bontangpost.id – Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Dinsos-PM) Kota Bontang mencanangkan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Pencanangan ini ditandai dengan penandatanganan ikrar perjanjian zona integritas.
Sebelum penandatanganan juga digelar apel dan pernyataan ikrar yang dipimpin Kepala Dinsos-PM, Bahtiar Mabe.
Penandatangan itu turut dihadiri Wakil Wali Kota Bontang Najirah. Dalam sambutannya, Najirah memberi apresiasi atas pencanangan WBK dan WBBM di lingkungan Dinsos-PM.
Penerapan kebijakan itu sejalan dengan arahan pemerintah pusat yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021.
“Zona Integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih serta melayani,” ucapnya.
Lebih jauh, Najirah menyatakan pencanangan dan pembangunan zona integritas ini bukan hanya untuk penilaian. Namun lebih dari itu, adalah perubahan ke arah yang lebih baik.
“Bukan sekedar formalitas, akan tetapi misi yang ingin dituju adalah peningkatan pelayanan menjadi lebih baik dan hebat,” tutur Najirah.
Pegawai yang bertugas di dinas ini memang harus memiliki dan mempertahankan integritas. Selain kompleksitas pekerjaan juga berkolaborasi langsung dengan sejumlah relawan.
Najirah pun mengingatkan selain pencegahan korupsi. Zona Integritas menuju WBK dan WBBM yang dicanangkan sepenuhnya dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan khususnya kepada masyarakat (PPKS/PMKS) secara efektif dan efisien.
“Karena itu, mari kita berikan pelayanan yang baik, cepat, tepat, dan memuaskan, jangan lakukan pungutan di luar ketentuan yang berlaku,” ajak Waliwali.
Sementara itu, Bahktiar mengatakan pencanangan ini menjadi momentum untuk meningkatkan kinerja dan integritas para pegawai. Pihaknya telah menyusun delapan langkah rencana kerja dalam pembangunan zona integritas.
“Semua upaya yang dilakukan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik,” katanya. (kominfo)
