BONTANGPOST.ID, Bontang – Banjir yang melanda Kota Bontang pada 14 Februari 2026 berdampak pada enam kelurahan, yakni Kanaan, Gunung Telihan, Satimpo, Gunung Elai, Api-Api, dan Guntung.
Meski data resmi belum dirilis, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Bontang (Bapperida) memprediksi luasan banjir tahun ini berpotensi lebih besar dibandingkan 2025.
Kepala Bapperida Bontang, Syahruddin, mengatakan perhitungan resmi masih menunggu proses pendataan dari seluruh kelurahan dan kecamatan. Namun secara kasat mata, banjir awal tahun ini dinilai lebih luas dibandingkan tahun sebelumnya.
“Kalau dibandingkan dengan 2025, sepertinya yang awal tahun ini lebih luas. Tapi kami belum bisa memastikan karena masih menunggu data final,” ujarnya.
Berdasarkan tren luasan banjir dalam beberapa tahun terakhir, cakupan genangan di Bontang menunjukkan penurunan signifikan sejak 2019. Pada 2019, luasan banjir tercatat 515,30 hektare. Angka tersebut turun menjadi 353,37 hektare pada 2021, lalu 283,74 hektare pada 2022.
Penurunan berlanjut pada 2023 dengan luasan 190,79 hektare dan 2024 sebesar 106,85 hektare. Sementara pada 2025 tercatat 126,31 hektare, atau sedikit meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.
Jika prediksi awal 2026 benar lebih luas dari 2025, maka tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir berpotensi berbalik meningkat.
Syahruddin menjelaskan, penetapan luasan banjir dilakukan melalui pleno tahunan yang melibatkan kelurahan, kecamatan, dan organisasi perangkat daerah terkait. Data dihimpun hingga tingkat RT, kemudian dipetakan untuk menghitung total luasan secara akurat.
“Masing-masing kelurahan melaporkan RT mana saja yang terdampak. Setelah itu kita buka peta dan digambarkan untuk mengetahui luasannya. Baru bisa dihitung secara pasti,” jelasnya.
Ia menambahkan, data terakhir yang telah diplenokan adalah tahun 2025. Sementara untuk banjir 2026, proses pengumpulan dan verifikasi data masih berlangsung sebelum ditetapkan secara resmi.
Meski masyarakat menilai banjir awal tahun ini termasuk yang terparah sejak 2019, pemerintah menegaskan tidak akan mengeluarkan pernyataan tanpa data valid.
“Memang terasa parah, tapi apakah lebih luas dari 2019 atau tidak, kami belum bisa memastikan. Semua harus berbasis data,” tegasnya.
Selain pendataan dampak, pemerintah juga terus mendorong pengendalian banjir jangka panjang, salah satunya melalui pembangunan Waduk Kanaan yang diharapkan dapat menekan potensi genangan di wilayah rawan.
“Ini masih awal tahun, jadi dinamikanya masih akan kita lihat. Nanti setelah semua data masuk, baru kita hitung dan tetapkan secara resmi,” tutupnya. (*)
