Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur, Syarifatul Sya’diah, menyatakan dukungan penuhnya terhadap proyek strategis tersebut.

Menurutnya, kehadiran tol ini akan mempercepat konektivitas antarwilayah, memperlancar distribusi logistik, dan secara langsung mendorong pertumbuhan ekonomi Kaltim, khususnya wilayah tengah dan pesisir timur.

“Kami sangat mendukung. Kalimantan Timur memang sudah memiliki jalan tol, namun kondisinya belum cukup optimal. Akses ke Bontang masih melalui jalur yang cukup menantang,” ujarnya.

Politikus dari Dapil Bontang, Kutim, dan Berau itu menilai, proyek tol ini akan memangkas waktu tempuh dan memberikan kenyamanan dalam perjalanan.

Hal ini sangat dibutuhkan untuk menunjang mobilitas masyarakat dan aktivitas industri.

Namun demikian, ia mengingatkan agar pembangunan jalan tol tetap memperhatikan efisiensi dan tidak membebani masyarakat dengan tarif tinggi.

“Biaya membangun tol sangat besar. Kalau trase terlalu panjang, bisa memberatkan pemerintah dan juga pengguna jalan,” katanya.

Syarifatul juga mendorong agar pembangunan tol tidak berhenti di Bontang, melainkan dilanjutkan ke Kutai Timur dan Berau.

Menurutnya, konektivitas hingga ke wilayah tersebut akan memperkuat peran Kaltim dalam menyongsong hadirnya Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Berau punya potensi pariwisata luar biasa, dan Kutim kaya akan sumber daya alam. Jika tol sampai ke sana, dampak ekonominya akan luar biasa,” tegasnya.

DPRD Kaltim, tambahnya, siap mengawal kebijakan yang mendukung percepatan pembangunan tol ini, termasuk dalam hal dukungan kebijakan dan pembebasan lahan.

Dengan semakin kuatnya infrastruktur antarwilayah, Kaltim diyakini akan semakin siap menjadi daerah penyangga IKN yang tangguh dan maju. (prokal)

Artikel Pembangunan Jalan Tol Samarinda-Bontang, Politikus Golkar; Jangan Sampai Memberatkan Masyarakat pertama kali tampil pada Bontang Post .

Pemprov Kaltim telah memasukkan rencana pembangunan jalan tol Samarinda-Bontang telah memasukkan ke Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Dikatakan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltim Yusliando, pembangunan jalan tol Samarinda-Bontang dianggarkan Rp15 triliun. “Kami sedang menyusun perencanaan,” kata Yusliando.

Bahkan, Yusliando mengklaim bahwa proyek itu masuk dalam program prioritas Pemprov Kaltim.

Diketahui, jalan tol Samarinda-Bontang akan memiliki 4 seksi. Yaitu, Seksi I (Ruas Palaran-Bandara APT Pranoto dengan panjang 23,5 kilometer, Seksi II (Ruas Bandara APT Pranoto-Sambera sepanjang 24 kilometer, Seksi III (Ruas Sambera-Marangkayu) sepanjang 22,5 kilometer, dan Seksi IV (Ruas Marangkayu-Bontang sepanjang 24 kilometer).

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) saat dijabat Danang Parikesit sempat menyampaikan mengenai rencana pembangunan jalan Tol Samarinda Bontang pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR RI, pada 28 Maret 2023. Dia menyampaikan bahwa penyusunan Feasibility Study (FS) atau studi kelayakannya telah dilaksanakan pada 2020. Lalu penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) dilakukan pada 2021. Dan pembuatan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) tahun 2022. “Dengan dukungan konstruksi pemerintah sebesar Rp 6,5 triliun,” katanya kala itu.

Berdasarkan perencanaan yang diperbarui Kementerian PUPR, jalan Tol Samarinda-Bontang memiliki panjang 95,62 kilometer yang melintasi 3 kabupaten/kota di Kaltim.

Dengan trase terpilih melalui wilayah administrasi Kota Samarinda pada 3 kecamatan, yakni Kecamatan Palaran, Sambutan, dan Samarinda Utara. Kemudian Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), melintasi Kecamatan Anggana, Muara Badak, dan Marangkayu, lalu di Kota Bontang melalui Kecamatan Bontang Selatan, dan di Kutai Timur (Kutim) melalui Kecamatan Teluk Pandan.

Artikel Jadi Program Prioritas, Pembangunan Tol Samarinda-Bontang Dimulai pada 2028 pertama kali tampil pada Bontang Post .

Anggota Komisi V DPR RI Irwan Fecho menuturkan, kajian tersebut meliputi analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) dan analisis dampak lalu lintas (andalalin).

“Mudah-mudahan bisa segera rampung. Sehingga bisa lanjut ke pembebasan lahan. Kemungkinan awal pembangunannya bisa dimulai 2025,” tuturnya kepada awak media.

Menurutnya, akses jalan penghubung antarkota tidak cukup hanya sekadar jalan nasional. Oleh karena itu, tol penghubung dengan ibu kota provinsi itu sangat diperlukan. Pun rencana pembangunannya perlu digencarkan. Sebab adanya jalan tol membuat mobilisasi logistik menjadi lebih mudah dan efektif.

“Kalau ada tol, otomatis akan terkoneksi dengan kawasan-kawasan industri. Termasuk di wilayah Marangkayu. Perkembangannya bisa lebih cepat,” katanya.

Selain itu, perbaikan infrastruktur di Bontang pun terus disorot. Utamanya guna menyongsong fasilitas publik yang lebih baik.

Irwan mengemukakan, perbaikan beberapa infrastruktur yang sempat ditinjau masih diperjuangkan.

Di antaranya perbaikan Jalan Soekarno-Hatta dan Urip Sumoharjo yang tengah dikerjakan. Sementara usulan perbaikan tahun depan mencakup pemangkasan tanjakan RSUD Taman Husada, permasalahan banjir di Bontang Kuala, hingga pengembangan pelabuhan.

“Kalau enggak ada intervensi dari APBN, mau sampai kapan permasalahan jalan daerah bisa tuntas. Maka sudah semestinya perkembangan infrastruktur itu diperhatikan,” ujar dia.

Selain jalan tol, ada sejumlah perbaikan yang diusulkan. Seperti pemangkasan tanjakan RSUD Taman Husada, permasalahan banjir di Bontang Kuala, hingga pengembangan Pelabuhan Loktuan.

Soal pemangkasan tanjakan RSUD Taman Husada, Irwan menilai perlu dilakukan sesegera mungkin. Sebab menyangkut keselamatan masyarakat. Diungkapkan Irwan, pihaknya akan bertandang ke Bontang pada Agustus bersama anggota Komisi V lainnya.

“Supaya mengetahui keadaan sebenarnya. Sehingga perbaikan bisa dilakukan secara komperhensif,” tandasnya.

Begitu pun dengan penanganan banjir rob di Bontang Kuala. Peningkatan jalan untuk meminimalisasi dampak dari banjir rob yang meresahkan masyarakat di sekitar permukiman wisata andalan itu membutuhkan anggaran sekira Rp 60 miliar.

“Usulannya 2024 juga, apalagi Bontang Kuala ini obyek wisata, jadi harus diperhatikan,” katanya. (*)

Artikel Masuk Tahap Kajian, Pembangunan Tol Bontang Diklaim Percepat Perkembangan Industri pertama kali tampil pada Bontang Post .

bontangpost.id – Tarif baru Tol Balsam telah dirilis. Namun, belum dipastikan berlaku mulai pekan depan. Selaku operator, PT Jasamarga Balikpapan Samarinda (JBS) menunggu kebijakan lebih lanjut dari pusat.

“Mengenai waktu pelaksanaan penyesuaian tarifnya, sesuai yang direncanakan misalnya 14 hari kalender, jatuh pada 10 April malam atau 11 malam. Atau nanti dilakukan pengunduran, itu yang belum diputuskan,” kata Humas PT JBS Achmari kepada Kaltim Post, Jumat (7/4/2023).

Untuk diketahui, kenaikan tarif Tol Balsam diputuskan menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada 27 Maret 2023. Dalam beleid tersebut, diterangkan bahwa penyesuaian tarif baru Tol Balsam berlaku 14 hari setelah terbitnya keputusan menteri PUPR.

Pemerintah berdalih, kenaikan tarif mempertimbangkan keseimbangan antara kemampuan membayar pengguna jalan tol, pengembalian investasi yang kondusif, pemenuhan standar pelayanan minimum (SPM), dan peningkatan pelayanan.

Sebelum detail tarif baru dikeluarkan kemarin, operator Tol Balsam lebih dulu melakukan forum group discussion yang dilaksanakan secara hybrid pada Kamis (6/4).

Kegiatan tersebut dihadiri perwakilan PT JBS, Kementerian PUPR, Pemprov Kaltim, dan akademisi. Termasuk anggota DPRD Balikpapan Iwan Wahyudi, perwakilan dari Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Kaltim Amran Wahyudian, dan Rektor Universitas Balikpapan (Uniba) Isradi Zainal.

“Para peserta FGD menyatakan mendukung. Dan itu pilihan masyarakat. Mau lewat jalan tol, silakan. Mau lewat jalan nasional, juga silakan,” ucap Achmari.

Berdasarkan daftar tarif baru yang disampaikan PT JBS, untuk kendaraan golongan 1, pengendara yang masuk Gerbang Tol (GT) Simpang Jembatan Mahkota 2, Samarinda, tujuan GT Manggar, Balikpapan, harus merogoh kocek Rp 146.500. Sebelum penyesuaian tarif, pengendara membayar Rp 125.000. Atau naik Rp 21.000.

Sementara itu, dengan golongan kendaraan yang sama, ruas GT Karang Joang, Balikpapan–GT Simpang Pasir, Palaran, dari semula Rp 103.500 menjadi Rp 120.500 (naik Rp 17.500).

Ruas lainnya, GT Samboja–GT Manggar dari semula Rp 42.000 menjadi Rp 49.000 (naik Rp 7.000), GT Samboja–Simpang Pasir, Palaran, dari semula Rp 75.500 menjadi Rp 88.000 (naik Rp 12.500), GT Samboja-GT Simpang Jembatan Mahkota, Samarinda dari semula Rp 83.500 menjadi Rp 97.500 (naik 14.000), dan GT Karang Joang, Balikpapan-GT Samboja dari semula Rp 28.000 menjadi Rp 32.500 (naik Rp 4.500).

“Jadi untuk pelaksanaan tarif baru itu, jika sesuai keputusan Menteri PUPR adalah 14 hari kalender sejak terbitnya surat itu. Akan tetapi, sebagaimana penjelasan Pak Endra (staf ahli menteri Bidang Teknologi, Industri, dan Lingkungan Kementerian PUPR Endra S Atmawidjaja) akan disampaikan ke istana dan menteri PUPR. Kalau memang ada arahan dari pusat akan disampaikan lebih lanjut. Karena saat ini adalah tahapan sosialisasi tapi belum tahu, kapan pelaksanaannya,” ungkap dia.

Sebelumnya, Direktur Teknik PT JBS Nanang Siswanto menyampaikan, mengacu keputusan menteri PUPR Nomor 398/KPTS/M/2023, pada poin keenam disampaikan bahwa penyesuaian tarif tol mulai berlaku efektif 14 hari kalender setelah itu ditetapkan. “Paling cepat pada tanggal 10 April 2023,” katanya, Selasa (4/4) lalu.

Dia menambahkan, penyesuaian tarif turut mempertimbangkan kompensasi adanya tambahan lingkup Seksi 1 dan Seksi 5 atau viability gap fund (VGF/dukungan kelayakan pemerintah). Sehingga, kemudian ditetapkan besaran kenaikan 16,7 persen.

PT JBS mencatat, selama beroperasi, jumlah lalu lintas harian rata-rata kendaraan Tol Balsam melebihi empat ribu kendaraan per hari. Pada 2020 misalnya, sebanyak 4.187 kendaraan. Jumlah ini sebesar 40,1 persen dari rencana perjanjian pengusahaan jalan tol (PPJT). Kemudian pada 2021, sebanyak 4.569 kendaraan atau 31,9 persen dari rencana PPJT.

Selanjutnya, pada 2022 meningkat dua kali lipat menjadi 8.305 kendaraan atau 45,7 persen dari rencana PPJT. Sementara hingga Maret 2023, tercatat sebanyak 10.002 kendaraan melintas per hari atau 51,7 persen dari rencana PPJT.

“Dengan demikian, pendapatan Tol Balsam tidak sesuai rencana. Pencapaiannya baru sekitar 42,35 persen dari PPJT. Sehingga, belum untung,” ungkapnya.

Anggota Komisi V DPR RI Irwan mengatakan, penyesuaian tarif jalan tol sudah ditetapkan dalam UU 2/2022 tentang Perubahan Kedua atas UU 38/2004 tentang Jalan. Pada Pasal 48 Ayat 3 disebutkan, evaluasi dan penyesuaian tarif tol dilakukan setiap 2 tahun sekali berdasarkan pengaruh laju inflasi dan evaluasi terhadap pemenuhan SPM jalan tol.

Dikatakan, secara waktu operasional, Tol Balsam sudah memungkinkan untuk penyesuaian tarif. Hal itu diperbolehkan dalam UU Jalan.

“Namun menurut saya, penyesuaian tarif Tol Balsam belum perlu dilakukan. Mengingat penyelenggara jalan Tol Balsam belum memenuhi standar pelayanan minimal sebagaimana seharusnya,” katanya.

Menurut politikus Partai Demokrat ini, pada beberapa segmen Jalan Tol Balsam, kondisi badan jalan mengalami penurunan. Kemudian, permukaan jalan tidak rata. Tak hanya itu, kondisi rest area masih jauh dari standar. Sehingga, menurutnya lebih baik, operator fokus pada pemenuhan standar pelayanan minimal jalan tol terlebih dulu. (kip/riz/k8)

Artikel Tarif Terbaru Tol Balikpapan-Samarinda, Ada Kenaikan Sampai Rp 21 Ribu pertama kali tampil pada Bontang Post .

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Danang Parikesit menuturkan, pihaknya saat ini sedang dalam tahap penyusunan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) proyek Tol Samarinda-Bontang. “Setelah FS selesai, kami susun amdal-nya lagi,” katanya kepada Kaltim Post, Senin (8/8/2022).

Mengenai rencana lelang fisik pembangunan jalan tol yang akan tersambung dengan Jalan Tol Balikpapan-Samarinda (Balsam) itu, dilaksanakan setelah adanya kepastian pembiayaan.

Sebelumnya, ada opsi bahwa Jalan Tol Samarinda-Bontang akan dikerjakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mendapat penugasan dari pemerintah. Seperti halnya PT Hutama Karya (Persero) yang diberi tugas membangun ruas tol di Sumatra.

“Terkait pelelangan jalan tol tersebut dilaksanakan setelah mendapat kepastian ketersediaan pendanaan porsi dukungan pemerintah,” ucap Danang.

Dikutip dari laman LPSE PUPR, ada tiga kegiatan berkaitan rencana pembangunan jalan Tol Samarinda-Bontang yang sudah dilelang Kementerian PUPR.

Yakni, kegiatan kaji ulang dokumen studi kelayakan senilai Rp 5,152 miliar. Selanjutnya, penyusunan studi amdal dan dokumen perencanaan pengadaan lahan sebesar Rp 3,78 miliar. Terbaru, penyusunan dokumen analisis dampak lalu lintas (andalalin) dan finalisasi izin lingkungan sebesar Rp 2,16 miliar.

Diwartakan sebelumnya, rencana pembangunan Jalan Tol Samarinda-Bontang tidak lagi masuk daftar proyek strategis nasional (PSN) di Kaltim. Keputusan itu dituangkan lewat Peraturan Menteri Koordinator (Permenko) Bidang Perekonomian Nomor 9 Tahun 2022 pada 22 Juli 2022.

Salah satu pertimbangan mengapa pemerintah mengeluarkan megaproyek Jalan Tol Samarinda-Bontang dari proyek strategis nasional adalah, proyek tidak bisa selesai pada 2024. Sampai saat ini, pekerjaan fisik belum sedikit pun dimulai.

Dicoretnya Tol Samarinda-Bontang, menambah daftar PSN di Kaltim yang bernasib serupa. PSN lain yang dihapus adalah, Jaringan Irigasi Rawa Telake dan Kilang Minyak Bontang. Meski dihapus, pemerintah memastikan bahwa Tol Samarinda-Bontang tetap dibangun. Namun, tak dalam waktu dekat.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (DPUPR-Pera) Kaltim Aji M Fitra Firnanda menegaskan, Jalan Tol Samarinda Bontang masuk di rencana umum pada 2025.

“Sekarang progresnya sedang finalisasi dokumen lingkungan. Kemudian sama pembiayaan apakah pemerintah full atau seluruhnya investasi. Jadi, tol (Samarinda-Bontang) lanjut. Hanya, pada 2025 diperkirakan,” papar dia.

Salah satu pertimbangan mengapa Tol Samarinda-Bontang dikeluarkan dari PSN, lanjut dia, karena tahapannya masih panjang. Juga secara umum dilihat dari lalu lintas harian dan dampaknya terhadap tingkat pengembalian modal. Kalau pengembalian terlalu lama, bisa jadi tak prioritas. (kip/riz/k15)

Artikel Dicoret dari Proyek Strategis Nasional, Jalan Tol Samarinda-Bontang Dipastikan Tetap Dibangun pertama kali tampil pada Bontang Post .

Beberapa infrastruktur IKN yang mulai dibangun pada 2022 ini di antaranya jalan, Istana Presiden, Istana Wakil Presiden, empat kantor Menko, kantor kementerian, rumah-rumah menteri, air minum, pengendalian banjir, dan sanitasi.

Tidak hanya infrastruktur di IKN, pemerintah pusat juga diharapkan dapat melakukan pembangunan infrastruktur di Kaltim. Salah satunya rencana pembangunan tol Samarinda-Bontang. Tol ini bagian dari perencanaan yang dilakukan Pemprov Kaltim, menyambungkan Tol Balikpapan-Samarinda (Balsam) hingga ke Bontang. Mega proyek ini pun diserahkan ke pusat untuk bisa dieksekusi.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kaltim Aji Muhammad Fitra Firnanda menjelaskan, Tol SamarindaBontang direncanakan oleh Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) mulai dibangun pada 2025 mendatang.

“Informasi dari BPJT rencana pembangunan Tol Samarinda-Bontang, masuknya 2025 sampai 2029,” katanya pada awak media. Aji menjelaskan bahwa pemerintah menarget pada 2029 tol Samarinda-Bontang rampung dan bisa digunakan oleh masyarakat.

Progres saat ini, BPJT Kementerian PUPR RI, tengah membahas terkait mekanisme pembangunan tol sepanjang 94 kilometer itu. “Sekarang mereka belum ada kepastian tol itu investasi murni atau investasi plus dana dari pemerintah, kami belum ada kejelasan,” tegasnya.

Selain itu, Kementerian PUPR saat ini juga tengah melakukan penyempurnaan dokumen lingkungan. Termasuk penanganan jalur tol yang melewati Hutan Lindung Bontang, sepanjang 14 kilometer. “Baru informasi itu yang kami tahu. Kami masih menunggu kepastiannya,” pungkasnya. (mrf/nha/sapos)

Artikel Pusat Godok Proyek Tol Samarinda-Bontang, 2025 Dibangun, 2029 Rampung pertama kali tampil pada Bontang Post .