BONTANGPOST.ID – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalimantan Timur tengah memasuki fase evaluasi besar-besaran. Badan Gizi Nasional menghentikan sementara operasional 74 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum.
Keputusan yang tertuang dalam surat resmi pada akhir Maret lalu itu diambil setelah ditemukan sejumlah fasilitas sanitasi yang belum memenuhi standar teknis, terutama ketiadaan Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL) yang memadai.
Langkah ini mendapat respons positif dari DPRD Kalimantan Timur. Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, menilai kebijakan tersebut tepat demi menjamin kualitas makanan bagi penerima manfaat, seperti anak sekolah dan ibu hamil.
Menurut politikus yang akrab disapa Nanda itu, aspek kebersihan tidak bisa dianggap sebagai formalitas semata, melainkan menyangkut keselamatan.
“Higienitas ini harga mati. Jangan sampai program yang tujuannya baik justru menimbulkan masalah kesehatan seperti keracunan makanan,” tegasnya.
Penghentian operasional ini berdampak cukup luas, mencakup sejumlah daerah seperti Samarinda, Balikpapan, Bontang, Kutai Timur, hingga Berau. Selain aktivitas produksi yang terhenti, penyaluran dana bantuan untuk dapur-dapur tersebut juga dibekukan sementara.
Kebijakan ini diharapkan menjadi dorongan bagi para pengelola untuk segera melakukan perbaikan fasilitas dan melengkapi persyaratan administrasi sesuai standar nasional.
Nanda juga menekankan pentingnya sistem pengelolaan limbah yang baik, mengingat produksi makanan dilakukan dalam skala besar.
“Jangan sampai di satu sisi kita memenuhi gizi anak-anak, tapi di sisi lain justru mencemari lingkungan,” ujarnya.
DPRD Kaltim, lanjutnya, akan melakukan pengawasan ketat dan siap turun langsung ke lapangan guna memastikan seluruh perbaikan berjalan maksimal.
Operasional dapur baru akan dibuka kembali setelah tim teknis memberikan verifikasi bahwa fasilitas tersebut telah memenuhi standar kelayakan dan aman digunakan. (prokal)
