bontangpost.id – Sebanyak 979 warga Kota Bontang tidak mengambil BLT BBM tahap dua yang disalurkan oleh Disos-PM. Akibatnya dana senilai Rp 146.850.000 harus dikembalikan ke kas daerah.
Meski masih ada masyarakat yang belum mengambil bantuan sosial senilai Rp 150 ribu itu, Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos-PM Ariyanto mengungkapkan cakupan pendistribusian BLT BBM tahap dua kali ini mencapai 86 persen.
“6.019 warga Bontang telah menerima manfaat bantuan itu. Untuk dana yang tidak tersalur otomatis dikembalikan ke kas daerah,” singkatnya.
Dari tiga kecamatan yang ada di Bontang, wilayah dengan serapan terendah ialah Kecamatan Bontang Selatan. Sebab dari total 3.180 penerima bantuan, 395 bantuan di antaranya tidak tersalurkan.
Sementara itu, serapan BLT terendah berikutnya disusul oleh Kecamatan Bontang Utara. Dari 2.740 penerima 344 bantuan hangus lantaran tidak diambil. Untuk Kecamatan Bontang Barat, terdapat 240 BLT BBM tidak diambil.
“Kelurahan dengan penyaluran tertinggi itu Berbas Pantai. Karena penyalurannya 98 persen. Kalau yang terendah itu ada di Kelurahan Gunung Elai, presentasenya hanya 66 persen,” urainya.
Melihat komposisi tersebut, Ariyanto bilang pihaknya tidak akan menutup kemungkinan untuk mengurangi porsi jumlah penerima bantuan sosial pada 2023 mendatang.
Mengingat untuk data keseluruhan penerimaan BLT imbas kenaikan harga BBM subsidi tahap dua ini sebanyak 6.998 KK. Jumlah itu menyusut dari data sebelumnya sebanyak 7.510 KK.
Diketahui, saat ini pihaknya sedang melakukan verifikasi dan validasi warga miskin serta kurang mampu se-Kota Bontang menggunakan aplikasi berbasis geospasial. Wilayah yang menjadi sasaran pertama yakni Kecamatan Bontang Barat.
“Sedang proses pendataan lagi. Tahun depan lanjut kecamatan lainnya. Sehingga penerima bantuan dari pemerintah adalah warga yang benar-benar membutuhkan,” tuturnya.
Penyaluran BLT BBM kali ini tidak ada toleransi seperti di tahap pertama. Yang mana penerima bantuan masih bisa mengambil di rumah singgah di luar jadwal.
“Hanya Lansia, difabel dan yang sakit parah yang kami antarkan. Di luar kategori itu kami tidak ada toleransi lagi. Alasannya masih sama seperti sebelumnya. warga yang tidak mengambil bantuan karena pindah dan meninggal dunia,” tandasnya. (*)
