SANGATTA – Kekhawatiran akan serbuan Tenaga Kerja Asing (TKA) asal Tiongkok atau Tiongkok seperti yang terjadi di beberapa daerah, sejauh ini belum terjadi di Kabupaten Kutai Timur (Kutim). Sebab, data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) setempat mencatat, belum ada satu pun TKA asal Negara tirai bambu tersebut. Justru kebanyakan TKA yang mendapatkan ijin kerja di Kutim berasal dari India dan Negara serumpun Malaysia (lengkap lihat grafis).

”Memang kalau TKA asal Tiongkok tidak ada terdata. Yang ada itu paling banyak ialah India,” ujar Kadisnakertrans Abdullah Fauzie didampingi Kasi Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja, Trimansyah, Kamis (29/12) kemarin.

Dia menerangkan, khusus untuk TKA asal India yang berjumlah 49 orang tersebar di lima perusahaan. Diantaranya, 10 orang di PT. PUNJ LLOYD Indonesia (PLI) , 5 di PT. Kaltim Prima Power (KPP), 16 di PT. Citra Kusuma Perdana (CKP), 8 di PT. IOT EPC Indonesia (IEI), dan 10 orang di PT. Era Bangun Jaya (EBJ). Kebanyakan, para pekerja tersebut berusia relatif sangat muda. Mulai dari kelahiran 1991, 1989, 1988, dan tertua 1982.

“Semuanya, ditempatkan pada jabatan yang lumayan strategis. Seperti, Manager Contract, Commisioning Manager, Mechanical Lead Manager, Manager Planning dan Estimation, dan Project Manager,” jelasnya.

Tri mengklaim, daro total 97 TKA yang bekerja di 23 perusahaan tersebut semuanya memiliki ijin kerja di Kutim secara legal. Ini dibuktikan dari data laporan yang diberikan perusahaan dimana TKA tersebut bekerja dalam setiap bulannya.

“Kita lihat, Ijin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) dan Kartu Ijin Terbatas Elektronik (e-KITAS) TKA masih aktif semua. Memang ada yang akan berakhir pada akhir tahun 2016 ini. Tetapi belum mati,” kata Tri.

Dirinya juga mengklaim, semua TKA yang ada terdata saat ini, terus mendapatkan kontrol dari pemerintah Kutim. Sehingga dipastikan, TKA yang terdata saat ini memiliki ijin kerja resmi dan tidak memiliki permasalahan. Sebab, selain laporan keberadaan TKA awal, laporan perbulan juga diwajibkan.

“Kita monitor terus. Lapor atau tidak. Kalau tidak lapor, kita langsung ingatkan. Baik secara lisan maupun tulisan,” ujar Tri. (dy/aj)