Pertambangan Dongkrak Pajak Kukar 

SAMARINDA – Pertambangan batu bara menjadi sektor yang cukup menjanjikan bagi Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Terutama dari sisi pendapatan perpajakan. Sebab, sampai November 2018, realisasi pajak di Kukar sudah mencapai 95 persen dari yang ditargetkan sebesar Rp 3,5 triliun.

Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tenggarong, Widodo menyebutkan, kantor pajak yang ia pimpin bisa dikatakan menjadi satu-satunya KPP yang pencapaian pajaknya di atas 95 persen. Bahkan pencapaian itu menjadi yang terbaik di skala nasional.

“Sampai Desember, (realisasi pajak, Red.) kami sudah 95 persen. Kami satu-satunya KPP di Kalimantan bahkan untuk skala nasional. Kami terbaik di nasional dari sisi pencapaian pajak,” ucap dia, Rabu (28/11) lalu.

Di tahun 2018 ini, KPP Tenggarong menargetkan menyumbang pajak sebesar Rp 3,5 triliun. Angka tersebut naik sekitar 23 persen dari target pajak di tahun 2017 sebesar Rp 2,6 triliun.

Di tahun lalu, pencapaian pajak di KPP Pratama Tenggarong juga terbilang cukup signifikan mencapai 91 persen. Dari target Rp 2,8 triliun yang ditetapkan, KPP Tenggarong berhasil menyumbang sebesar Rp 2,6 triliun.

“Sumber pendapatan terbesar kami dari minerba. Lebih dari 60 persen dari situ. Sektor kedua yang juga cukup signifikan menyumbang pajak dari perkebunan,” katanya.

Walau di tahun 2018 ini target pajak di Kota Raja, naiknya cukup signifikan, namun bagi Widodo, itu tidak jadi perkara. Karena terbukti, hingga di penghujung tahun ini capaian pajak sudah 95 persen.

“Naiknya hampir Rp 1 triliun. Tapi itu tidak jadi masalah bagi kami. Karena kami punya tim Super Galaksi yang hebat. Tahun ini kami optimis bisa mencapai 105 persen,” akunnya.

Berbeda dengan Tenggarong, realisasi pajak untuk di Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kalimantan Timur dan Utara (Kaltimtara) tergolong masih di bawah target. Sampai November ini, pencapaian pajak baru 79,2 persen. Angka itu masih di bawah realisasi tahun lalu yang mencapai 80 persen.

“Target dari Menteri Keuangan Rp 20 triliun untuk 2018. Sektor penyumbang pajak terbesar masih dari pertambangan batu bara. Sekitar 40 persen pajak bersumber dari itu,” kata Pelaksana Harian (Plh) Kakanwil DJP Kaltimtara, Djumadi.

Kanwil DJP Kaltimtara sendiri membawahi 10 kantor pelayanan. Satu KPP Madya dan sembilan KPP Pratama. Dari 10 kantor itu, penyumbang pajak terbesar ada di KPP Madya Balikpapan, KPP Pratama Tenggarong, KPP Pratama Samarinda, dan KPP Pratama Bontang.

“Tapi kami yakin sampai akhir Desember, pajak masih bisa ditingkatkan. Kami yakin bisa meningkatkan di atas 80 persen,” imbuhnya. (drh)