Tak Adanya Kepastian Blangko KTP-el, Berbuntut Makin Banyaknya Daftar Tunggu 

BONTANG – Blangko KTP-el masih belum ada kejelasan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Jika tahun 2016 lalu sempat ada angin segar, meskipun meleset, tahun 2017 ini justru tak ada perkembangan sama sekali. Ini berbuntut daftar tunggu semakin banyak. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Bontang pun menjadi dilematis mengingat akan dilakukannya pemekaran tahun 2017 ini.

Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk Disdukcapil Bontang, Eka Dedy Anshariddin mengatakan, pada Oktober 2016, saat blangko kosong, dari Kemendagri baru menginfokan di bulan bulan November bahwa blangko KTP-el gagal lelang dan diupayakan awal tahun 2017.

Tetapi, tahun 2017 ini justru tak ada kabar sama sekali mengenai blangko KTP-el. “Jadi kami belum berani memastikan, karena informasi dari pusat terputus di Desember 2016 lalu,” jelas Eka saat ditemui di ruangannya, beberapa waktu lalu.

Dikatakan dia, semakin lama tidak ada blangko, maka daftar tunggu semakin banyak. Jika akhir 2016 daftar tunggu sebanyak 6.400 orang, tahun ini jumlahnya sudah bertambah menjadi 7.000-an. Eka menduga, pemerintah pusat mungkin mempertimbangkan keuangan. Oleh karenanya, Disdukcapil mengeluarkan surat pernyataan atau KTP sementara bagi masyarakat Bontang yang masih menunggu blangko KTP-el.

“Kami juga membuat surat edaran dari wali kota untuk instansi seperti kepolisian dan perbankan agar surat keterangan sementara itu bisa diterima dalam pengurusan apa pun, karena sempat ada salah satu perbankan yang menolak,” ungkapnya.

Oleh karena itu, Eka meminta masyarakat lebih sabar menunggu blangko KTP el. Jika blangko sudah ada, maka akan diinformasikan ke seluruh warga Bontang yang masuk daftar tunggu. “Harapan kami, tidak ada hambatan dalam hal penyediaan blangko KTP-el, dan jangan takut, semua masyarakat pasti akan kebagian,” ujarnya.

Hanya saja, mengingat tahun ini harus dilakukan pemekaran, Eka menyatakan tentu kebutuhan blangko KTP-el akan lebih banyak. Karena kecamatan Bontang Timur, warganya merupakan warga di Kecamatan Bontang Utara sebelumnya. Otomatis, identitasnya perlu diubah karena berubah alamat. “Tentu kebutuhannya akan lebih banyak, sementara anggaran serta blangkonya tentu akan sangat terbatas,” pungkasnya.(mga)