SAMARINDA – Pengentasan masalah banjir di Samarinda tahun depan sepertinya masih akan sulit dilakukan. Pasalnya, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR) Samarinda tidak mengusulkan anggaraan pengadaan alat berat baru untuk membantu proses pengerukan sejumlah drainase yang ada di Kota Tepian.
Kepala DPUPR Samarinda, Hero Mardanus mengaku, instansi yang ia pimpin hanya memiliki satu ekskavator yang berfungsi membersihkan sejumlah drainase di Samarinda. Namun, di APBD 2019 ia merasa pengusulan alokasi anggaran pengadaan alat berat tersebut belum dapat dilakukan.
Hero beralasan, minimnya alokasi anggaran yang dimiliki Pemkot Samarinda menjadi pertimbangan. Apalagi masih ada banyak proyek pembangunan yang harus dituntaskan pemerintah di tahun depan.
“Saat ini kami fokus kepada pengerjaan proyek-proyek besar dulu. Maka dari itu tidak bisa mengusulkan anggaran pengadaan alat berat. Lagi pula, masih ada alat yang agak besar. Itu bisa dimanfaatkan untuk pengerukan lumpur,” tutur Hero.
Menurutnya, pengerukan drainase di sejumlah ruas jalan di Samarinda tergantung kondisi di lapangan. Kalaupun memiliki banyak alat berat, namun tidak diiringi dengan penambahan operator, hal itu juga bisa menjadi kendala. “Apalagi Pak Wali Kota sudah menyarankan segala peralatan dan SDM yang ada dimaksimalkan dulu. Itulah yang kami lakukan,” tuturnya.
Namun demikian, Hero meyakinkan, penanganan banjir di Samarinda tetap menjadi prioritas pemerintah. Salah satunya yakni dengan dinaikannya alokasi anggaran penanganan banjir di APBD 2019.
Walau begitu, Hero belum dapat memastikan besaran pendanaan yang akan digelontorkan pemerintah untuk program pengendalian banjir tersebut. “Yang jelas kami anggarkan terus. Kegiatannya melanjutkan proyek-proyek sebelumnya, seperti pengendalian banjir di Simpang Empat Sempaja maupun di Jalan DI Panjaitan,” kata dia.
Sebelumnya, Asisten II Sekretariat Kota (Setkot) Samarinda, Endang Liansyah mengaku, pemerintah memiliki keterbatasan alat berat dalam melakukan perawatan sejumlah drainse di Samarinda.
Kata dia, pemkot hanya memiliki satu alat berat berupa ekskavator dan sepuluh truk untuk membersihkan semua drainase yang ada di Samarinda. Minimnya alat tersebut kerap menjadi masalah dalam pengendalian banjir.
“Harusnya itu ada sepuluh eskavator. Ini yang membuat kinerja drainase tidak maksimal. Kalau kita bikin parit, tidak ada ekskavator untuk alat pengerukan ya sama saja bohong,” ujarnya. (*/dev)
