BONTANGPOST.ID, Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) bersiap menghadapi tahun anggaran 2026 dengan tekanan fiskal yang sangat berat. Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dari Pemerintah Pusat diproyeksikan anjlok signifikan, memaksa Pemprov melakukan efisiensi besar-besaran di semua lini belanja.
Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, mengungkapkan bahwa dari total TKD sebesar Rp8,7 triliun yang diterima pada tahun 2025, alokasi untuk tahun 2026 diperkirakan hanya menyentuh angka Rp2,4 triliun. Penurunan tajam ini mendorong Pemprov untuk mengevaluasi ulang seluruh pos anggaran.
Fokus Prioritas dan Penghapusan Belanja Non-Esensial
“Semua akan kita tinjau kembali. Kalau ada anggaran yang tidak mendesak, seperti dana influencer, tentu akan kita tunda dulu. Fokus utama kita adalah kegiatan yang berdampak langsung bagi masyarakat,” ujar Seno, Kamis (9/10/2025).
Kebijakan efisiensi ini merupakan langkah strategis untuk memastikan APBD Kaltim tetap tepat sasaran. Pemprov akan memprioritaskan program yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat dan sejalan dengan visi-misi daerah, yaitu Gratispol (Gerakan Trisektor Pelayanan Publik) dan Jospol (Jaring Optimalisasi Sektor Pelayanan Publik), yang berfokus pada sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Seno Aji menegaskan komitmen Pemprov Kaltim untuk menjaga keseimbangan fiskal agar pelayanan publik tetap optimal, meskipun terjadi keterbatasan anggaran yang masif.
“Gratispol dan Jospol adalah komitmen utama kami. Program yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat harus tetap berjalan. Sementara kegiatan yang bersifat pendukung bisa kita tunda dulu,” tegasnya.
Pemprov akan memilah program prioritas, menyesuaikan pelaksanaan proyek berdasarkan urgensi, dan memastikan bahwa setiap rupiah APBD benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat Kaltim. (KP)
