BONTANGPOST.ID, Bontang – Wakil Wali Kota Bontang Agus Haris meminta Perumda Aneka Usaha dan Jasa (AUJ) mengevaluasi kontrak penyewaan kapal RoRo Bontang Express II yang saat ini beroperasi di Bali. Pemanfaatan aset milik Pemerintah Kota Bontang tersebut dinilai belum memberikan kontribusi optimal bagi perusahaan maupun Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menurut Agus Haris, kapal RoRo merupakan aset strategis yang seharusnya mampu menghasilkan keuntungan lebih besar. Karena itu, manajemen AUJ diminta segera mengkaji kembali skema kerja sama yang saat ini berjalan.
“Harapan kami, dan juga harapan Ibu Wali Kota, Perumda AUJ ini bisa menjadi sumber PAD bagi Bontang. Memang ada berbagai tantangan internal yang sudah disampaikan kepada kami dan itu kami pahami. Tapi proses pembenahan tidak boleh terlalu lama,” ujarnya.
Ia mengatakan pembenahan tata kelola AUJ menjadi salah satu fokus pemerintah daerah pada tahun ini. Pemkot menargetkan seluruh rumusan perbaikan dapat diselesaikan sepanjang 2026, sebelum perusahaan memaparkan rencana bisnis dan strategi pengembangan kepada tim ekonomi daerah pada 2027 mendatang.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah efektivitas penyewaan kapal RoRo yang saat ini beroperasi di luar Kalimantan Timur. Menurut Agus Haris, peluang pemanfaatan kapal tersebut masih terbuka di daerah sendiri, baik untuk mendukung sektor transportasi maupun pariwisata.
“Kami sudah meminta dilakukan evaluasi kontrak. Kalau memang penyewaan kapal RoRo di sana tidak maksimal, lebih baik dicari peluang lain yang lebih menguntungkan. Bahkan di Samarinda saya kira ada yang membutuhkan,” katanya.
Politikus Partai Gerindra itu menilai kapal RoRo berpotensi dimanfaatkan untuk melayani aktivitas transportasi di Sungai Mahakam maupun jalur penyeberangan lain di Kalimantan Timur yang lebih dekat dan mudah diawasi.
Karena itu, ia meminta jajaran AUJ memetakan wilayah yang sesuai dengan spesifikasi kapal agar dapat ditawarkan kepada calon pengguna potensial.
“Nanti kita lihat di Kaltim ini mana yang sesuai dengan jenis kapal RoRo yang kita miliki. Kalau ada peluang yang lebih baik, kenapa tidak dimanfaatkan di daerah sendiri,” tambahnya.
Terkait nilai pendapatan dari penyewaan kapal, Agus Haris mengaku belum menerima laporan rinci dari manajemen. Namun, ia memperoleh informasi bahwa pendapatan yang diterima berkisar Rp2 miliar per tahun.
Menurutnya, angka tersebut masih relatif rendah jika dibandingkan dengan nilai aset dan potensi bisnis yang dimiliki kapal tersebut.
“Kalau memang sekitar Rp2 miliar per tahun, menurut saya itu murah. Tapi saya minta nanti dicek lagi ke direksi apakah angka itu sudah bersih atau seperti apa. Yang jelas, kalau bisa menghasilkan lebih besar di Kalimantan Timur, tentu harus dipertimbangkan,” pungkasnya. (ak)
