Usulkan Premi BPJS Warga Tak Mampu Lewat Dana Desa

SANGATTA – Program Jaminan Kesehatan Provinsi (Jamkesprov) telah berakhir sejak 1 januari 2017 lalu. Program jaminan kesehatan yang ditanggung provinsi  itu kini dialihkan ke Pemkab. Di tengah keterbatasan keuangan daerah, hal ini menjadi  persoalan baru.

“Berdasarkan surat dari Gubernur, jamkesprov dikembalikan ke Pemkab. Kemudian disusul dengan surat lanjutan yang memerintahkan untuk diintegrasikan dengan BPJS (Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial) Kesehatan melalui Jamkesda,” terang Muliyadi, Kasi Pelayanan Kesehatan Tradisional Dinkes Kutim di dalam Musrenbang Kecamatan Sangatta Selatan, belum lama ini.

Ada 35 ribu warga Kutim yang sebelumnya menjadi peserta Jamkesprov. Sementara itu, saat ini Pemkab baru mengalokasikan anggaran premi BPJS sebesar sekira Rp 1 miliar. Anggaran ini hanya untuk mengcover sebanyak 4 ribu warga.

“Artinya masih ada 31 ribu warga yang sebelumnya menjadi peserta Jamkesprov yang belum tervocer,”  terangnya.

Persoalan yang timbul dari dihentikannya program Jamkesprov, tambah Muliyadi adalah tanggungan kesehatan bagi warga yang tercatat sebagai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Saat ini tidak ada anggaran untuk menanggung biaya perobatan warga tersebut.

“Misalnya warga terlantar dan lain-lain, sebelumnya dicover oleh Jamkesprov. Nah, kalau sekarang lewat mana? Mudah-mudahan bisa lewat Dinas Sosial melalui bantuan sosial,” tuturnya.

Salah satu usulan yang dia sampaikan adalah menggunakan alokasi dana desa untuk membayar premi BPJS warga yang belum tercover. Khsusnya bagi warga kurang mampu dan memang belum terdaftar sebagai peserta BPJS. Pasalnya, dana desa seharusnya tidak hanya digunakan untuk pembangunan infrastruktur, tapi bisa juga untuk sosial.

“Usulan kami seperti itu, kalau disetujui ya bagus,” terangnya.

Sementara itu Sekda Kutim Irawansyah mengatakan usulan untuk menggunakan dana desa di bidang sosial bisa dipertimbangkan. Pasalnya, hal tersebut juga untuk kepentingan warga desa.

“Bisa saja untuk pembangunan infrastruktur atau fisik 75 persen, bantuan ekonomi 15 persen, dan sisanya untuk kesehatan,” jelasnya. (hd)

2016 ke bawah ada jamkesprov,Di satu januari 2017 tutup.Keputusan gubernur semua yang ditanggung jamkes dikembalikan ke kabupaten. Disusul pula itu harus integrasi ke bpjs kesehatan melalui jamkesda.Karena kuota 4000 sementara peserta jamkesprov itu 35 ribu. Itu premiItu yang diserahkan di cleanshing,Solusi dana desa,Premi 23 ribu.

Dulu tahanan ditanggung jamkesprov, setelah jamkesprov habis tidak lagi.Pmks orang terlantar ada , apakah bisa masuk di bansos. Saya belum tahu ada kasus atau tidak.

Muliadi, Kasi Pelayanan Kesehatan Tradisional Dinkes Kutim