Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) meminta kepada pemerintah pusat untuk mengkaji kembali rencana impor beras sebanyak 500 ribu ton dari Vietnam dan Thailand. Pemerintah pusat pun diminta untuk menkaji kembali (crosscheck) data riil beras di daerah-daerah.
“Berdasarkan data, fakta, dan masukan rekan-rekan bupati kepada dewan pengurus, maka Apkasi memberikan masukan kepada pemerintah pusat agar mengkaji dengan serius kebijakan impor beras tersebut sehingga tidak merugikan petani di daerah,” ujar Ketua Umum Apkasi Mardani H Maming dikutip dari Antara, Rabu (17/1).
Mardani yang juga menjabat sebagai Bupati Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan ini mengaku tengah menggalakkan pembangunan sektor pertanian di daerahnya. Ia berambisi wilayahnya dapat menjadi pusat pembibitan tanaman padi dan jagung untuk regional Kalimantan. “Kebijakan yang diambil ini harus benar-benar dipelajari. Kalau tidak, kebijakan impor ini justru bisa kontra produktif dan dapat memukul kondisi petani dalam negeri,” terang dia.
Hal senada juga dikemukakan Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah. Menurut dia, pemerintah seharusnya mendengar suara dari para bupati yang mengetahui secara langsung kondisi komoditi beras di daerah.
Menurut dia, kebijakan impor beras itu, sangat tidak berpihak kepada rakyat.
“Kami jajaran pemerintah dan rakyat Kabupaten Serang berharap rencana impor beras dikaji lebih jauh terlebih dahulu,” terang Tatu.
Dia mengungkapkan, kebijakan impor hanya akan memberatkan rakyatnya yang sebagian besar berprofesi sebagai petani. Ia menjelaskan, di Kabupaten Serang, masa panen baru akan jatuh pada minggu ketiga Januari dan berlangsung selama dua hingga tiga bulan ke depan.
Adapun menurut data yang dimilikinya, menurut Tatu, rata-rata produksi beras di Serang selalu mengalami surplus setiap tahunnya.
Keberatan akan impor beras ini juga disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara.
Bupati Sedang Bedagai Soekirman mengakatan, pada pekan ini, wilayahnya baru akan memasuki musmim panen raya. Harga beras di daerahnya pun diakui Soekirman terbilang sangat terjangkau, yakni sebesar Rp5.000 per kilogram.
“Kondisi yang sangat kondusif seperti ini, dipastikan bakal rusak dengan masuknya beras impor. Oleh karena itu, kami khawatir dengan rencana impor beras tersebut,” terang dia.
Bupati Merangin Al Haris juga mengungkapkan hal yang sama. Menurut dia, stok beras cukup aman, dan hasil panen sawah program Pajale di Merangin, Jambi cukup berhasil.
Sebelumnya Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, kebijakan impor beras tidak akan mengganggu harga jual petani di daerah. Impor beras, menurut Kalla, dilakukan Bulog untuk memenuhi cadangan di atas 1 juta ton.
“Jangan lupa, kalau harga naik maka petani juga mendapat masalah. Petani zaman sekarang ini justru membeli beras, dan tidak ada lagi seperti dulu yakni memiliki lumbung padi,” jelasnya.
Sementara itu Menteri Pertanian Amran Sulaiman mencatat kebijakan impor beras sejak 2016 tidak dilakukan oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kebijakan impor di awal 2018 bukan masalah besar.
“Kami ingin sampaikan beberapa capaian, capaian itu per hari ini adalah kita di 2016 – 2017 tidak ada impor beras medium,” kata Amran. (Antara)
