BONTANGPOST.ID, Bontang – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bontang membidik potensi pajak dari sektor kuliner yang diperkirakan mencapai Rp30 miliar pada 2026. Namun, potensi tersebut belum tergarap optimal, terutama dari usaha kafe dan kuliner skala kecil.
Kepala Bapenda Bontang, Natalia Trisnawati, mengungkapkan pihaknya kini melakukan pendataan intensif untuk memaksimalkan penerimaan pajak daerah.
“Potensi kita besar, bahkan bisa sampai Rp30 miliar. Tapi memang belum semua tergarap, masih banyak yang harus kita data,” ujarnya.
Berdasarkan data, target Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) makanan dan minuman tahun ini dipatok sebesar Rp31 miliar. Hingga Februari, realisasi baru mencapai Rp8,6 miliar atau sekitar 27 persen.
Salah satu wilayah yang menjadi fokus adalah kawasan Bontang Kuala. Dari proyeksi awal, potensi pajak di wilayah tersebut diperkirakan mencapai Rp121 juta. Namun, realisasi hingga awal tahun baru sekitar Rp11 juta.
“Potensinya ada, tapi realisasi masih kecil karena banyak usaha belum terdata dan masih menggunakan sistem self assessment,” jelasnya.
Bapenda mencatat, baru tiga hingga empat wajib pajak aktif yang terdata di kawasan tersebut. Padahal, terdapat puluhan hingga ratusan usaha kuliner, khususnya kafe kopi, yang beroperasi.
Untuk mengoptimalkan penerimaan, Bapenda akan melakukan pendataan lapangan secara menyeluruh dengan menyasar sekitar 200 pelaku usaha yang belum masuk dalam database pajak.
“Kami akan turun langsung, mendata satu per satu,” tegas Natalia.
Selain itu, sosialisasi kepada pelaku usaha juga akan digencarkan, baik melalui media maupun pendekatan langsung. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak.
Natalia menambahkan, di tengah keterbatasan fiskal, optimalisasi pajak daerah menjadi langkah strategis yang harus dimaksimalkan.
“Kita harus tetap bergerak. Walaupun anggaran terbatas, potensi tidak boleh dibiarkan,” pungkasnya. (ak)
