DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Samarinda menilai pemerintah tak serius menyelesaikan masalah banjir Kota Tepian. Bahkan para wakil rakyat menilai Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda terlalu lamban mengambil tindakan terkait itu.
Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Jasno menyebutkan, seharusnya penanganan banjir di Ibu Kota Kaltim ini menjadi prioritas pemerintah. Apalagi banjir di Samarinda sudah jadi masalah akut bahkan momok bagi masyarakat Samarinda setiap tahunnya.
“Daerah yang dulu tidak pernah banjir, kini terkena. Di semua sudut kota terendam air. Apalagi di daerah Palaran atau Loa Janan Ilir, banjirnya sekarang cukup parah,” kata Jasno, Kamis (22/3) kemarin.
Dia menilai, pemerintah seharusnya bisa fokus menyelesaikan permasalahan banjir yang kerap menghantui masyarakat. Terutama di titik-titik yang jadi langganan banjir. Misalnya di Jalan DI Pandjaitan, daerah pergudangan, Jalan Wahid Hasyim, Jalan Pangeran Antasari, maupun di Jalan IR H Juanda.
“Ke depan pengendalian banjir harus jadi prioritas. Daerah langganan banjir kita minta segera diselesaikan. Jangan sampai ini muncul titik banjir yang baru,” serunya.
Bagi dia, bukan saatnya lagi Pemkot Samarinda terus bersembunyi di balik minimnya anggaran. Menurutnya jika pemkot serius, bisa mengupayakan bantuan anggaran dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim ataupun dari APBN.
“Kalau mengandalkan keuangan kota saya pikir akan sangat sulit. Pemkot harus minta partisipasi provinsi, paling tidak untuk mengurai masalah banjir di wilayah perkotaan,” usulnya.
Sengkarut banjir di Kota Tepian juga tak bisa dilepaskan dari tidak terintegrasinya program pengendalian banjir. Pasalnya banyak di antara proyek yang digalakan pemerintah, ternyata tidak memiliki koneksitas. Sehingga masalah banjir dari tahun ke tahun tidak pernah bisa terurai.
“Ke depan penanganan banjir harus terintegrasi. Semua drainase yang dibangun harus memiliki titik akhir atau tempat pembuangan sampai ke muara. Kalau penyelesaiannya sepenggal-sepenggal, ya banjir sulit diurai,” tukasnya
Ia menyebut, sebelumnya legislatif pernah mengusulkan proyek tahun jamak atau multiyears khusus untuk penanganan banjir di Jalan DI Pandjaitan dan Jalan Wahid Hasyim. Dengan alokasi anggaran Rp 150 miliar untuk masa pengerjaan selama tiga tahun.
“Kalau itu dijalankan, maka masalah banjir di dua titik itu bisa diselesaikan. Proyek itu sebelumnya dikerjakan provinsi. Tapi hanya beberapa miliar, hanya sepenggalan. Kami ingin drainase yang dibangun itu terhubung sampai ke Sungai Karang Mumus,” tuturnya.
Bahkan sebelum itu, kata Jasno, DPRD pernah mengusulkan anggaran multiyears Rp 220 miliar untuk pengendalian banjir di Jalan DI Pandjaitan. Namun oleh pemkot saat itu dinilai tidak begitu urgen. Sehingga usulan tersebut dibatalkan.
“Kalau soal keuangan, saya kira pemerintah bisa meminta bantuan provinsi dan pusat. Jadi nggak usah takut ketiadaan anggaran. Saya kira pemerintah harus konsisten kalau banjir di Samarinda mau diselesaikan,” tegasnya.
Hal lain yang menjadi sorotan Jasno yakni lemahnya pengawasan pemkot terhadap pemberian izin pematangan lahan. Kenyataannya, izin pematangan lahan tersebut justru disalahgunakan untuk pengerukan batu bara. Seperti yang terjadi di daerah Lempake, Air Putih, Rapak Dalam, dan Samarinda Seberang.
“Alasannya izin perumahan, tapi faktanya untuk pengambilan batu bara. Setelah batu bara habis, akhirnya ditinggalkan begitu saja. Dan kini masyarakat yang merasakan dampaknya (banjir, Red.),” ujarnya.
Untuk menelusuri dan melakukan pengawasan kegiatan pertambangan ilegal, DPRD Samarinda telah membentuk dan mengusulkan Satuan Tugas (Satgas) terkait itu. Tim tersebut telah diusulkan ke Pejabat Sementara (Pjs) Wali Kota Samarinda, Zairin Zain.
Satgas tersebut nantinya akan diisi sekira 25 orang. Mereka berasal dari berbagai perwakilan instansi terkait di lingkungan Pemkot Samarinda. “Di sini dibutuhkan keberanian pemkot. Kalau tidak, izin dengan modus pematangan lahan, akan disalahgunakan untuk kegiatan pengerukan batu bara,” tegasnya.
Sementara itu anggota DPRD Kaltim daerah pemilihan Samarinda, Jafar Haruna menyebut, masyarakat sudah jenuh dengan bencana banjir yang kerap melanda. Politisi Partai Demokrat ini mengatakan, seharusnya sudah ada solusi terkait penanganan banjir di Kota Tepian. Pasalnya bencana banjir bukan barang baru bagi ibu kota Kaltim ini.
Untuk itu dia meminta kepala daerah untuk berani mengambil langkah tegas mengatasi banjir. “Harusnya sudah ada solusi. Masyarakat sebenarnya sudah jenuh menunggu penanganan banjir,” tuturnya.
Sehingga, Jafar meminta pemerintah setempat melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) melakukan koordinasi dan patroli untuk melihat perkembangan kondisi terkini banjir. Selain itu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) setempat diminta untuk berkoordinasi dengan camat dan lurah di daerah yang rawan.
Tujuannya agar tetap waspada dan siaga akan kemungkinan datangnya banjir susulan. “Kita tidak mau sampai ada korban dari banjir ini. Makanya harus ada koordinasi terus,” terang Jafar.
Menurutnya, tempat-tempat fasilitas umum seperti rumah ibadah, rumah sakit, puskesmas dan sekolah perlu mendapat perhatian lebih. Hal ini penting mengingat fasilitas-fasilitas tersebut menampung banyak orangnya. “Jangan sampai terjadi hal yang tidak diinginkan. Jika kondisi semakin memburuk, segera lakukan evakuasi,” sebut dia.
Selain menyoroti pemerintah, Jafar turur mengkritik oknum warga yang masih memilliki ketidakpedulian terhadap lingkungan. Dia mengungkap, masih banyak warga yang membuang sampah sembarangan. Padahal keberadaan sampah yang dibuang sembarangan ini merupakan salah satu penyebab terjadinya banjir.
“Kesadaran membuang sampah sebagian masyarakat masih kurang. Buktinya daerah aliran sungai masih menjadi tempat favorit untuk buang sampah. Akibatnya bisa dirasakan sendiri seperti saat ini. Banjir terjadi di mana-mana,” bebernya. Karenanya, Jafar meminta baik pemerintah maupun masyarakat untuk saling bekerja sama mengatasi persoalan banjir
Di satu sisi, dia meminta masyarakat Samarinda untuk terus waspada. Kewaspadaan dianggap perlu mengingat intensitas curah hujan ke depan diperkirakan akan tetap tinggi.
“Kami megimbau warga khususnya yang tinggal di bantaran Sungai Karang Mumus untuk siaga banjir. Sebab selain intensitas hujan yang cukup tinggi, juga terjadi peningkatan debit air di Sungai Karang Mumus,” ujar Jafar.
Para orang tua, jelas dia, mesti menjaga anak-anak yang sering bermain di lokasi banjir. Khususnya daerah Sempaja yang mencatat genangan air tinggi dan arus yang cukup deras. Jafar menyebut akan sangat bahaya bagi anak-anak yang berenang karena bisa terbawa arus. “Ini yang harus dihindari, jangan sampai terjadi hal yang tidak diinginkan,” tandasnya. (drh/luk)
Simak berita menarik bontangpost.id lainnya di Google News
Ikuti berita-berita terkini dari bontangpost.id dengan mengetuk suka di halaman Facebook kami berikut ini:
