Seorang wartawan media online vivaborneo.com sekaligus pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kaltim seksi pariwisata, Yuliawan Andrianto, menjadi korban aksi tersebut.

Perlakuan itu ia terima saat meliput acara yang hanya dihadiri keluarga dekat, sebagai pengganti resepsi nikah putri Wakil Wali Kota Samarinda, M Barkati, Minggu (22/3/2020), di Convention Hall Samarinda.

Aksi intimidasi dimaksud adalah penarikan hingga perintah menghapus foto-foto hasil peliputan secara paksa. Menurut penjelasan Yuliawan kepada awak media di Kantor Sekretariat PWI Kaltim di Jalan Biola, saat itu ia datang ke lokasi acara sekitar pukul 10.30 Wita.

“Sebagai wartawan, saya memiliki kewajiban untuk mengecek apa yang diucapkan (oleh Barkati) tadi malam, jadi niatnya memang mau memastikan (apakah resepsi benar-benar ditunda),” ujarnya.

Dirinya masuk melalui pintu non-reguler. Melihat ada beberapa tamu undangan mengabadikan gambar, ia pun ikut mengabadikan gambar menggunakan ponselnya.

“Saya sempat foto dua kali. Pada saat itulah dari belakang ada yang menarik saya. Dia bilang jangan difoto, saya bilang saya wartawan. Kemudian ID card dan KTP diperiksa, HP diambil dan seluruh foto saya dihapus, termasuk foto jumpa pers kemarin (21/3/2020) malam. Saya tidak lihat persis orang yang menarik saya, karena kondisinya dalam kerumunan. Tapi saya ingat yang menarik saya itu pakai baju putih,” paparnya.

Seusai aksi penarikan itu, kata dia, entah refleks atau bagaimana, Barkati Wakil Wali Kota Samarinda yang saat itu sedang menerima tamu, memiting leher Yuliawan. Kalimat yang keluar dari Wawali adalah, “Jangan dipelintir-pelintir acara ini.”

Meski begitu, Yuliawan menyebut tidak ada kontak fisik lanjutan dalam insiden tersebut. Setelah ID card-nya diperiksa dan foto yang ia ambil dihapus, ia meninggalkan lokasi acara.

Yuliawan memastikan tidak ada acara resepsi pernikahan saat itu. Namun, ada tamu-tamu undangan, yang merupakan keluarga dekat tuan rumah.

“Meski begitu saya meminta maaf, karena memang saya tidak tahu kalau acara itu hanya ditujukan untuk keluarga dekat. Tidak ada kontak fisik tadi, sehingga jika harus berlanjut saya kira terlalu berlebihan. Hanya kesalahpahaman pada saat pulang, juga sudah bermaafan dengan Barkati,” tuturnya.

Aksi intimidasi ini disayangkan oleh PWI Kaltim. Meskipun, PWI mengapresiasi sikap yang diambil Barkati, dalam menunda resepsi pernikahan putrinya di tengah gencarnya pemerintah menggalakkan social distancing untuk memotong penyebaran virus korona. Hal ini disampaikan Wakil Ketua Bidang Pembelaan Wartawan PWI Kaltim Abdurrahman Amin.

“Bagaimanapun juga pekerjaan kami ini dilindungi undang-undang, sehingga harus bebas dari intimidasi, apalagi kekerasan. Kami dari PWI Kaltim menyayangkan sikap panitia yang tiba-tiba saja menarik wartawan,” tambahnya.

Namun, atas keinginan wartawan yang bersangkutan, dan melihat tidak adanya kerugian yang dialami, kasus ini pun tidak akan diperpanjang.

Dihubungi terpisah, Endro S Efendi Ketua PWI Kaltim mengakui bahwa ada laporan dari seorang wartawan yang mengalami intimidasi saat melakukan proses peliputan. Perlakuan tidak menyenangkan ini dialami seorang pewarta, saat sedang melakukan peliputan di acara yang tuan rumahnya adalah seorang pejabat Samarinda.

“Ya, saya memang menerima laporan ada wartawan yang mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari pihak tuan rumah acara,” ujarnya, Minggu (22/3/2020).

“PWI Kaltim memaklumi, mungkin pihak tuan rumah ingin tenang menggelar acara. Persoalannya, kondisinya sedang pandemi korona. Tak kurang dari Gubernur pun menyampaikan imbauan,” tambahnya.

Karena itu, dia menyayangkan jika imbauan Gubernur tersebut, tidak diindahkan oleh tuan rumah. Apalagi katanya yang menggelar acara adalah pejabat. Ia berharap ada klarifikasi dari tuan rumah atas kejadian tidak menyenangkan yang dialami pewarta ini.

“Ini demi kebaikan bersama. Mudah-mudahan tidak terjadi apa apa. Tapi kalau sampai terjadi, ya sangat disayangkan,” tegasnya.

Diketahui rencana pesta pernikahan putri Wakil Wali Kota Barkati sempat viral. Acara itu mengundang lebih dari 50 ribu orang. Hingga H-1 belum ada tanda-tanda acara akan dibatalkan karena pandemik korona. Sampai akhirnya Sabtu (21/3/2020) malam, beberapa jam sebelum acara, Barkati memutuskan menunda resepsi akbar tersebut. (Selasar/kpg)

Artikel Terkait Korona, Wartawan Diintimidasi saat Meliput Acara Wakil Wali Kota pertama kali tampil pada Bontang Post .

Saat dikonfirmasi, Ketua Pansus Tatib Pemilihan Wali Wakil Kota (Wawali) Samarinda, Adhi Gustiawan malah terlihat terkejut. Pasalnya, sebagai ketua pansus ia belum mendengar perihal pengajuan mosi tidak percaya ini.

“Saya baru tahu ini ada mosi tidak percaya. Katakanlah kalau saya mengeluarkan mosi tidak percaya, namun kalau fraksi tidak mengizinkan. Karena sejauh ini belum ada arahan fraksi untuk menandatangi mosi tidak percaya itu,” kata dia, Rabu (8/8) lalu.

Lagipula, kata Adhi, perihal tatib pemilihan wawali ini sudah pasti. Artinya prosesnya masih berjalan. Dia juga mengakui bahwa pihaknya telah studi banding ke daerah-daerah yang memiliki masalah serupa. Jadi tidak ada alasan untuk diributkan.

“Kecuali wawalinya tidak jadi. Sudah diparipurnakan tapi dibatalkan. Ini kan belum paripurna. Lagipula belum belanja apa-apa juga terkait konsumsi,” ujarnya.

Terkait penundaan rapat paripurna penetapan tatib pemilihan wawali, politisi Partai Golkar ini mengatakan pihaknya masih harus menyesuaikan terkait usulan calon wawali yang masuk. Karena dikhawatirkan jika penetapan tatibnya telah dilakukan sekarang dan kelak ada usulan lain yang masuk akan membuat pansus bekerja dua kali.

“Masa tatib disahkan dua kali. Kita sesuaikan dahulu dengan usulan yang masuk. Seandainya pemkot mengusung tiga nama calon, walaupun menurut UU harus dua calon. Itu kan kembali lagi ke partai pengusung untuk mengambil keputusan. Jadi nanti partai pengusung yang memutuskan apakah biar adil ketiganya yang maju, atau bagaimana. Toh ending-nya satu saja yang terpilih,” terang Adhi.

Sedangkan untuk penyusunan tatib sendiri, anggota Komisi 1 DPRD Samarinda ini mengaku, sudah hampir selesai. “Hanya tinggal revisi dari pimpinan,” tambahnya.

Sebelumnya, anggota pansus penetapan tatib wawali, Mursyid Abdul Rasyid mengatakan, akan melayangkan mosi tidak percaya kepada pimpinan DPRD Samarinda. Karena telah dua kali membatalkan rapat paripurna  sepihak tanpa alasan yang jelas. Dikarenakan hal itu, pihaknya merasa dilecehkan.

“Hargai kami yang ada di lembaga ini. Kami juga punya hak dan kewenangan. Namun, nyatanya sudah dua kali rapat paripurna dibatalkan sepihak tanpa alasan yang jelas. Ini lembaga, bukan perusahaan. Jika rapat memang ingin dibatalkan, harus melalui mekanisme dan tatib yang berlaku,” sebut Mursyid. (*/dev)

Artikel Mosi Tak Percaya, Anggota Pansus Tak Satu Suara pertama kali tampil pada Bontang Post .

“Samarinda ini pemimpinnya terjerat pada kelompok pendukungnya. Kalau pemerintah tegas, maka mudah saja mengelola parkir itu. Tidak mungkin seburuk sekarang. Tapi masalahnya ada oknum yang bermain di situ,”. Carolus Tuah Ketua Pokja 30 Kaltim.

SAMARINDA – Seleksi calon Wakil Wali Kota (Wawali) Samarinda yang diselenggarakan Partai Nasional Demokrat (NasDem) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ikut dikomentari Ketua Kelompok Kerja 30 (Pokja 30) Kaltim, Carolus Tuah. Menurutnya, Kota Tepian membutuhkan wakil kepala daerah yang waras.

Kata dia, terdapat masalah yang mendasar yang dihadapi Ibu Kota Kaltim. Antara lain banjir, kemacetan, dan kaveling area parkir oleh oknum tertentu. Akibatnya tata kota terlihat semrawut.

Tuah menyebut, sudah berulang kali pergantian kepala daerah dan wakil kepala daerah. Namun tiga masalah tersebut belum kunjung diselesaikan. “Karena itu saya sebut tadi, Samarinda ini butuh pemimpin yang waras,” tegas Tuah, Rabu (11/4) kemarin.

Sejak Achmad Amins hingga Syaharie Jaang, janji politik penyelesaian three problems itu terus dikumandangkan. Namun setiap tahun, banjir masih saja melanda Samarinda. Begitu pula dengan kemacetan dan parkir, kian hari semakin tak terurus.

“Padahal sudah jelas di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) bahwa masalah itu direncanakan untuk diselesaikan. Tetapi apa? Saya lihat belum ada perkembangan yang berarti,” katanya.

Diakuinya, selama ini pemimpin Samarinda terjerat dengan janji politik pada pendukung dan partainya. Sehingga masalah tersebut bak pemanis ketika kampanye menjelang pemilu.

“Kalau parkir itu diatur sekarang, pasti akan menuai citra tidak populer. Apalagi ini menjelang pemilihan gubernur. Padahal perbaikan pengelolaan parkir itu untuk menata kota yang semrawut ini,” ucapnya.

“Samarinda ini pemimpinnya terjerat pada kelompok pendukungnya. Misalnya pada masalah parkir. Kalau pemerintah tegas, maka mudah saja mengelola parkir itu. Tidak mungkin seburuk sekarang. Tapi masalahnya ada oknum yang bermain di situ. Celakanya itu didukung karena tidak adanya ketegasan,” lanjut Tuah.

Dia berharap, wawaliyang kelak terpilih melalui seleksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Samarinda, dapat mengambil sikap berani menghadapi masalah yang kian menggunung di ibu kota.

Sebab dengan keberanian dan kemampuan mengambil langkah-langkah solusi, maka rencana yang sudah tertuang dalam RPJMD dan program tahunan dapat terlaksana. Karena pada dasarnya, bila sikap tersebut dimiliki, solusi penyelesaian masalah tinggal dilaksanakan oleh perangkat daerah.

“Nyatanya selama ini tidak ada keberanian. Saya berharap wawali yang terpilih nanti memiliki jiwa itu. Supaya setiap tahun masyarakat Samarinda tidak berkutat pada masalah yang sama,” harapnya. (*/um)

Artikel Seleksi Wawali Samarinda Menurut Carolus Tuah pertama kali tampil pada Bontang Post .