BONTANGPOST.ID, Bontang – Pemerintah Kota Bontang melakukan penyesuaian belanja daerah dalam Rancangan Perubahan APBD (APBD-P) 2026. Total belanja daerah dipangkas hampir Rp119 miliar akibat tekanan fiskal yang dihadapi pemerintah daerah.
Pemangkasan terbesar terjadi pada belanja modal yang berkurang hingga Rp84,42 miliar.
Angka tersebut disampaikan Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni saat menyampaikan nota keuangan Rancangan Perubahan APBD 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Bontang, Senin (7/9/2026).
Dalam rancangan perubahan, total belanja daerah yang sebelumnya ditetapkan sebesar Rp2,098 triliun turun menjadi Rp1,979 triliun. Dengan demikian, terdapat pengurangan Rp118,983 miliar atau sekitar 5,67 persen.
Neni menjelaskan, penyesuaian belanja tersebut merupakan konsekuensi dari kondisi fiskal Bontang yang mengalami tekanan. Salah satu faktor utamanya ialah menurunnya penerimaan pembiayaan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 2025 setelah diperoleh angka definitif berdasarkan hasil audit.
Pemangkasan dilakukan pada tiga kelompok belanja utama.
Belanja operasi turun dari sebelumnya Rp1,555 triliun menjadi Rp1,524 triliun. Pengurangannya mencapai sekitar Rp31,34 miliar atau 2,01 persen.
Kemudian, belanja modal mengalami koreksi paling besar secara nominal. Anggaran yang sebelumnya mencapai Rp537,36 miliar turun menjadi Rp452,93 miliar. Artinya, terdapat pengurangan Rp84,42 miliar atau 15,71 persen.
Sementara itu, belanja tidak terduga turun dari Rp6 miliar menjadi Rp2,782 miliar. Pos tersebut berkurang sekitar Rp3,217 miliar atau 53,62 persen.
Meski melakukan efisiensi, Neni memastikan pemerintah tidak memangkas anggaran secara sembarangan. Setiap kegiatan dievaluasi berdasarkan tingkat urgensi, waktu pelaksanaan hingga dampaknya terhadap masyarakat.
“Kegiatan yang berdasarkan evaluasi tidak lagi memiliki waktu pelaksanaan yang memadai sampai dengan akhir tahun, kita tata kembali,” kata Neni.
Sebaliknya, program yang berkaitan dengan pelayanan dasar tetap dipertahankan. Begitu pula belanja wajib dan mengikat serta berbagai kewajiban pemerintah daerah yang harus diselesaikan.
Neni menegaskan efisiensi anggaran tidak boleh berdampak terhadap kualitas pelayanan publik.
“Penurunan APBD tidak boleh diterjemahkan menjadi penurunan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Komitmen tersebut salah satunya diwujudkan dengan tetap menjaga alokasi fungsi pendidikan sebesar 20,61 persen meski total belanja daerah mengalami penurunan.
Belanja untuk infrastruktur pelayanan publik juga tetap berada di angka 42,04 persen.
Selanjutnya, Pemkot Bontang harus memastikan anggaran yang tersisa dapat dimanfaatkan secara efektif hingga akhir tahun. Setelah rancangan perubahan APBD dibahas bersama DPRD, pemerintah juga dituntut mempercepat pelaksanaan kegiatan yang tetap dipertahankan dalam anggaran.
Neni meminta seluruh perangkat daerah tidak hanya berorientasi pada serapan anggaran. Menurutnya, keberhasilan APBD harus diukur dari manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.
“Jangan hanya mengejar serapan, tetapi bagaimana anggaran tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat,” pungkasnya. (Ak)
