Walaupun Dapat Disposisi Bupati Sekalipun
SANGATTA – Bupati Kutai Timur (Kutim) Ismunandar meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) benar-benar menyeleksi kontraktor yang melakukan pekerjaan proyek pembangunan pemerintah. Jangan sampai proyek yang dikerjakan nantinya asal-asalan. Sebab, tujuan pembangunan yang diinginkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutim adalah untuk kemakmuran rakyat. Sehingga proyek yang dibangun itu wajib berkualitas, bermanfaat dan umurnya untuk jangka panjang. Oleh karena itu, tentu kontraktor yang dipilih untuk mengerjakannya harus yang berkualitas atau bukan abal-abal.
“Jika memang tidak memenuhi syarat untuk menjadi rekanan maka tidak perlu dilayani. Walaupun mengaku sebagai orangnya Bupati. Atau bahkan datang membawa memo bupati. Karena yang kami cari yang memiliki kompetensi bukan yang hanya cari keuntungan saja,” ujar Ismu.
Dia menerangkan, saat anggaran mulai dikucurkan, banyak oknum kontraktor lokal yang kemudian datang untuk meminta paket pekerjaan kepada dirinya. Bahkan, hal tersebut tidak hanya dilakukan saat tengah berada di kantor saja, namun juga di kediamannya yang seharusnya digunakan sebagai waktu beristirahat. Sehingga, orang nomor satu di Kutim itu pun mengaku cukup kerepotan akan ulah para kontraktor tersebut.
“Setiap hari ada saja masyarakat yang mengaku sebagai kontraktor datang ke saya. Tujuannya minta disposisi terkait paket pekerjaan atau proyek tertentu di OPD. Padahal saya sendiri tidak mengerti paket yang diminta itu apa,” ucapnya.
Belum lagi, lanjut Ismu, ada juga sejumlah OPD teknis yang enggan melayani permintaan kontraktor, namun justru beralasan agar menghadap bupati terlebih dahulu. Sehingga setelah memiliki disposisi atau persetujuan baru bisa mendapatkan paket pekerjaan.
“Makanya saya pesan ke semua OPD, khususnya yang memiliki paket pekerjaan, sebaiknya bisa menangani langsung urusan itu. Jangan dilempar ke atas (Bupati) lagi. Kalau memang tidak memenuhi syarat ya tidak usah dipakai,” tegas Ismu. (aj)
