JAKARTA – Lima provinsi yang tergabung dalam Forum Kerja Sama Revitalisasi dan Percepatan Pembangunan Regional Kalimantan (FKRP2RK) mendesak agar pemerintah pusat lebih serius dalam membangun Pulau Borneo. Hal itu terungkap dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Regional Kalimantan di Hotel Borobudur Jakarta, Selasa (18/4).
FKRP2RK sendiri terdiri dari lima provinsi. Yakni Kaltim, Kaltara, Kalsel, Kalteng, dan Kalbar. Forum ini terbentuk akibat riak ketidakpuasan para gubernur terhadap pembangunan di Kalimantan. Selain itu, forum ini juga sebagai wadah kerja sama dan membahas usulan bersama agar tercipta sinergitas program pembangunan di Kalimantan.
Kagiatan yang diadakan setahun sekali, menghadirkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Mochamad Basoeki Hadimoeljono, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasisu Jonan, serta Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti sebagai pembicara.
Anggota DPR RI Dapil Kaltim-Kaltara, Hetifah Sjaifudian dalam keterangan persnya mengatakan, forum ini penting untuk mempertegas apa program prioritas yang diusulkan Kalimantan dan harus diperjuangkan di pusat.
“Jangan sampai apa yang diperjuangkan daerah, tidak dialokasi dan didukung APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional), dan sebaliknya program pemerintah pusat bukan yang dibutuhkan daerah. Komunikasi dan kerja sama stake holders pembangunan daerah dengan mereka yang di pusat menjadi sangat penting,” kata Hetifah
Selain konektivitas infrastruktur se-Kalimantan, juga mengemuka isu pembangunan sektor energi dan pembangunan wilayah perbatasan serta daerah tertinggal.
Hetifah menambahkan, Kalimantan saat ini ingin mengejar ketertinggalannya dan segera menanggulangi masalah kemiskinan dan pengangguran. Oleh sebab itu, pembangunan pedesaan, reformasi agraria, penanggulangan bencana, hingga kesetaraan gender, harus tetap diprioritaskan. Selain juga mendorong agar jaminan sosial dan bantuan perluas akses usaha bisa tepat sasaran.
“Dengan berubahnya pendekatan perencanaan pembangunan menjadi money follow program, pemerintah daerah se-Kalimantan harus siap menerapkan cara baru perencanaan ini. Ke depan, tantangan terbesar untuk masa depan Kalimantan adalah bagaimana melakukan diversifikasi pendapatan supaya tidak tergantung pada sumber daya alam (SDA) dan pertambangan,” tutup Hetifah. (gun)
