Perumahan Nelayan Masih 80 Persen

Kontraktor Minta Tambahan Waktu 40 Hari

BONTANG – Progres perumahan nelayan sudah mencapai 80 persen. Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (DPKPP), Edi Ronting menjelaskan bahwa beberapa bangunan struktur rumah sudah selesai. “Hanya dua rumah yang masih dalam pengerjaan pemasangan atap, lainnya sudah selesai,” ungkapnya.

Disamping itu, pengerjaan yang urung rampung terkait dengan pemasangan instalasi listrik. Hingga saat ini listrik belum masuk kawasan tersebut.

DPKPP sudah memperjuangkan bahwa mengenai pemasangan jaringan listrik akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Salah satunya yaitu dengan pengadaan tiang listrik yang didatangkan dari kota Balikpapan. Sementara itu, sambungan instalasi listrik dilakukan menggunakan dana APBN. “Seharusnya kita bisa tetapi karena defisit maka memakai dana pusat,” tambahnya.

Sehubungan dengan persoalan air DPKPP sudah melakukan pemasangan pipa bekerja sama dengan PDAM. Akan tetapi belum bisa digunakan di setiap unitnya agar tidak terjadi penyalahgunaan.

Ketua Komisi III Rustam HS membenarkan sehubungan dengan progres pembangunan. Namun, terkait waktu pengerjaan ia menambahkan bahwa pihak kontraktor dalam hal ini PT Quds Rabbani Almunawar meminta perpanjangan selama 40 hari. “Perpanjangan terjadi akibat cuaca yang menggangu jalannya pengerjaan,” kata Rustam HS.

Masa pengerjaan proyek rumah nelayan harusnya berakhir pada 12 Agustus lalu, di mana terhitung 180 hari pengerjaan dari 14 Februari silam. Jikalau ditambahkan dengan penambahan waktu tersebut maka akan berakhir pada 21 September nanti.

Sebelumnya diberitakan, bahwa Perumahan kampung nelayan ditargetkan rampung akhir bulan Agustus oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (DPKPP). Sekretaris DPKPP Maksi Dwiyanto mengatakan, perumahan yang terletak di samping perumahan Korpri ini sudah merampungkan proses revisi terhadap perbaikan struktur bangunan. “Akhir Agustus fisik bangunan dan infrastruktur siap,” ungkap Maksi.

Saat ini progres pengerjaan yakni berkaitan dengan penataan lingkungan. Pengerjaan tersebut ditopang melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). “Berjalan penanaman sekarang dengan sistem kerja keroyokan,” tambahnya.

Agenda selanjutnya, ialah pengecekan kelayakan fungsi yang dijadwalkan berkisar antara akhir Agustus hingga awal September. Proses tersebut dilanjutkan dengan penghunian pada September. Ia mengharapkan agar pengerjaan cepat selesai, sehingga launching juga segera dilakukan, sambil menunggu proses hibah dari pemerintah pusat ke Pemkot Bontang. “Supaya cepat di tangan,” singkatnya. (*/ak)