500 Pegawai Kejagung Pindah ke IKN Tahun Depan, Tahap Awal Butuh Rp800 Miliar

bontangpost.id – Pembangunan infrastruktur dasar Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 2024 mendapat dukungan pembiayaan sebesar Rp35,37 triliun.

Terbesar dianggarkan untuk Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) senilai Rp16,67 triliun. L

Utamanya untuk melanjutkan kegiatan pembangunan jalan tol sebanyak tujuh seksi yang berlokasi di wilayah Balikpapan dan Penajam Paser Utara.

Dalam paparannya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menjelaskan, alokasi anggaran pada Ditjen Bina Marga diperuntukkan untuk pembangunan akses jalan menuju masjid di kawasan IKN dan dermaga logistik, jalan sumbu kebangsaan sisi barat dan sisi timur, jalan feeder distrik kawasan IKN, Jalan Tol Seksi 1, Seksi 3A, Seksi 3B, Seksi 5A, Seksi 5B-1, Seksi 5B-2, Seksi 6A, Seksi 6B dan Seksi 6C-1, serta pembangunan Bandara VVIP sisi landasan udara.

Lalu, Ditjen Cipta Karya mendapat alokasi senilai Rp11,44 triliun untuk instalasi penyediaan air (IPA), dan bangunan pendukung SPAM Sepaku serta jaringan perpipaannya, Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) 1 hingga 3 KIPP IKN beserta jaringan perpipaannya, penataan Sumbu Kebangsaan Tahap II, pembangunan Sumbu Tripraja, pembangunan sistem proteksi kebakaran KIPP tahap I, bangunan gedung pada kawasan istana kepresidenan, bangunan gedung dan kawasan kantor kementerian koordinator, Kantor Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Kantor Kementerian PUPR, dan Kantor Otorita IKN, sarana dan prasarana pemerintahan II, hingga kawasan Beranda Nusantara.

Kemudian, Ditjen Perumahan mendapat alokasi Rp5,76 triliun. Anggaran itu dibagi untuk kegiatan pembangunan rumah susun ASN dan pertahanan keamanan (hankam). Untuk proyek pembangunan rusun ASN dan hankam direncanakan 2.585 unit di 47 tower.

“Kemarin sudah ditandatangani kontraknya, sehingga bisa kita mulai tahun ini,” imbuhnya. Sementara itu, anggaran terkecil dialokasikan pada Ditjen Sumber Daya Air (SDA) senilai Rp1,5 triliun.

Anggaran itu untuk kegiatan pengendalian banjir DAS Sanggai 1A lanjutan (KIPP), penanganan banjir di Sungai Sepaku, Kecamatan Sepaku, penyempurnaan dan penataan kawasan Bendungan Sepaku Semoi, serta pembangunan embung KIPP dan DAS Pemaluan.

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis Hidayat Sumadilaga menambahkan, penandatanganan kontrak pembangunan 47 tower hunian ASN dengan alokasi anggaran sekira Rp9,4 triliun, dilaksanakan pada Jumat (25/8) lalu.

Dia melanjutkan, sampai Juli 2024, pembangunan tower hunian ASN ditargetkan bisa dikerjakan hingga 30 persen. Atau ekuivalen dengan 12 towerhunian. Jadi, dapat difungsikan sebagai tempat tinggal untuk ASN kementerian/lembaga dan hankam yang pindah lebih dahulu ke IKN.

“Tapi hingga akhir tahun, kita bisa selesaikan seluruhnya,” terang dia.

Selain itu, Kejaksaan Agung (Kejagung) mengusulkan tambahan anggaran pada APBN tahun 2024 sebesar Rp1,736 triliun. Salah satunya untuk pembangunan gedung Kantor Kejaksaan di IKN Tahap 1 sebesar Rp 800 miliar.

“Kejaksaan sebagai institusi penegak hukum yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya mengandung sifat kerahasiaan, sehingga membutuhkan gedung kantor tersendiri di IKN,” kata Wakil Jaksa Agung Sunarta.

Dia menerangkan, sebagai amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN), lalu Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk IKN, dan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) perihal data sementara ASN pada 35 kementerian/lembaga yang pindah ke IKN, menyatakan ada 563 pegawai Kejaksaan Agung (Kejagung) akan dipindahkan ke IKN.

Kejagung, sambung dia, masuk skenario tahap 1 dalam asesmen pemindahan ASN kementerian/lembaga ke IKN pada 2024.

“Kebutuhan anggaran pembangunan kantor kejaksaan di IKN sebesar Rp 2,3 triliun yang direncanakan akan dibangun secara bertahap tahun 2024 hingga 2026. Untuk tahun 2024, pada tahap 1 direncanakan Rp 800 miliar. Dan kebutuhan anggaran ini selanjutnya segera diserahkan ke menteri keuangan (menkeu) dan menteri PPN/kepala Bappenas,” tandasnya. (kip/riz/k16)