Legilator Panggil Kontraktor Jargas
BONTANG – PT Torindo Utama Sakti selaku kontraktor Jargas dipanggil legislator untuk dimintai keterangan terkait beberapa permasalahan dan keluhan warga soal penggalian pipa Jargas. Pertemuan ini difasilitasi dalam rapat dengar pendapat dengan gabungan komisi.
Wakil Ketua Komisi II Arif mengatakan, pihak kontraktor mengakui jika selama ini kurang terjalin koordinasi dengan pihak terkait. “Mereka mengakui kurang koordinasi dengan PDAM Tirta Taman, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota, maupun Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan saat proses pengerjaan,” kata Arif saat dihubungi melalui sambungan telepon.
Ia berujar, harusnya kontraktor melakukan koordinasi dengan beberapa instansi. Pasalnya, apabila terjadi kerusakan segera cepat ditanggulangi. “Kalau ada orang PDAM, sewaktu kena pipanya kan segera teratasi,” tambahnya.
Terkait lubang yang di beberapa tempat belum dilakukan penutupan para kontraktor berjanji akan mengatasinya setelah melakukan proses uji coba. Hal ini dikarenakan unsur gas berbeda dengan air maupun listrik, oleh karena itu ia meminta untuk dipasang tanda peringatan agar menjadi perhatian untuk pengguna jalan.
“Tapi kami sudah minta agar diberikan papan peringatan. Takut saat hujan lubang tertutup sehingga tidak dilihat. Akibatnya pejalan kaki bisa masuk lubang itu,” jelasnya.
Sehubungan dengan perizinan, Ketua Fraksi Hanura Perjuangan ini berujar semua sudah dilengkapi kontraktor. Namun, kontraktor harus melakukan koordinasi dengan RT setempat.
“Harus buat pernyataan jika ada RT yang mau dilewati saja (tidak mau ada penggalian pipa, Red.). Jangan tuntut pemerintah kalau tidak dapat Jargas tahun depan,” ungkapnya.
Sayangnya, Arif menilai terdapat beberapa daerah yang bukan merupakan prioritas utama penyambungan Jargas ini. Mengingat daerah tersebut dikategorikan dihuni oleh masyarakat kelas menengah ke atas.
“Seperti halnya warga di Kompleks BTN, Kelurahan Belimbing kok dapat. Padahal di situ kelas menengah ke atas,” paparnya.
Terpisah, Wakil Ketua DPRD Bontang Etha Rimba Paembonan mengatakan perlu adanya peran dari Pemkot Bontang sehubungan dengan pendampingan proyek. Meskipun anggaran yang digunakan berasal dari pemerintah pusat melalui APBN.
“Nanti kan itu (Jargas, Red.) diserahkan ke Pemkot jadi ya tetap harus didampingi,” kata Etha, ditemui awak Bontang Post di ruang kerjanya, kemarin (31/10).
Politisi Gerindra ini mengatakan bukan waktunya kini mencari biang keladi dalam permasalahan ini. Akan tetapi mencari solusi yang terpenting mengingat setiap ada proyek penggalian pasti ada komplain. “Bukan hanya jargas, sebelumnya pemasangan pipa PDAM juga dikeluhkan. Jadi tergantung siapa yang beracara,” tambahnya.
Hingga kini progres pelaksanaan pekerjaan sudah mencapai 40 persen. Daerah pengerjaannya meliputi Kelurahan Kanaan, Satimpo, Berbas Pantai, Berebas Tengah, dan Tanjung Laut.Sebelumnya diberitakan, pemasangan pipa Jargas mendapat komplain dari masyarakat.
Proses galian yang tidak dikembalikan secara rapi, tidak ada tanda pemberitahuan, serta kurangnya koordinasi dengan instansi lain menjadi pokok masalah keluhan. Terlebih sempat terjadi insiden pipa PDAM bocor ketika proses penggalian Jargas. (*/ak)
