BONTANGPOST.ID, Bontang – Realisasi retribusi parkir tepi jalan umum di Kota Bontang hingga pertengahan 2026 masih jauh dari target. Dari target pendapatan sebesar Rp110 juta, Dinas Perhubungan (Dishub) Bontang baru mengumpulkan Rp19,8 juta atau sekitar 18 persen.
Rendahnya capaian tersebut mendorong Dishub menyiapkan skema baru pengelolaan parkir melalui sistem bagi hasil dengan juru parkir. Langkah ini diharapkan mampu mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) sekaligus menekan potensi kebocoran setoran.
Kepala Dishub Bontang, Muhammad Topan Kurnia, mengatakan skema yang tengah disusun menerapkan pola bagi hasil sebesar 50 persen. Setiap titik parkir nantinya akan memiliki target setoran yang disesuaikan dengan potensi pendapatannya.
“Kami sedang menyusun skema bagi hasil 50 persen. Setiap titik parkir akan memiliki target sesuai potensinya agar PAD meningkat dan kebocoran setoran bisa ditekan,” ujarnya, Selasa (30/6/2026).
Beberapa lokasi yang akan masuk dalam skema tersebut di antaranya kawasan Bontang Kuala, sepanjang Jalan Ahmad Yani, area parkir depan Bontang City Mall di Jalan Jenderal Soedirman, Kopi Kenangan, hingga Pasar Seng di Jalan MH Thamrin, Tanjung Limau.
Taupan menjelaskan, perubahan pola pengelolaan dilakukan karena Dishub tidak lagi dapat merekrut juru parkir melalui skema Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP). Usulan tersebut sebelumnya sempat diajukan, namun tidak mendapat persetujuan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Saat ini Dishub mulai melakukan sosialisasi sekaligus meminta masukan dari para juru parkir, baik yang bekerja secara perorangan maupun kelompok, sebelum skema baru diterapkan.
“Hari ini kami mulai menyampaikan konsepnya kepada mereka. Kami ingin mendengar kesiapan para juru parkir. Targetnya pekan depan sudah bisa diterapkan,” katanya.
Meski demikian, sistem karcis parkir masih tetap digunakan. Sementara itu, penerapan sistem pembayaran non-tunai masih dalam tahap pembahasan bersama Bank Kaltimtara dan Bapenda Bontang.
“Ke depan memang arahnya menuju sistem non-tunai. Namun untuk saat ini kami fokus menyiapkan skema yang bisa segera dijalankan,” pungkasnya. (*)
