SANGATTA – Buruknya infrastruktur yang dilakukan pekerja, rupanya membuat pemerintah pusat menginstruksikan agar pembayaran biaya perawatan dilakukan pada akhir masa perawatan. Kebijakan ini disambut dengan tangan terbuka oleh Ketua DPRD Kutim Mahyunadi. Dia mengatakan bocornya pembangunan di daerah karena diduga ada mark up anggaran.
Jadi, pemerintah pusat menginstruksikan agar Kutim membuat peraturan daerah (perda) yang membuat harga jual beli item pada proyek ada batasannya. Tidak boleh ketinggian maupun kerendahan.
“Semua item akan diberi patokan harga. Seperti harga bahan bangunan, bakal ada harga Maksimalnya. Sehingga tidak ada yang dilaporkan bahwa harga barangnya di atas 50 persen,” ujar Mahyunadi.
Nantinya, perda tersebut akan mengatur pembayaran perawatan pada proyek fisik agar dibayar sesuai usia ketahanan fisik tersebut. Hal itu agar kontraktor memberikan yang terbaik pada bahan campurannya.
“Jadi, kalau kontraktornya mengatakan ketahanan fisik proyeknya kuat sampai 10 tahun, maka biaya perawatannya akan dibayarkan pada tahun ke-10. Jika pekerjaannya pada 2020, jadi dibayarkan 2030. Kalau ada yang rusak belum pada massanya, maka kontraktor yang bertanggungjawab,” jelasnya.
Rencana tersebut, lanjutnya, untuk menghindari mark up yang biasanya dibikin berdasarkan hitungan keuntungan maksimal.
“Ini bukan karena ada laporan, tapi sebab ada fakta bahwa suatu pekerjaan tidak sesuai spek yang dilaporkan. Tiga bulan setelah dicor jalannya sudah rusak. Besi-besi sudah kelihatan semua,” katanya.
Wacana tersebut, lanjut pentolan Partai Golkar tersebut, diminta pemerintah pusat agar diterapkan setelah pemilu 2019.
“Secepatnya akan akan diterapkan metode ini. Sehingga kedepan pembangunan di Kutim semakin berkualitas,” katanya. (dy)
