TPP Disesuaikan Kelas Pegawai

BONTANG – Pemerintah dinilai wajar ketika memberikan tambahan penghasilan pegawai (TPP) di lingkup Pemkot Bontang. TPP dianggap sebagai penghargaan bagi pegawai yang produktif, akuntabel, dan selalu memikirkan Bontang ke depan. Namun, TPP disesuaikan dengan kelas pegawai.

“Awalnya saya pikir TPP disesuaikan dengan eselon, tetapi ada penyesuaian lain yang dibagi sesuai kelas jabatan supaya setiap yang diberikan ke pegawai bisa dipertanggungjawabkan,” kata Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni, Selasa (29/1).

Untuk mendapatkan TPP, ASN di Bontang setiap bangun tidur harus langsung memikirkan Bontang mau bagaimana ke depannya. Neni meminta Bontang bisa berdaya saing dengan daerah lain. “Saya semangatnya ingin memberikan kesejahteraan kepada pegawai,” ujarnya.

Semua yang diberikan kepada ASN, bakal diawasi KPK. Karena itu, pemerintah tak bisa serta-merta memberi tunjangan harus sesuai kelasnya. “Sebetulnya sama saja, tetapi ada kelasnya dan nanti indeksnya saja yang kami naikkan,” terang Neni.

Pada awal 2019, ungkap Neni, pihaknya menaikkan TPP ASN di lingkup Pemkot Bontang sebesar Rp 500 ribu per pegawai. Neni juga menyatakan TPP bagi ASN golongan terendah sudah mendapat Rp 4 juta sebulan. Jika diterapkan sesuai kelas, nilainya akan lebih kecil dan khawatir menimbulkan gejolak jika ada pengurangan.

Sementara itu, Asisten Deputi Bidang SDM Aparatur KemenPAN-RB Otok Kuswandaru mengatakan, evaluasi jabatan tidak dihitung beban kerja karena di hilir. Tetapi kalau dilihat dari faktor struktural ada enam faktor dan dilihat dulu petanya benar atau tidak, baru dievaluasi. “Bu Wali jangan khawatir terjadi masalah jika diterapkan, karena sudah ada rumusannya,” ungkap Otok.

Evaluasi jabatan untuk 1.164 jabatan, dengan total persediaan 2.829 pegawai. Jabatan pelaksana dan fungsional sudah sesuai standar. Kelas 1 untuk pramu, kelas 3 yakni pengemudi, petugas keamanan, juru pungut, pengambil sampel, dan lain-lain.

Adapun kelas 5 ada administrasi dan pengemudi VIP. Kelas 6 kepala sekolah, kelas 7 seperti analis, pemeriksa, penguji juga pengawas. “Jabatan pelaksana paling tinggi kelas 7, ke atasnya jabatan fungsional tertentu. Sedangkan kelas paling tinggi, yakni kelas 15 hanya untuk sekretaris daerah.(mga/kri/k16/prokal)