Waspadai Radikalisme di Pemilu 

SAMARINDA – Merebaknya isu kelompok radikal yang akan menggunakan momentum Pemilu 2019 untuk menancapkan pengaruhnya dalam kubu tertentu, menjadi salah satu masalah yang disinggung Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak dalam rapat koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Senin (17/9) kemarin.

Menurut mantan Bupati Kutai Timur (Kutim) itu, hal itu tentu saja beralasan. Pasalnya, belakangan merebak penggunaan isu agama untuk membangun kebencian pada kelompok tertentu.

“Saya sudah dapat banyak informasi mengenai itu. Paham radikal itu tidak boleh dibiarkan berkembang. Di masyarakat kita yang majemuk ini, semua pihak harus saling menjaga toleransi dan keberagaman,” kata Awang Faroek.

Namun demikian, Awang Faroek tidak menyebutkan kelompok yang menggunakan isu agama tersebut. Dia hanya memberikan penegasan, bahwa isu sensitif tidak boleh digunakan dalam kampanye di Pemilu 2019.

“Kalau mau kampanye, silakan saja. Itu hak setiap calon dan pendukungnya. Tetapi jangan ada yang menggunakan isu-isu yang sensitif. Karena itu akan membahayakan bagi keutuhan berbangsa dan bernegara,” ucapnya.

Awang Faroek meminta aparat kepolisian daerah dan TNI untuk menjaga stabilitas dan keamanan di tingkat lokal dan nasional selama tahapan pemilu berlangsung.

“Yang paling rawan itu pada saat kampanye, pemilihan, dan penghitungan suara nanti. Itu yang harus benar-benar dijaga. Jangan sampai aparat keamanan lengah. Karena kondusifitas itu yang lebih utama,” imbuhnya.

Kata Awang Faroek, Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kaltim 2018 harus dijadikan contoh dalam pengamanan pemilu mendatang. Sebab dalam pilgub yang memenangkan Isran Noor dan Hadi Mulyadi itu, nyaris tidak terdapat konflik di masyarakat Kaltim.

“Karena pihak keamanan, masyarakat dan pemerintah bekerja dengan baik. Ini yang harus ditiru. Kalau sudah ada potensi konflik, segera dipetakkan dan diselesaikan. Jangan tunggu berkembang dulu, baru dilerai,” sarannya.

Kepada pemerintah daerah di sepuluh kabupaten/kota, Awang Faroek meminta agar setiap kepala pemerintahan menjaga keamanan wilayahnya. Tidak hanya bupati atau wali kota, perangkat pemerintah paling bawah diminta untuk memahami setiap potensi konflik yang terjadi selama tahapan pemilu.

“Ketua RT, lurah, dan camat sangat berperan penting untuk menciptakan keamanan di daerah ini. Kalau ada sesuatu yang mencurigakan, kemudian diperkirakan menimbulkan konflik, segera laporkan pada aparat keamanan,” imbuhnya.

Dia menargetkan, pemilihan legislatif dan pemilihan presiden yang dilaksanakan secara serentak pada 2019, berjalan secara aman dan damai. Sehingga diperlukan kerja sama semua pihak untuk kesuksesan hajatan politik lima tahunan tersebut.

“Tidak ada satu pun yang tidak berperan penting dalam tahapan pemilu ini. Termasuk media. Ini yang paling penting. Buat pemberitaan yang dapat memberikan pendidikan politik bagi masyarakat,” tegasnya. (*/um)