Sepi Penghuni, Tinggal di Rusunawa Guntung Tak Wajib Pakai KTP Bontang

bontangpost.id – Diresmikan sejak Januari 2021 lalu, pemanfaatan Rumah Susun dan Sewa (Rusunawa) Guntung masih sepi peminat.

Bangunan yang memiliki empat lantai dengan 90 unit kamar ini hanya dihuni oleh 8 orang. Artinya, terdapat 82 unit kamar yang belum bertuan.

Padahal, sewa rusun ini terbilang murah dari dua rusun lainnya. Yakni Rusunawa Loktuan dan Rusunawa Api-Api. Untuk lantai dasar dan lantai satu biaya sewa perbulannya Rp 400 ribu, lantai dua Rp 350 ribu dan lantai tiga Rp 300 ribu.

Menanggapi hal itu, Wali Kota Bontang Basri Rase meminta OPD terkait untuk mengoptimalkan bangunan tersebut. Sebab, peluang PAD yang akan diperoleh sangat mempengaruhi kas daerah.

“Jangan sampai bangunan tersebut dibangun sia-sia. Kan lumayan itu untuk menambah PAD,” ujarnya saat ditemui di Rusunawa Guntung, Minggu (26/6/2022).

Unit Pelaksana Tugas (UPT) Rusunawa Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Bontang Fajriansyah Nur mengaku masih kesulitan mencari penghuni baru Rusunawa Guntung.

Kata dia, kurangnya minat calon penghuni lantaran lokasi Rusunawa Guntung jauh dari pusat kota. “ya, itu yang menjadi tantangan bagi kami,” katanya.

Selain jauh dari pusat kota, kendala lain yang dihadapi yakni, calon penghuni mengeluhkan kondisi dapur yang bersifat umum.

“Beberapa orang yang sudah berkeluarga komplainnya di situ. Makanya pas tahu itu dapur umum mereka memilih untuk mencari hunian yang lain,” bebernya.

mengatasi hal tersebut, pihaknya berencana akan mendatangi perusahaan untuk mensosialisasikan Rusunawa Guntung sebagai tempat hunian bagi pekerja yang belum memiliki rumah.

“Target kami para pekerja perusahaan. Misalnya saja pekerja di PKT. Sementara ini kami masih menyusun proposal untuk sosialisasi,” sambungnya.

Untuk memudahkan dalam menjangkau penghuni baru, Fajri bilang pihaknya akan memangkas persyaratan. Dengan kata lain, penghuni baru tak lagi wajib mencantumkan KTP Bontang.

“Sebagai gantinya penghuni baru harus menyertakan surat keterangan dari kelurahan. Dengan begitu penghuni baru tidak diberatkan dengan persoalan itu,” tandasnya. (Adv/Kominfo)