SANGATTA – Ketua Cabang Olahraga Persatuan Sepak Takraw Indonesia (Kutim) terpilih Arif Rahman menuding Sekretaris Umum (Sekum) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kutim Ismaun tidak netral. Sekum KONI lebih memihak kepada Ketua PSTI yang legalitasnya dipertanyakan. Akibatnya terjadi kegaduhan antara PSTI yang sah dengan tandingan.
Tidak hanya itu, aksi campur tangan yang dianggap berlebihan membuat PSTI yang sah terancam tidak mendapatkan dana pembinaan. Pasalnya, dana tersebut akan dilimpahkan kepada PSTI tandingan.
“Sekum bertanggung jawab terjadinya dualisme pengurus PSTI Kutim. Dia biang dualism. Makanya tidak netral. Bahkan pada saat dana pembinaan mau dicairkan, Sekum (KONI Kutim) melalui WA (WhatsApp) menyampaikan ke Sekum PSTI Pengprov yang intinya SK kubu mereka (PSTI tandingan) di percepat. Kalau tidak maka yang akan mencairkan dana adalah SK lama (PSTI sah). Nah ini bentuk ketidaknetralan seorang Sekum,” ujar Rahman.
Tidak hanya itu, Sekum dianggap melakukan pembohongan publik lantaran mengelak memberikan rekomendasi (SK) kepada PSTI kubu lain. Padahal secara jelas ia memberikan rekomendasi secara sepihak. Tidak melalui prosedur organisasi. Bidang organiasi KONI tidak dilibatkan dalam verifikasi.
“Alasan mosi tidak percaya kami karena saudara Sekum telah melakukan kebohongan besar. Karena mengatakan tidak memberikan rekom kepada saudara Remba untuk mengurus SK PSTI Kutim ke Pengprov PSTI Kaltim. Padahal ada mengeluarkan rekom tanpa prosedur. Seharusnya bidang organisasi melakukan verifikasi untuk mengeluarkan rekom,” katanya.
Ada dua dugaan terjadinya kegaduhan ini. Pertama karena PSTI yang lain merupakan orang terdekat Sekum. Kedua dipilihnya PSTI tandingan oleh Sekum karena berpihak dan ingin dipilih sebagai Ketua KONI pas pemilihan Ketua Koni saat ini. “Kami menduga hal ini dilakukan karena untuk pemilihan Ketua KONİ Kutim. Sehingga PSTİ versi Pak Remba mendukung Sekum kedepannya. Makanya langsung memberikan rekom,” katanya.
Berdasarkan hal itu, PSTI yang sah merasa dirugikan. Tak ingin menjalar kepada Cabor lainnya, ia meminta kepada Ketua KONI saat ini dapat mengganti Sekum. Karena jika tetap dipertahankan maka akan menimbulkan kegaduhan di tubuh KONI.
“Kami selaku pihak yang dirugikan meminta kepada Ketua KONI agar Sekum direshufel. Karena bisa membuat kegaduhan di tubuh KONİ. Karena sering bertindak sesukanya tanpa melibatkan bidang yang bersangkutan. Tidak mau menerima masukan dari siapapun karena merasa bahwa dia Sekum dan apa yang dilakukan itu benar. PSTİ hanya contoh tidak menutup kemungkinan Cabor lain bernasib sama,” katanya.
Sementara itu, Ismaun membantah mendukung PSTI tandingan. Sebagai pengurus KONI, dia paham betul terkait kewenangan yang dimiliki. Sehingga tidak mungkin mencampuri urusan rumah tangga cabor.
“Kami hanya sebatas memediasi kedua belah pihak jika ada permasalahan, seperti yg terjadi di PSTI,” kata Ismaun.
Katanya, rekomendasi yang dia keluarkan berdasarkan surat dari Pengprov PSTI sebelumnya. Selanjutnya Remba melakukan Muskab PSTI, dan dia mengatakan Rahman mengetahui hal tersebut.
“Suratnya ada, maaf nomor suratnya lupa, Senin (hari ini) baru saya lihat di kantor. Kalau seandainya saya berpihak ke Pak Remba maka dana pembinaan sudah saya serahkan, tapi sampai hari ini saya belum bisa realisasikan meskipun Remba minta dana tersebut,” tegasnya.
Dia juga mengatakan SK yang diberikan kepada Remba bukan dikeluarkan oleh KONI kutim. Akan tetapi dibuat oleh Pengprov PSTI
“Kami tidak mencampuri,” ujarnya.
Terkait permintaan untuk mencopot jabatannya sebagai Sekum, dia mengatakan tak bisa dilakukan sewenang-wenang. Pasalnya, perlu dilihat persoalan dan sesuai dengan aturan.
“Kalau memang saya dianggap tidak akuntable dan dianggap tidak bisa bekerja jadi Sekum, 1000 persen saya siap mundur, yang menginginkan silahkan usulkan,” katanya.
Tak mau larut dalam pusaran polemik tersebut, dia juga meminta wartawan untuk meinta keterangan dari PSTI Provinsi Kaltim.
“Kalau mau nanti saya kirimkan nomor hp-nya. Karena beliau juga sudah bilang, kalo ada yang mempertanyakan soal PSTI silahkan hub dia,” tegas Ismaun.
“Saya tambahkan, jika SK baru PSTI tidak terbit, maka saya pastikan kubu Rahman yang kami berikan dana pembinaan, karena saya tahu beliau yang saya liat selama 2 tahun ini membina atlet PSTI kutim. Kami pasti menahan dana pembinaan tersebut karena kami anggap ada dualisme kepengurusan,” katanya. (dy)
Simak berita menarik bontangpost.id lainnya di Google News
Ikuti berita-berita terkini dari bontangpost.id dengan mengetuk suka di halaman Facebook kami berikut ini: