BONTANG – Tahun ajaran baru kalender pendidikan telah dimulai, Senin (16/7) kemarin. Namun bantuan seragam sekolah bagi peserta didik baru belum kunjung diberikan. Kondisi ini membuat Komisi I DPRD angkat suara.
Ketua Komisi I Agus Haris menilai, melesetnya pemberian bantuan diakibatkan proses administrasi yang memerlukan durasi waktu lama. Menurut dia, selayaknya bantuan tersebut dibagikan saat awal masuk tahun ajaran baru.
“Ini yang kadang-kadang disayangkan, hal-hal proses administrasi yang dipersiapkan oleh panitia lelang kadang-kadang meleset,” kata Agus Haris.
Politisi Partai Gerindra ini menyebut ada birokrasi yang rumit. Alhasil program pemerintah yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat tidak segera teralisasi. Agus Haris menilai perlu adanya pengecualian dalam konteks seperti itu. “Sepertinya harus ada pangkasan birokrasi yang diperkecualikan, ketika konteksnya itu urgen. Ini untuk kebutuhan masyarakat, apalagi masalah pendidikan,” ucapnya.
Padahal sektor pendidikan merupakan perhatian pertama bagi eksekutor dalam program pemerintahannya. Selama ini, ia telah melakukan diskusi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk segera mempercepat proses perencanaan. Bahkan perencanaan harus dilakukan jauh hari sebelumnya agar tidak berimbas pada tahapan lelang dan pengerjaan.
“Bahwa perencanaan harus dilakukan jauh hari sebelumnya. Jangan sampai perencanaan mepet sehingga pengadaannya menjadi panjang,” ujarnya.
Dikatakannya, bila proses pemberian dilakukan di pertengahan tahun ajaran seperti tahun lalu, maka secara otomatis wali murid akan membeli seragam sendiri. Kondisi ini membuat program pemerintah tersebut mubazir.
“Padahal disesalkan juga kalau tidak sempat dipakai, kemudian orang tua terlanjur beli. Pemerintah maksudnya baik memberikan fasilitas tetapi tidak terkejar waktu,” papar Agus Haris.
Perlu adanya duduk bersama dalam menyelesaikan masalah ini. Agus Haris berujar kejadian ini dapat dijadikan evaluasi untuk program tahun depan. Ia meminta supaya keterlambatan seperti ini dapat dicegah.
“Mestinya sudah tahu, tahun pertama di mana terlambatnya. Itu jadikan evaluasi,” imbuhnya.
Seperti diketahui, Dinas Pendidikan Bontang telah menyerahkan dokumen pengajuan proses lelang kepada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Bontang, pada 25 Juni lalu. Saat ini ULP sedang melakukan tahapan survei untuk mengetahui harga terkini dari barang tersebut.
Adapun Disdik menyodorkan lima paket dalam pengadaan ini. Meliputi seragam olahraga PAUD, seragam sekolah, seragam batik, tas, dan sepatu. Total Anggaran yang dikucurkan berkaitan program ini sekira Rp 10 miliar.
Durasi pengerjaan dari proyek ini paling lama sembilan bulan yaitu pengadaan seragam batik kuntul mangrove. Mengingat seluruh siswa akan mendapat bantuan tersebut baik sekolah swasta maupun negeri. Mulai dari tingkat sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas (SMA), maupun sekolah menengah kejuruan (SMK). (ak)
