SAMARINDA – DPRD Kaltim menilai kesenjangan pembangunan antara perkotaan dan daerah pelosok sangat jomplang. Terutama di bidang pembangunan infrastruktur jalan serta sarana dan prasarana kesehatan. Seperti yang dialami masyarakat di daerah perbatasan Kabupaten Kutim dan Berau. Maupun Kutim dengan Samarinda.
Syafruddin, anggota DPRD Kaltim memandang ada ketidakadilan yang dilakukan pemerintah provinsi. Khususnya ketika menyusun alokasi anggaran pembangunan. Tak ayal infrastruktur yang buruk adalah konsekuensi logis yang harus diterima masyarakat di pedalaman.
“Sudah jadi rahasia umum kalau banyak pembangunan di daerah pelosok sangat tertinggal. Sebagai wakil rakyat dari daerah Bontang, Kutim, dan Berau, saya sangat merasakan ketidakadilan pembangunan tersebut,” kata politisi PKB ini kepada Metro Samarinda belum lama ini.
Dia bahkan menilai sengkarutnya pembangunan di daerah pelosok Kaltim sebagai wujud tidak mampunya pemerintah. Bahkan kebanyakan kebijakan pembangunan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim terkesan menempatkan pembangunan di pedalaman sebagai anak tiri.
“Saya melihat seakan pilih kasih. Kalau mau lihat kesenjangan pembangunan itu, kita bisa bercermin seperti di kecamatan Muara Wahau, Muara Bengkal, Muara Ancalong, Busang, dan beberapa kecamatan lain di Kutim,” tuturnya.
Sebagian besar jalan penghubung antar kecamatan masih beralaskan tanah. Jika musim kemarau jalan jadi berdebu. Sebaliknya jika diguyur hujan maka jalan menjadi licin dan berlumpur. Akibatnya jalan tidak bisa dilalui kendaraan.
“Kalau sudah seperti itu, tentu masyarakat yang merasakan dampaknya. Banyak kendaraan masyarakat amblas. Bahkan terjebak hingga berhari-hari akibat jalan berlumpur. Kalau sudah seperti itu, kan masyarakat jadi korban,” katanya.
Di antara wujud ketidakadilan pembangunan itu yakni pemberian alokasi anggaran yang tidak proporsional. Misalnya, Pemprov berani jor-joran anggaran demi membangun jembatan kembar. Sementara untuk membuka keterisolasian masyarakat di pedalaman, pemerintah sangat berhitung-hitung.
“Alokasi anggaran jembatan kembar itu mencapai ratusan miliar. Yang merasakan manfaat itu hanya masyarakat di Samarinda. Anggaran yang seharusnya untuk mendorong pemerataan pembangunan di pedalaman menjadi terkikis,” katanya.
Ketua fraksi partai PKB ini meminta Pemprov bijak menyusun program pembangunan. Serta ikut mengakomodir usulan pembangunan yang disampaikan wakil rakyat yang duduk di Karangpaci –sebutan DPRD Kaltim-. Pasalnya, Gubernur Awang Faroek Ishak terkesan tidak memberikan ruang dan peran bagi DPRD Kaltim.
“Setiap kali rapat dan sidang paripurna, atau hearing dengan Pemprov Kaltim, saya dan teman-teman dari fraksi PKB dan partai lain selalu melayangkan instruksi. Tapi usulan pembangunan yang kami sampaikan tidak pernah didengarkan. Padahal apa yang kami sampaikan demi memperjuangkan rakyat yang kami wakili,” ketusnya.
Padahal DPRD memiliki fungsi, yakni legislasi, anggaran, dan pengawasan. Namun menurut Syafruddin, kenyataan yang dilihat pihaknya Pemprov berjalan sendiri. Wajar jika pembangunan hanya terfokus di daerah perkotaan.
“Kami paham saat ini APBD Kaltim sedang sulit. Tapi saya kira itu bukan jadi alasan sehingga mengesampingkan pembangunan di daerah pelosok. Pemprov harus bijak, tidak memandang sebelah mata,” pintanya.
Dia menambahkan, seperti akses jalan antar kabupaten yang menghungkan Bontang, Kutim, dan Berau saat ini kondisinya juga tidak kalah memprihatinkan. Padahal jalan tersebut merupakan tanggung jawab Pemprov Kaltim. “Fraksi PKB sudah berulang kali mengusulkan perbaikan jalan tersebut. Tapi sampai sekarang tidak ada langkah apapun yang diambil pemerintah. Sementara jalan itu sangat dibutuhkan masyarakat,” tandasnya. (drh)
