Tawarkan Bangun Instalasi Air Bersih, Investor Siapkan Pendanaan Penuh

SANGATTA – Pemkab Kutim mendapat tawaran pembangunan instalasi air bersih dari salah satu investor. Bahkan investor sudah menyiapkan pendanaan penuh untuk merealisasikan program itu. Kendati sangat membantu percepatan pemenuhan kebutuhan air bersih, tawaran ini masih ditimbang-timbang oleh Pemkab.

Saipul Ahmad, Kepala Bidang Pelayanan Perijinan Dan Non Perijinan  Badan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BPTSP) Kutim mengatakan, investor tersebut sudah memaparkan rencana investasi di hadapan Bupati Kutim, Ismunandar. Secara garis besar, investor berniat membangun instalasi air bersih di Kutim. Bahkan pemodal ini mengaku siap menanggung segala pendanaan.

“Ini investor murni, mereka menyediakan pendanaan. Hanya saja mereka nanti akan share dengan Perusda,” kata Saipul ditemui di ruangannya, Selasa (25/7) kemarin.

Bahkan investor juga menyiapkan dua skema pembangunan instalasi, yakni permanen dan mobile. Melalui skema yang kedua, hasil produksi akan lebih mudah terdistribusi.

“Mereka memang pure bisnis. Jadi nanti kalau memang jadi, akan diatur lokasi dan jangkauannya,” terangnya.

Bisnis pembangunan instalasi air bersih ini memang menyasar daerah yang berkembang pesat. Bahkan investor tersebut mengaku sudah berhasil di beberapa kota besar. Mulai dari Jakarta, Makassar, hingga Sanga-Sanga Kutai Kartanegara. Di Kutim, investor melirik kawasan Pelabuhan Kenyamukan. Kemungkinan daerah ini dinilai memiliki potensi perkembangan yang cukup pesat. Pasalnya, geliat pembangunan dan ekomomi di kawasan itu akan melaju setelah pelabuhan beroperasi.

“Kami memang arahkan membangun di daerah Pelabuhan. Selain itu juga beberapa daerah lain,  salah satunya adalah Sangkulirang, karena di sana kota jasa,” tuturnya.

Kendati cukup menggiurkan, namun ada kemungkinan tarif air bersih yang disiapkan investor nantinya akan lebih tinggi. Pasalnya, sistem yang digunakan adalah murni  bisnis. Hal  ini berbeda dengan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang mengedepankan pola Publik Service Obligation (PSO).

“Kemungkinan tidak juga akan jauh lebih mahal. Kalaupun tarifnya di atas, akan tetapi diiringi dengan kualitas pasti akan diterima. Namun semua itu akan dikaji oleh pemerintah,” pungkas Saipul. (hd)