Klarifikasi Anggota TAPPD Bontang Terkait Dugaan Pelanggaran Netralitas di Pilkada

BONTANGPOST.ID, Bontang – Anggota Tim Ahli Percepatan Pembangunan Daerah (TAPPD) Kota Bontang, Yophie Turang, mengklarifikasi terkait dugaan pelanggaran netralitas di Pilkada Bontang. Yakni, terkait dukungan kepada pasangan Basri Rase-Chusnul Dhihin pada deklarasi Komunitas Etnis Manado Bontang.

Dikatakan Yophie, kehadirannya karena mewakili tokoh masyarakat Manado. Dia mengklaim diundang untuk memimpin doa pembukaan di acara tersebut. Sejatinya slot untuk memberikan sambutan juga ditujukan kepadanya. Tetapi justru tidak diambil saat acara berlangsung.

“Saya malah bernyanyi, jadi tidak sambutan,” kata Yophie.

Akademisi dari Universitas Trunajaya ini mengaku masuk dalam TAPPD karena keahlian dan kompetensinya. Sehingga, ia mengaku bekerja secara profesional. Salah satunya, dia mengoreksi program penurunan stunting.

Pengangkatannya berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Bontang yang dikeluarkan pada 2 September lalu.

Sebelum datang ke kegiatan, ia menggunakan pakaian miliknya dari rumah. Tetapi ketika tiba justru disodori pakaian yang bergambar wajah Basri dan Chusnul. Ia pun memakainya.

“Saya ganti kaos yang diberikan kepada saya. Kalau itu melanggar, saya tahu diri,” ucapnya.

Yophie mengaku hingga saat ini belum ada dari pihak Bawaslu yang menghubunginya. Pada dasarnya ia pun siap memenuhi panggilan untuk dimintai keterangan terkait netralitas dalam pilkada.

“Terkait hak politik, saya boleh memilih. Tapi kalau ini melanggar, saya pun siap,” tutur dia.

Sebelumnya diberitakan, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa (P3S) Bawaslu Bontang, Ismail Usman, menyatakan bahwa pihaknya sedang menelusuri status anggota TP2D.

“Kami harus memastikan apakah mereka benar-benar berstatus tenaga ahli, karena jika benar, maka terlibat dalam kegiatan politik bisa dianggap sebagai pelanggaran,” ujar Ismail.

Larangan bagi tenaga ahli pemerintah untuk berpartisipasi dalam politik praktis tertuang dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023.

“Regulasi sudah jelas. Untuk itu, kami akan segera berkoordinasi dengan Pemkot Bontang,” tambah Ismail. (*)