Hari ini Gelar Aksi Damai di Kantor Gubernur
SANGATTA – Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kutim Iman Hidayat, mendukung perjuangan pihak sekolah menuntut dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Sebab, langkah itu diambil untuk memperjuangkan hak anak didik bagi sekolah swasta di Kutim.
Buntut dari ketidakjelasan dana BOS, memang membuat para kepala dan guru dari sekolah-sekolah swasta di Kutim turun dalam aksi damai yang digagas Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Kaltim, Kamis (16/3) hari ini.
“Kami mendukung, selama yang dilakukan adalah memperjuangkan hak anak didik. Kemudian aksi tetap dilakukan sesuai aturan,” kata Iman dihubungi, Rabu (15/3) kemarin.
Disinggung mengenai aksi ini akan mengganggu aktivitas belajar mengajar, Iman menyebut hal itu merupakan konsekuensi untuk memperjuangkan hak para siswa. Justru, jika persoalan ini tak segera diselesaikan akan membuat aktivitas belajar mengajar akan terus terganggu.
“Kan cuma satu hari, maka dari itu pemerintah provinsi harus mengambil solusi cepat. Jangan sampai dibiarkan berlarut-larut,” terangnya.
Seperti diketahui, Penyaluran dana BOS bagi sekolah swasta sudah seharusnya dipenuhi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim. Sebab, setelah pengalihan pengelolaan SMA/sederajat dari kabupaten/kota ke Pemprov, penyaluran BOS dialihkan menjadi kewenangan Pemprov. Namun dalam praktiknya, dana BOS Provinsi hanya diberikan kepada sekolah negeri.
Sebelumnya, juga telah digelar rapat oleh Komisi IV DPRD Kaltim di gedung DPRD Kaltim, Selasa (14/3) lalu. Rapat yang dihadiri MKKS itu justru tak dihadiri pejabat Pemprov yang berwenang. Karena kondisi ini, MKKS memilih walk out
dan semakin membulatkan tekad menggelar aksi damai.
“Kami perwakilan dari Kutim akan ikut bersama teman-teman dari daerah lain di Kaltim untuk turun aksi,” kata Sekretaris MKKS Kutim Akhmad Yamsi.
Sesuai kesepakatan dalam dalam rapat itu, aksi damai ini akan digelar sekira pukul 09.00 Wita. Aksi damai akan dimulai dari GOR Segiri, untuk kemudian bergerak ke Kantor Gubernur. Pihaknya berharap, dalam aksi damai ini para pejabat Pemprov Kaltim yang berwenang dalam penetapan kebijakan bisa ikut hadir khususnya Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak. (hd)
