Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mengunjungi Ibu Kota Nusantara (IKN) pekan lalu. Kunjungan kali ini terasa lebih spesial. Karena presiden membawa pemimpin redaksi (pemred) dari 20 media se-Indonesia. Pemred Kaltim Post Romdani ikut dalam rombongan itu.
ROMDANI, Sepaku
SUARA telepon genggam saya berdering, ketika sore sebentar lagi usai berganti senja, Selasa (21/6). Panggilan itu datang dari staf di Sekretariat Presiden. “Bapak Romdani mohon dipersiapkan hasil tes PCR (polymerase chain reaction) negatif. Besok ikut rombongan pemred bersama presiden ke IKN,” kata Muhammad Iksan, staf dari Setpres tersebut di ujung telepon.
Waktu sudah menunjukkan pukul 17.15 Wita, saya langsung meluncur ke salah satu klinik di Balikpapan. Untuk melakukan tes PCR. Esok paginya, saya menerima surat dari klinik tersebut berisi hasil tes, negatif. “Alhamdulillah, bisa berangkat,” gumam saya.
Iksan sebelumnya juga sudah menyampaikan, titik start rombongan presiden dari Balikpapan ke IKN di Bandara SAMS Sepinggan, Rabu (22/6). Sehingga, saya diminta untuk datang ke VIP Room Bandara Sepinggan pada pukul 08.00 Wita.
Saya bersama tiga pemred dari Kaltim. Dari 20 pemred media se-Indonesia, ada empat media lokal yang sejatinya diundang. Namun, hanya tiga pemred media lokal yang mengikuti kunjungan presiden. Satu pemred lainnya berhalangan hadir.
Pukul 10.30 Wita, pesawat kepresidenan mendarat di Bandara Sepinggan. Seketika, kami diminta menuju minibus yang telah disediakan untuk mengikuti iring-iringan Presiden Jokowi ke IKN.
Pukul 12.10 Wita, kami tiba di Persemaian Mentawir, Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara. Di sana, presiden memperlihatkan beragam jenis bibit kayu meranti. Selain itu, terdapat pula bibit gaharu hingga jambu-jambuan.
Jokowi menyebut, pembangunan Persemaian Mentawir merupakan wujud nyata keseriusan pemerintah menata lingkungan, utamanya di kawasan IKN. “Jadi, kita membangun IKN ini justru tidak membuat lingkungan semakin rusak. Itu saja yang harus digarisbawahi,” katanya saat berdiskusi dengan para pemred.
Dia menyebut, pemerintah menargetkan komposisi alam dengan infrastruktur di IKN nantinya sebesar 75-80 persen. Itu sesuai konsep IKN sebagai kota di dalam hutan atau forest city.
Melansir dari laman Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Persemaian Mentawir dibangun di atas lahan seluas 120 hektare. Sarana utama persemaian seluas 32,5 hektare akan dibangun di area itu untuk memproduksi bibit sekitar 15 juta batang per tahun.
Nantinya, jutaan bibit yang dihasilkan dari Persemaian Mentawir itu akan ditanam di kawasan IKN terutama di lahan-lahan kritis. Termasuk di lubang bekas tambang batu bara. Di mana, ada sekitar 1.400 lubang bekas tambang di kawasan IKN yang bakal direklamasi.
Terkait penanaman bibit di lubang bekas tambang memunculkan sejumlah pertanyaan. Apakah itu artinya lubang bekas tambang direklamasi? Siapa yang menutup lubang? Apakah dibiayai APBN?
Di tengah persemaian, pertanyaan-pertanyaan itu saya lontarkan ke presiden. Jokowi yang mendapat pertanyaan itu, dia lantas menjawab, meski tidak detail. Terkait reklamasi lubang bekas tambang, ke depan bakal dibiayai APBN. “Tapi, soal biaya tidak usah ditanya. Yang penting kita reklamasi dan tanami pohon. Bibitnya dari persemaian,” ucapnya.
Saya pun kembali bertanya, bukankah menutup lubang bekas tambang itu jadi kewajiban perusahaan karena mereka sudah menempatkan jaminan reklamasi (jamrek). Jamrek tersebut mesti diselesaikan sebelum kegiatan penambangan. Biasanya ditempatkan di sebuah bank.
Jokowi hanya menjawab singkat. Pemerintah terpaksa mengambil langkah membiayai reklamasi karena perusahaan kabur. “Perusahaannya pergi. Tidak ada yang menutup lubang, karena mereka kabur,” katanya.
Sayang waktu berkunjung di Persemaian Mentawir sudah berakhir. Namun, sejumlah pertanyaan belum saya sampaikan ke presiden. Saat rombongan berada di perkemahan dekat Titik Nol IKN, saya baru punya momen untuk kembali bertanya. Terkait penutupan lubang bekas tambang.
Ada empat titik di IKN yang dikunjungi presiden. Selain Persemaian Mentawir, Jokowi ke Bendungan Sepaku-Semoi, Titik Nol, dan perkemahan yang rencananya menjadi lokasi Istana Negara.
Ditanya kembali soal siapa mengejar perusahaan yang meninggalkan lubang bekas tambang? Jokowi menyebut, pemerintah daerah yang mestinya punya peran dalam mengusut izin usaha pertambangan (IUP) yang meninggalkan lubang bekas tambang. Selain kepolisian yang ikut menindak. “Pemda harus berperan,” tambahnya.
Lantas, apakah negara tidak terbebani bila harus mereklamasi lahan bekas tambang? “Oh apa sih. Itu ‘kan hanya tanaman reklamasi,” ucapnya.
Dirjen Pengelolaan Daerah Sungai dan Rehabilitasi Hutan Kementerian LHK Diah Murti Ningsih menambahkan, saat ini sudah ada 45 hektare lahan di sekitar IKN yang telah ditanami bibit pohon. “Penanaman bibit terus kami lakukan. Jadi, pelan-pelan lahan kritis di sekitar IKN akan ditanami pohon,” jelasnya.
Diketahui, presiden ke IKN tak hanya membawa 20 pemred. Dia datang bersama Ketua DPR RI Puan Maharani. Jokowi juga membawa sejumlah menteri dan dirjen. Di antaranya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, serta Menteri Sekretaris Negara Pratikno. (rom/k15)
