yang tanpa keterampilan dan belum melengkapi persyaratan untuk bekerja di proyek PLTU milik PT GPK.
Dalam keputusan tersebut juga diminta ada Tim Pemantau Orang Asing (Timpora) yang melakukan pemantauan dan pengawasan, sementara Alkab ikut memantau keberadaan TKA.
Dari data yang dimiliki Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTK-PTSP) Bontang, jumlah TKA yang sudah lengkap berkas dokumennya sebanyak 38 orang, sementara yang dilarang bekerja sebanyak 64 orang lantaran belum lengkap dokumennya.
Poin kedua menyatakan,kebutuhan tenaga kerja harus disampaikan transparan kepada DPMTK-PTSP Bontang. Ketiga, perusahaan wajib mempekerjakan tenaga lokal, baik yang unskill dan para ahli di Kota Bontang. Poin keempat yakni terkait pengupahan harus sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku. Terakhir poin kelima, Alkab dan masyarakat ikut memantau perekrutan, tetapi tidak ikut campur dalam proses perekrutan.
Ketua Dewan Pembina Alkab Bontang Herman Saribanong mengatakan, tuntutan mereka hanya 3 yakni tolak TKA, tolak pekerja kiriman dari luar Bontang, dan pekerjakan tenaga kerja lokal Bontang. Kata dia, jika pemkot hanya memiliki data TKA sebanyak 38 orang, maka pemkot khususnya wali kota sudah dibohongi oleh perusahaan.
“Wali kota saja dibohongi, apalagi kami yang hanya masyarakat tentu dibohongi juga. Padahal niat kami ini hanya menyuarakan aspirasi masyarakat Bontang dan menegakkan keadilan,” jelas Herman yang juga Ketua Kadin Bontang, Rabu (1/8) kemarin.
Ditambahkan Ketua Alkab Bontang Heru Nataguna, tujuan mereka melakukan aksi demo untuk menuntut kejelasan data masuknya TKA di Bontang. Karena sejak 18 Juli lalu, ketika pihaknya sudah melakukan aksi damai menyampaikan aspirasi, tidak ada tanggapan dari pemerintah.
“Kami bertanya ada apa ini? Kami datang ke Teluk Kadere juga tidak ditanggapi, bunda (Neni Moerniaeni, Red.) sebagai wali kota yang seharusnya mengayomi kami. Bunda tega membiarkan kami di sana demo sampai hujan-hujanan. Maka pulangkan TKA dan pulangkan juga tenaga kiriman,” katanya.
Di Bontang lanjut dia, masih banyak pengangguran. Maka pihaknya meminta agar pekerjakan tenaga lokal untuk mengentaskan kemiskinan.
Sementara itu Syuaib, Perwakilan dari Welder Bontang mengatakan, masih banyak tenaga ahli di Bontang. “Kepada Wali Kota Bontang, saya ingin menyampaikan bahwa bunda gagal dalam hal ini. Karena kami melihat sendiri kegiatan di sana (proyek PLTU, Red.) tetap berjalan,” ujarnya.
Fakta yang dia dapatkan juga, bahwa jumlah TKA sebanyak 103 orang dan berasal dari Tiongkok. Sementara yang dilaporkan hanya 38 orang. “Laporan ada, tetapi fakta berbeda, maka itu bohong, ibu sudah dibohongi. Jika ibu bisa dibohongi apalagi kami. Saat disidak, mereka lari dan bersembunyi di rumah pengusaha yang ada di Bontang, saya tahu itu,” katanya.
Terlebih lanjut dia, di sana dibangun 8 mes untuk pekerja. Satu mes, cukup untuk menampung 100 TKA. “Maka jika ada 8, berarti akan ada 800 TKA yang akan bekerja di proyek PLTU,” tukasnya.
Ratusan peserta aksi berasal dari berbagai organisasi. Di antaranya, seperti KNPI, HIPMI, Welder, Elektrikal, Scafolding, Baladika Mulawarman, BPW, Laskar Kutai, Serikat Pekerja, dan Kadin Bontang.
Aksi mereka berhenti setelah mereka sepakat untuk bernegosiasi atau mediasi dengan Pemkot Bontang yang juga dihadiri perwakilan subkontraktor dari perusahaan GPK. Sekira pukul 20.00 Wita, mediasi selesai dilaksanakan. (mga)
