SAMARINDA- Upaya pemerintah memperbaiki taraf hidup masyarakat mulai membuahkan hasil memuaskan. Ini terlihat dari tingkat kemiskinan Kaltim pada 2018 yang mengalami penurunan 0,02 persen dari 2017 yang mencapai 6,08 persen. Kini berada di level 6,06 persen. Namun, penurunan tingkat kemiskinan Kaltim ini masih perlu mendapat perhatian.
Cukup beralasan, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw-BI) Kaltim Muhamad Nur mengungkapkan, secara jumlah, penduduk miskin di perkotaan mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Dari 102 ribu jiwa pada 2017 menjadi 108 ribu jiwa atau naik sekira 5,81 persen. Sedangkan di perdesaan mengalami penurunan dari 116 ribu jiwa pada 2017 menjadi 114 ribu jiwa atau turun minus 1,92 persen. “Secara spasial, wilayah dengan jumlah penduduk miskin terbanyak adalah Kukar,” katanya Rabu (20/3).
Dia menambahkan, pada 2018, terdapat 56 ribu jiwa penduduk miskin di Kukar. Sehingga menyumbang pangsa sebesar 25,84 persen total penduduk miskin Kaltim. Daerah yang memiliki jumlah penduduk miskin terbesar kedua adalah Samarinda dengan jumlah 39 ribu penduduk, dengan kontribusi mencapai 17,92 persen dari total penduduk miskin Kaltim.
“Selanjutnya, disusul Kutim sebanyak 33 ribu jiwa dengan pangsa 15,09 persen. Sementara itu, Mahulu merupakan daerah dengan jumlah penduduk miskin paling rendah, yakni sebanyak 3 ribu jiwa, atau 1,48 persen dari total penduduk miskin Kaltim,” ujarnya.
Menurutnya, saat ini diperlukan kajian lebih lanjut guna mengetahui penyebab pasti bertambahnya penduduk miskin tersebut. Terlebih dalam laporan, pertambahan penduduk miskin di Kaltim justru terjadi di perkotaan. “Jangan-jangan pertambahan kemiskinan di kota karena orang baru pindah dari desa,” ungkapnya.
Program pengentasan kemiskinan, tambahnya, harus tetap jalan di desa dan kota. Sebab, pada prinsipnya, pemerintah bisa mendorong sektor ekonomi yang digeluti masyarakat. Cara ini, ampuh untuk menekan angka kemiskinan. Contohnya mendorong UMKM (usaha mikro kecil menengah) dan pertanian. Karena masyarakat banyak bergelut di dua sektor ini.
“Jika pemerintah fokus pada pemberdayaan sektor ekonomi masyarakat, secara otomatis akan memperluas lapangan kerja. Pemerataan ekonomi tercipta, dan pasti kemiskinan berkurang,” pungkasnya.
Terpisah, Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi mengatakan, tahun ini masyarakat Kaltim harus lebih sejahtera. Meskipun secara keseluruhan tingkat kemiskinan menurun, namun secara jumlah masih meningkat. Angka ini harus menjadi peringatan, tingkat kemiskinan saat ini masih 6,06 persen, jumlah tersebut sangat serius untuk dicermati.
“Kita semua harus optimistis, seluruh instansi terkait terus bersinergi untuk membangun Kaltim, sehingga Kaltim ke depan semakin maju dan masyarakatnya sejahtera,” katanya.
Dia menjelaskan, Kaltim harus bisa menyediakan lapangan kerja seluas-luasnya untuk masyarakat. Sesuai hitungan, saat ini di Bumi Etam masih ada 6,06 persen warga miskin dari jumlah penduduk. Namun, dari 6 persen tersebut dikatakan miskin karena memiliki penghasilan di bawah Rp 14-28 ribu per hari.
Menurutnya, untuk mengurangi ini pemprov berusaha memberikan peluang-peluang lapangan pekerjaan. Selain itu, meningkatkan keterampilan masyarakat. Dengan meningkatkan kesejahteraan, maka tingkat kemiskinan akan mengecil. “Tidak bisa instan. Tapi terus-menerus mengecil,” pungkasnya. (*/ctr/ndu/k15/kpg)
Simak berita menarik bontangpost.id lainnya di Google News
Ikuti berita-berita terkini dari bontangpost.id dengan mengetuk suka di halaman Facebook kami berikut ini: