Pemprov Cari Alternatif Lain, Kemiskinan Berhasil Ditekan
SAMARINDA – Gubernur Kaltim, H Awang Faroek Ishak menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj) kepada DPRD Kaltim. Laporan ini disampaikan dalam Rapat Paripurna XI DPRD Kaltim, Senin (8/5) kemarin.
Dalam laporannya, Faroek membeberkan sasaran-sasaran pembangunan berikut pencapaian selama 2016. Dia mengungkapkan, banyak hal yang belum tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Alasannya beragam, di antaranya kelesuan dan kelambatan ekonomi.
“Turunnya harga minyak, gas, dan baru bara sangat memengaruhi ekonomi Kaltim. Juga hal-hal lain berpengaruh secara global dan nasional,” kata Faroek.
Kendati demikian, dia cukup senang karena angka kemiskinan mengalami penurunan. Sementara angka pengangguran, walaupun terjadi peningkatan, namun jumlahnya tidak terlalu banyak. Untuk itu pemprov telah melakukan upaya-upaya untuk mengatasi perlambatan ekonomi. Yaitu dengan berkesinambungan melakukan pengembangan ekonomi baru dan terbarukan.
“Seperti kemarin, kami membangun PLTU (pembangkit listrik tenaga uap) dari batu bara. Kemudian pengembangan etanol, dan pengembangan klaster untuk kelapa sawit,” ungkapnya.
Sembari mengembangkan potensi-potensi ekonomi baru, pemprov turut menyempurnakan infrastruktur-infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat. Di antaranya meliputi pembangunan jalan tol lintas Kaltim dan KIP Maloy. Penambahan daya listrik di Kaltim pun menjadi dasar keyakinan Faroek bahwa ketertinggalan-ketertinggalan yang ada dapat dikejar.
“Apalagi semua proyek infrastruktur, insyaallah sebagian besar di 2018 dapat terselesaikan dengan baik. Bandara Samarinda Baru selesai di 2017, Bendungan Teritip juga selesai. Tinggal selanjutnya yang lain-lain,” urai Faroek.
Makanya, Faroek menyebut pemprov telah melakukan berbagai usaha secara optimal. Kalaupun ada kekurangan, harapannya dapat disempurnakan dalam tahun anggaran 2017-2018. Kesimpulannya, pembangunan harus berjalan terus, tidak boleh berhenti. Faroek pun berterima kasih atas koreksi dari anggota-anggota DPRD Kaltim selama ini yang dinilainya bersifat konstruktif.
“Sehingga dengan demikian pemerintah juga bisa menjalankan roda pemerintah dan pembangunan, serta menjawab kepentingan-kepentingan masyarakat dengan baik. Jadi kontrol dan pengawasan itu perlu dilakukan DPRD, sampai pada pertanggungjawaban keuangan yang diteliti BPK (Badan Pemeriksa Keuangan),” jelasnya.
Sementara itu ketua DPRD Kaltim Syahrun menyimpulkan, dari laporan yang dibacakan gubernur, diketahui bahwa beberapa program sudah dijalankan dengan baik. Bahkan lebih banyak program antaranya yang melebihi target per tahun. Kalaupun ada yang belum memenuhi target, bisa dipahami dari kendala defisit keuangan yang dialami Kaltim.
“Walaupun ada yang mencapai target per tahun, namun selama lima tahun ini semua program sudah berjalan,” kata Syahrun.
Pria yang akrab dipanggil Haji Alung ini menyebut, LKPj tersebut akan mendapat tanggapan dari fraksi-fraksi, Senin (15/5) pekan depan. Untuk kemudian dibentuk panitia khusus (pansus) yang bertugas memberikan rekomendasi kepada Pemprov Kaltim.
“Masa kerja pansus 30 hari sejak laporan ini diterima. Insyaallah dalam bulan puasa kerja pansus bisa diselesaikan,” pungkasnya. (luk)
