BONTANGPOST.ID, Bontang – Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang memastikan seluruh sistem server milik pemerintah telah kembali beroperasi secara normal. Hal ini menyusul gangguan yang terjadi akibat kebocoran atap di ruang Data Center beberapa waktu lalu.
Sekretaris Daerah Kota Bontang Aji Erlynawati, mengungkapkan bahwa kerusakan sempat terjadi pada enam unit perangkat yang tergolong baru. Perangkat tersebut merupakan hasil pengadaan akhir tahun 2024.
“Awalnya dilaporkan rusak, tapi setelah dicek dan diperbaiki bersama penyedia alat, semua bisa digunakan kembali dan kini berfungsi normal,” jelas Aji saat ditemui pada Jumat (25/07/2025).
Ia menuturkan, insiden bermula saat Tower Radio Praja jatuh menimpa atap ruang server, menyebabkan air hujan merembes dan merusak sejumlah perangkat penting.
“Perbaikan atap juga sudah dilakukan. Sekarang ruangan aman,” tambahnya.
Senada dengan itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Bontang Anwar Sadat, menuturkan bahwa sistem server telah pulih sejak Minggu malam (20/07/2025) dan tidak mengalami kendala lagi hingga hari ini.
Sebagai upaya pencegahan ke depan, Pemkot Bontang berencana menyiapkan server cadangan dengan skema colocation, yakni menitipkan server ke instansi pemerintah lain di tingkat provinsi, khususnya di Kalimantan Timur.
“Tujuannya agar ada sistem cadangan. Jadi kalau terjadi gangguan seperti kemarin, layanan tetap bisa berjalan lewat server backup,” terang Anwar.
Sebelumnya, ruang server milik Pemkot Bontang yang berada di lantai dua Gedung Auditorium Tiga Dimensi, Jalan Awang Long, Kelurahan Bontang Baru, mengalami gangguan akibat rembesan air hujan. Hal ini sempat menimbulkan kekhawatiran terganggunya sejumlah layanan digital pemerintah, termasuk website resmi dan sistem informasi internal.
Menanggapi kejadian ini, Komisi C DPRD Bontang melakukan inspeksi mendadak (sidak) pada Senin (21/07/2025) untuk mengecek langsung kondisi kerusakan. Salah satu anggota Komisi C, Muhammad Sahib, menyayangkan lemahnya pengawasan terhadap fasilitas penting pemerintah.
“Ini gedungnya baru saja diperbaiki, tapi atapnya sudah bocor lagi. Air sampai menggenangi ruang server, padahal menyimpan data penting,” kritik Sahib.
Ia pun mempertanyakan tanggung jawab pihak terkait atas kerusakan yang terjadi. Menurutnya, jika kerusakan tidak bisa dipulihkan, kerugian yang ditanggung pemerintah bisa mencapai Rp5,5 miliar.
“Kalau sampai data rusak total, siapa yang bertanggung jawab atas potensi kerugian sebesar itu?” tegasnya.
Pemerintah kini berkomitmen memperketat pengawasan serta memastikan langkah mitigasi dilakukan dengan lebih matang. Penambahan server cadangan diharapkan bisa menjadi solusi jangka panjang untuk menjamin kontinuitas layanan publik berbasis digital. (Dwi Kurniawan Nugroho)
