bontangpost.id – Dugaan pengarahan yang dilakukan Udin Mulyono kepada peserta bimtek untuk kembali memilih wali kota masih ditelusuri Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bontang.
“Delik yang disangkakan berupa penggunaan fasilitas negara untuk kampanye,” jelas Ketua Bawaslu Kota Bontang Aldy Artrian.
Ia menyebut, hal itu dikaitkan dengan regulasi norma yang berlaku. Yakni fasilitas atau program pemerintah yang digunakan untuk menguntungkan atau merugikan salah satu pihak.
Namun, pihaknya masih akan mengembangkan perkara ini. Oleh karena itu, penelusuran tidak hanya berhenti pada yang bersangkutan.
“Artinya tetap mempertimbangkan korelasi dan relevansi yang ditemukan,” sebutnya.
Hal tersebut, lanjut dia, akan diteruskan sampai informasi yang ada dianggap jenuh atau tidak menemukan informasi baru lagi.
“Setelah itu baru dikaji. Jadi kami belum dapat menyimpulkan sekarang,” sambung dia.
Disinggung mengenai adanya motif kampanye sebelum dimulainya tahapan pemilihan kepala daerah (pilkada), ia menuturkan harus melalui proses kajian.
Apabila diuraikan, hal itu dapat dilihat dari parpol dalam keikutsertaannya pada pemilu, serta secara personal sebagai kandidat dalam pilkada.
“Persoalan pilkada dikesampingkan dulu. Nah saat ini bicara tentang korelasinya sebagai peserta pemilu,” terangnya.
Diketahui sebelumnya, Bawaslu Kota Bontang telah memanggil sejumlah pihak untuk dimintai keterangan.
Di antaranya RT, sekretaris lurah, camat, dan pihak lain yang mengetahui kegiatan tersebut.
“Pak wali ini merupakan pihak ketujuh atau kedelapan yang kami mintai klarifikasi,” ungkapnya.
Selanjutnya, pihaknya juga bakal memanggil Udin Mulyono pekan depan. “Karena saat ini yang bersangkutan masih di luar kota,” tandasnya. (*)
