Wakil Ketua I DPRD Bontang Etha Rimba Paembonan meminta Pansus DPRD dan Pemkot tak buru-buru melakukan revisi Perda Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW). Ia mengusulkan agar 12 item yang diminta Pemkot untuk direvisi, agar dilakukan kajian mendalam tiap itemnya.
Menurutnya, jangan sampai produk hukum yang dibuat, dengan begitu mudahnya disahkan lalu hanya bertahan beberapa tahun. Sejatinya, produk hukum dibuat untuk mengatur kehidupan dalam bermasyarakat di suatu negara dalam jangka panjang,
“Saya berharap, kita jangan membuat Perda yang gampangan, harus dipikirkan baik-baik, secara matang kita cari sebenarnya masalahnya apa sampai Pemkot menganggap 12 item ini krusial dan harus di revisi. Jangan buru-buru lah, jangan dikit-dikit diubah. Kalau bisa Perda yang dibuat bisa bertahan 30 tahun misalnya,” ujar Etha saat dihubungi, Senin (18/9) kemarin.
Etha mengatakan, DPRD sebagai lembaga yang memiliki fungsi legislasi secara konstitusi, setidaknya jangan terlalu mudah untuk membuat dan mengubah produk yang dibuat. Akan lebih baik jika Perda-Perda yang sudah disahkan selama ini dimaksimalkan. Pasalnya banyak perda dalam penerapannya terbilang mandul. Semisal Perda kawasan bebas asap rokok, perda tentang pajak daerah (sarang burung walet), dan Perda tentang Penyelenggaraan Usaha Tempat Hiburan Malam.
“Sekarang coba kita lihat dari banyaknya Perda yang disahkan, berapa yang benar-benar bisa diterapkan. Perda tentang Pajak Daerah yang mengatur usaha burung Walet misalnya, itu sudah disahkan sejak tahun 2010. Nyatanya sampai sekarang baru Rp 5 juta yang bisa masuk ke daerah. Akhirnya nanti direvisi lagi,” tuturnya.
“Kalau kita lihat KUHP Pidana dan Perdata itu warisan Belanda yang sudah ratusan tahun kita pakai, sampai sekarang masih digunakan. Artinya kita harus matang, jangan sampai kesannya kita tidak mempersiapkan dengan baik,” sambungnya.
Etha melanjutkan, jika salah satu alasan revisi terus dikebut lantaran desakan dari Kementerian untuk mempercepat proses pembangunan kilang. Ia tidak begitu yakin, sebab hingga kini kepastian pembangunan kilang tak menentu. Belum lagi hingga kini kabar adanya investor yang tertarik masih simpang siur.
“Coba deh cari informasi tentang kilang ada tidak yang terbaru, tidak ada kan. Dari pemerintah juga seperti itu. Sayang sekali jika kita melakukan revisi perda tapi belum ada kepastian. Biaya buat Perda itu bukan uang sedikit. Naskah akademik saja sekitar Rp 250 juta, konsultasi ke luar daerah DPRD dan Pemkot itu biaya. Konsultasi Publik juga ada biaya makan dan minum,” tutupnya. (*/nug)
